MONAS KISRUH, SBY-JK MENDAPAT DURIAN RUNTUH

 
Kejadian di Monas hari Ahad, 1 Juni 2008 lalu langsung menjadi berita utama seantero negeri ini. Bahkan tak hanya televisi nasional yang menyiarkannya. Jaringan televisi internasional CNN juga beberapa hari terakhir secara rutin menayangkan loss control anggota FPI yang melakukan tindak kekerasan terhadap masa pendukung Ahmadiyah yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Jika CNN setiap harinya menayangkan kejadian rusuh di Monas itu tak kurang dari dua kali sehari, maka media TV nasional benar-benar didomonasi pemberitaan kejadian tersebut.

Tak ketinggalan media catak pun melakukan hal yang sama, menampilkan pemberitaan seragam. Yaitu mengecam FPI dan menggiring opini agar FPI dibubarkan. Hanya satu media cetak nasional yang menyikapi peristiwa Monas ini dengan seimbang dan profesional, yaitu Harian Umum Republika. Sedangkan Kompas,  Sindo, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post, dan lain-lain, setali tiga uang. Mereka kompak mendiskreditkan FPI secara tidak adil sementara perbuatan anarkisme verbal yang dipertontonkan kelompok AKKBB tak tersentuh tangan media. Sekedar mengejar oplah dan mengikuti arus utama saja atau memang mereka semua banci. Entahlah, yang jelas mereka telah turut mencptakan iklim perpecahan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Kekerasan balasan dari masa pendukung Gusdur yang notabene simbol utama gerakan kelompok AKKBB ini dipertontonkan di Markas FPI Cirebon. Papan nama ormas tersebut penyok di tebas masa yang mengatasnamakan balas dendam terhadap aksi di Jakarta. Di Surabaya juga terjadi hal serupa, masa yang di gerakkan Garda Bangsa menggeruduk sekretariat FPI Surabaya. Setelah terjadi pemaksaan, pimpinan FPI Surabaya, Habib Ali membubarkan FPI pimpinannya sendiri. Demikian pula dengan FPI Yogyakarta. Mengalami nasib yang sama.

Tokoh-tokoh politik pun sebagian turut mengamini rel pemberitaan media yang cenderung diskriminatif menampilkan kisruh Monas. Menyudutkan FPI dan menyembunyikan akar persoalan untuk menuntut pembubaran aliran sesat Ahmadiyah. Alhasil, FPI ramai-ramai dihujat dan dituntut untuk dibubarkan. Sesuatu yang sangat ironi. Isu yang tadinya ramai "Bubarkan Ahmadiyah!", kini berpaling ke isu untuk membubarkan pihak yang konsisten hendak membubarkan Ahmadiyah alias "Bubarkan FPI".

Otak-otak di Balik AKKBB

Bola salju permusuhan terhadap upaya pemurnian aqidah Islam yang disambut gegap gempita oleh media dan bahkan pihak Amerika Serikat ini tentu menjadi tanda-tanya banyak pihak. Siapa sebenarnya otak-otak dibalik AKKBB ini.

Dalam selebaran resmi AKKBB yang sebelum rusuh monas dipublikasikan media masa sebagai undangan ajakan melakukan demonstrasi ilegal itu tercantum nama-nama beken. Tak tanggung-tanggung, beberapa diantaranya tercatut nama-nama tokoh nasional yang tertulis dengan huruf tebal. Beberapa nama tersebut adalah sebagai berikut:

Abdurrahman Wahid dan keluarganya (Sinta Nuriah dan Yenni Wahid), Amien Rais, Azyumardi Azra, A. Syafii Maarif, dan Dawam Rahardjo. Orang-orang ini diperkuat barisan penentang kemurnian Islam dan Jaringan Islam Liberal (JIL) seperti Ulil Abshor Abdala, Goenawan Muhammad, Musdah Mulia. Serta beberapa pembela kesalahan seperti Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Orang-orang yang membiarkan Ahmadiyah menistakan Islam ini didukung penuh oleh tokoh-tokoh non-Islam seperti Asmara Nababan, Indra J. Piliang, Christanto Wibisono, Marsilam Simanjuntak, Mochtar Pabotinggi, Ratna Sarumpaet, dan lain-lainnya.

Dukungan Gusdur ini bukanlah dukungan hanya diatas kertas, bahkan secara terang-terangan mantan presiden RI ini, menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap Ahmadiyah. Padahal Ahmadiyah jelas-jelas menistakan Islam, Al-Qur’an dan Muhammad saw. Sebagaimana dilansir oleh detik.com (9/6/08), "Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan Gerakan Ahmadiyah, ngerti nggak ngerti terserah!". Demikian diucapkan satu-satunya orang Indonesia yang kerap mendapatkan penghargaan dari tokoh-tokoh Yahudi internasional atas keberaniannya membela kepentingan Yahudi di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Menyedihkan.

Keberadaan nama Amien Rais dalam selebaran tersebut juga menyayat hati umat Islam Indonesia yang setitik pun tak rela agamanya dinistakan orang-orang yang sesat dan keras kepala. Kita tentu berharap bahwa tercantumnya nama mantan ketua MPR ini karena asal catut saja. Belakangan sejak kejadian tersebut, politisi PAN ini memang cari aman-aman saja. 

Sayang sekali sebuah kelompok Islam yang beberapa waktu sebelumnya seringkali menggelontorkan opini untuk memojokkan partai Islam yang bekerjasa dengan non-muslim kini diam tak berani berkoar. Jika partai Islam tersebut bekerja sama dengan fakta-fakta maslahatnya, gencar di pojokkan. Namun mereka (kelompok yang gemar hasad) ini ‘aa uu’ tak bersuara menyaksikan kolaborasi jahat menistakan Islam. Mana kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an yang biasa digunakan untuk memojokkan Partai Dakwah? Ternyata tumpul untuk ‘memuji’ Amien Rais, Gus Dur, Syafii Maarif, Azyumardi Azra, atau yang lainnya.

Konspirasi Mengalihkan Isu BBM 

Berubahnya wacana yang berkembang dari tuntutan pembubaran Ahmadiyah kepada Pembubaran FPI tentu bukan tanpa skenario. Semuanya terkait satu dengan lainnya. Kekuatan-kekuatan yang selama ini dengki terhadap kalangan Islam bermain api untuk mendiskreditkan umat Islam serta mengadu dombanya.

Kondisi konflik ini semakin dipicu dengan pernyataan SBY yang mengecam FPI terkait rusuh monas beberapa jam usai kerusuhan. Kalangan liberalis semakin di atas angin sementara penganut Ahmadiyah kipas-kipas menuai keuntungan dari bergesernya isu dan opini. Apalagi diketahui banyak diantara masa AKKBB yang berasal dari penganut Ahmadiyah. FPI dan kalangan Islam yang menghendaki pembubaran aliras sesat Mirza Ghulam Ahmad ini justru jadi bulan-bulanan kekerasan media dan tokoh-tokoh pendukung Ahmadiyah.

Sebagaimana diprediksikan oleh banyak pihak, selang sehari pasca kerusuhan diberbagai daerah khususnya di Jawa Timur muncul kelompok-kelompok masyarakat yang unjuk gigi untuk perang melawan FPI. Media detil memberitakan hal ini. Berbagai ritual kekebalan ditayangkan televisi untuk semakin memperkeruh suasana.

Dari mulai Banser, Garda Bangsa, PMII, sampai pasukan berani mati Gusdur bereaksi. Rame-rame menuntut pembubaran FPI yang mereka anggap merusak citra Islam. Bahkan Pasukan Berani Mati nya Gus Dur siap berangkat ke Jakarta untuk menyingkirkan FPI. Kegusaran masyarakat pun meluas sampai ke luar Jawa dan mengalamai kondisi serupa. 

Bahkan campur tangan asing melalui Kedutaan Besar AS menampilkan fakta lain adanya pesanan internasional terkait kasus Monas. Tak heran jika politisi PKS, Soeripto, sebagaimana dilansir www.detik.com (03/06/08) mensinyalir kemungkinan adanya agen asing yang turut bermain dalam kisruh 1 Juni tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Kedubes AS turut melontarkan kecaman terhadap kejadian monas dengan mengeluarkan keterangan pers beberapa waktu setelah massa AKKBB kocar-kacir disentil Komando Laskar Islam. Islam dinistakan Ahmadiyah, namun justru mereka yang berjuang membela aqidahnya yang dihujat habis-habisan.

Yang jelas, semuanya begitu nyata bahwa tragedi Monas 1 Juni 2008 lalu by design kekuatan-kekuatan tertentu yang berkolaborasi saling menguntungkan. Entah siapa mereka, semoga Allah akan mendatangkan keputusannya. Yang jelas beberapa kata kunci yang berpotensi adalah: Ahmadiyah, Kelompok Liberalis, Kelompok Sekuler pemilik Media, Agen Asing, dan Pemerintah SBY-JK.

SBY-JK Meraup Untung 

Pemberitaan aksi kekerasan fisik yang dilakukan FPI (atau KLI) terhadap masa AKKBB yang menggelar aksi secara ilegal itu sungguh-sungguh memberedel issu utama yang sedang merundung rakyat Indonesia, yaitu issu Kenaikan BBM yang tepat sejak 24 Mei lalu diresmikan pemerintahan SBY-JK. Secara sekejap mata jeritan tangis dan lapar keluarga melarat yang tersebar diseluruh nusantara ini lenyap tersapu angin.

Aksi-aksi moral mahasiswa dan masyarakat menentang kebijakan SBY-JK menaikkan BBM ini menjadi berita yang sudah tak menarik lagi untuk diperbincangkan. Bahkan media massa nampak sudah enggan meliput aksi-aksi tersebut kecuali sedikit sekali sekedar untuk lip service belaka. Akibatnya masyarakat terbawa mainframe pemberitaan media. Kelangkaan gas seolah tak lagi patut untuk diungkap secara publik. Padahal di depot-depot distributor dan pengecer, gas kerap kali langka dan hanya tumpukan-tumpukan tabung gas saja teronggok tak tahu kapan akan datangnya suplai gas dari Pertamina.

Lonjakan harga berbagai bahan pokok seolah menjadi hal tabu untuk menjadi tangis pilu keluarga-keluarga miskin. Sebab terkesan sudah basi untuk diperbincangkan. Sementara kesulitan hidup yang semakin menjerat tak satu nada pun terdengar sampai ke telinga SBY-JK. 

Saat ini sudah tak terdengar lagi raungan masyarakat miskin yang terliput media. Tak ada lagi aksi menentang kenaikan BBM oleh mahasiswa yang menyambangi program-program berita di televisi. Saat ini makin sedikit para politisi yang berkoar kuat mempersoalkan kebijakan presiden. Dan sekarang sudah tak terdengar lagi aktivitas para pengamat ekonomi dan para pakar yang sekedar menyatakan benar bahwa SBY-JK keliru menaikkan harga BBM.

Semuanya bicara tentang AKKBB yang tak pernah mau insyaf dan mencoba unjuk gigi. Semuanya memperbincangkan FPI yang oleh sebagian kalangan liberalis untuk di bubarkan. Semuanya ngomongin Ahmadiyah yang dalam penampilan-penampilannya di televisi tetap kekeh dan justru hendak melecehkan martabat ulama-ulama di MUI. Semuanya memberitakan SKB 3 Menteri yang tak tegas membubarkan Ahmadiyah. Dan agaknya semuanya memang hanya akan terus berkutat dalam persoalan itu. Apalagi SKB 3 Menteri ‘didesign’ menimbulkan multi-interprestasi yang sudah barang tentu tak akan menyudahi persoalan ini. Apa efek utamanya?? Masyarakat tak akan sempat lagi untuk memunculkan lagi issu BBM.

Lalu semuanya pura-pura lupa bahwa SBY-JK telah membuat rakyat miskin semakin tercekik, semuanya lupa bahwa kenaikan BBM sejak sepekan sebelum kejadian Monas membuat rakyat melarat bertambah sekarat. Semuanya pura-pura pikun kalau kenaikan semua bahan-bahan kebutuhan hidup masyarakat telah menghasilkan penderitaan yang menjadi-jadi.

Tak ada lagi yang demo, tak ada lagi yang miris dengan kelangkaan gas, tak ada lagi yang menuntut pertanggung jawaban SBY-JK. Rakyat terus dirugikan. Cuma satu yang untung, pemerintah SBY-JK yang tak lagi dihujat lantaran kebijakannya menaikkan BBM. Kisruh Monas benar-benar menjadi durian runtuh bagi SBY-JK.

PEMERINTAH NDABLEK, RAKYAT JADI KORBAN 

 
Agaknya persoalan BBM di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini memang menjadi persoalan sentral. BBM ibarat batu ujian bagi siapa saja yang merasa diri layak menjadi pemimpin negara. Sebab tak bisa dielakkan bahwa dampak kenaikan BBM menimbulkan implikasi yang super dahsyat. Puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan nasional betul-betul terbenturkan dengan persoalan bahan bakar ini.

Keputusan pemerintah SBY-JK untuk yang ke sekian kalinya ini benar-benar membuat masyarakat menengah ke bawah semakin tercekik dan sesak nafas. Sungguh tak berlebihan bahwa BBM menjadi issu yang sangat kritis mengguncang kesabaran rakyat. Mengingat efek domino kenaikan BBM ini demikian liar dan ‘membabi buta’. Baru beberapa jam penetapan kenaikan harga BBM, pagi harinya harga-harga kebutuhan baik yang primer maupun sekunder langsung melonjak di pasaran. Bahkan tak jarang tiba-tiba beberapa jenis diantaranya lenyap bak ditelan bumi. Meningkatnya harga cabe, telur, tomat, bawang, sayur sayuran, tak pelak langsung melesat. Secara logika masyarakat umum memahami keputusan para pedagang menaikkan harga dagangannya.

Bagaimana tidak, biaya sewa alat angkut yang membawa barang-barang di atas meningkat hampir 100%. Belum biaya operasional premium yang tak kalah gila-gilaan, naik 30% dari Rp.4.500,-/liter menjadi Rp. 6.000,- tiap liternya. Biaya jasa kuli panggul juga tak bisa ditawar-tawar lagi lataran periuk mereka juga terancam dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Praktis dalam sekejap nilai ekonomi barang-barang di pasaran berubah drastis. Nilai nominal uang semakin tak berdaya berhadapan dengan bahan-bahan kebutuhan pokok. Untuk mendapatkan jenis barang dengan kualitas yang sama sebelum kenaikan BBM, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Kondisi ini tak heran membuat pasar-pasar tampak sepi, bahkan beberapa pasar di Jakarta penurunan jumlah pengunung mencapai 50%.

Namun kondisi ini tak bakal berlangsung lama. Karena masyarakat butuh makan dan tak mungkin berlama-lama menahan diri untuk tak berbelanja. Hidup harus terus berjalan meski kondisi ekonomi semakin mengenaskan. Dengan lonjakan harga ini masyarakat bawah terancam mengikatkan perut lebih kencang lagi. Padahal ibarat kelapa, parutan yang diperas sudah tak lagi menghasilkan santan. Namun, gara-gara keputusan pemerintah ‘mengganti’ harga BBM ini memaksa warga miskin terus memeras parutan kelapa itu sampai yang keluar darah. Bukan dari kelapanya, tapi dari telapak tangannya yang semakin tercabik.

Belum lagi menghilangnya gas di beberapa wilayah seperti Banten dan Jawa Barat baru-baru ini, menimbulkan antrean panjang warga masyarakat yang membutuhkan gas elpiji. Mulai dari yang berukuran 3 kg sampai tabung besar 12kg juga langka. Ratusan bahkan ribuan orang harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas yang sesuai janji pemerintah bakal mencukupi sejak kebijakan pengalihan bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas diterapkan. Nyatanya janji tersebut hanya janji kosong yang membodohi rakyat.

Menyikapi kondisi ini, sayangnya jawaban pemerintah terkesan enteng dan tak substansial. Seolah meremehkan hak masyarakat untuk secara memadai terlayani dalam mendapatkan komoditi yang di monopoli pemerintah itu. Direktur Pertamina secara ringan menenangkan masyarakat dengan mengatakan kelangkaan gas cuma disebabkan kerusakan kecil di salah satu Unit Pertamina Balongan dan beberapa agen yang berspekulasi menahan stok gas elpiji miliknya. Dijanjikannya bahwa sejak 26 Mei lalu pasokan gas akan kembali normal. Nyatanya hingga detik ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas tersebut. Tak luput pula daerah Jakarta yang sudah sejak hari pertama BBM naik, gas elpiji lenyap di pasaran.

Belum lagi minimnya pasokan premium dan solar menyebabkan antrian puluhan ribu kendaraan di ribuan SPBU diseluruh Indonesia. Apalagi saat detik-detik menjelang pengumuman kenaikan BBM 23 Mei lalu. Tak sedikit masyarakat yang harus gigit jari karena tak kebagian premium yang sebetulnya hanya sebatas tangki motornya. Ditambah lagi ribuan nelayan yang lebih memilih tinggal di rumah ketimbang melaut akibat biaya operasional yang sangat mencekik leher. Demikian pula para petani yang mengandalkan solar untuk menggarap lahannya. Mereka benar benar semakin terhimpit meski hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mungkin seandainya bisa dilakukan mereka ingin sekali berteriak sejadi-jadinya sampai SBY-JK tumbang dari kursi empuknya.

Jika pasar, petani, nelayan, pengguna minyak tanah dan gas sudah tergencet habis-habisan, para pemilik jasa transportasi umum juga berteriak-teriak. Dalam posisi mereka, tentu sangat wajar jika mereka meminta segera dikeluarkannya harga baru yang sesuai dengan proporsi kenikan harga BBM. Jika tidak, dipastikan banyak sekali ‘buruh’ sopir yang merugi dan terancam kehilangan mata pencahariannya. Sementara beberapa perut tanggungan di keluarganya tak bisa dipaksa berlama-lama sabar. Lambannya Dinas Perhubungan menetapkan tarif standar ini menuai banyak keprihatinan. Dimana-mana terjadi aksi mogok operasi para sopir angkutan umum yang notabene adalah masyarakat kecil. Imbasnya puluhan ribu calon penumpang pun akhirnya harus rela berjalan puluhan kilometer menuju tempat tujuannya.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

Melihat potret penderitaan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM ini memang membuat hati menjadi kesal dan geram. Mayoritas rakyat Indonesia yang masih tenggelam dalam kubangan kemiskinan ini bukannya ditolong untuk lebih mandiri maupun sejahtera. Oleh pemerintah SBY-JK justru ditindih lagi dengan beban hidup yang semakin berat. Jika 5 tahun terakhir ini banyak kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi yang sudah sulit, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa tragis yang disebabkan faktor ekonomi ini tak akan terulang lagi. Jika sampai ada kejadian seperti ini, kita tentu sepakat siapa yang menjadi biang bencananya. Siapa lagi kalau bukan SBY-JK.

Fakta ini mau tak mau memang menggambarkan sistem manajemen pemerintahan yang amburadul dan tak sistematis. Model managerial yang dianut oleh pemerintah agaknya memang tak berpihak kepada rakyat.. Sudut pandang yang dibangun terkesan asal-asalan dan tak mau ambil pusing menanggulangi dampak kebijakan yang digulirkan kepada publik. Seperti anak kecil yang melempar mangga milik orang lain, asal mangganya dapat ia tak peduli apakah batunya juga memecahkan genteng ataupun kaca rumah pemilik mangga.

Dari sisi ini, perbandingan BLT yang dikucurkan kepada sebagian kecil warga miskin tentu masih sangat jauh dari kebutuhan sekedar cukup. Kalkulasinya demikian jelas. Karena dampak akibat kenaikan BBM ini seperti bola salju yang membuat nilai transaksi pasar menurun dan berfluktuasi diangka yang ketat. Serta sulit untuk kembali pulih karena efek yang ditimbulkannya luas seperti bom cluster. Di satu sisi daya beli masyarakat menurun sementara disisi yang lain pedagang kehilangan konsumennya. Kenyataan ini akan mendorong masyarakat miskin dan lapar semakin banyak dan menjamur lantaran masyarakat tak kuasa menahan laju lonjakan harga. Uang senilai 100 ribu rupiah dari BLT tak mungkin seimbang dengan hantaman tingginya harga barang.

Harga satu porsi makan sederhana di Warteg yang tadinya masih bisa terbeli dengan harga Rp. 3.500,-, sekarang sudah mencapai angka Rp. 5000,-. Ini untuk hitungan porsi yang sangat sederhana dengan menu nasi putih, 1 potong tempe, 1 buah kerupuk dan lauk sayur. Ini hanya untuk 1 perut dan 1 kali makan. Selisih Rp. 1.500,- ini jika dikalikan rata-rata satu keluarga adalah 5 orang, dan sehari makan untuk keluarga miskin adalah 2 kali, maka dalam sebulan selisih uang yang harus mereka keluarkan adalah 5 x 2 x 30 x Rp. 1.500,- atau sejumlah Rp. 450.000,-. Belum lagi jika mereka harus menggunakan transportasi umum yang kenaikan rata-ratanya antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-. Apabila 25hari dalam 1 bulan mereka terpaksa menggunakan kendaraan umum menuju tempat kerjanya, maka hitungan selisih akibat kenaikan BBM minimal tiap orangnya adalah 2 x 25 x Rp. 1.000,- = Rp. 50.000,-. Bertambahnya anggota keluarga miskin yang terpaksa memanfaatkan kendaraan umum maka akan semakin menambah beban biaya yang wajib mereka keluarkan.

Dari hitungan dua pengeluaran saja sudah sangat jauh dari sebanding jika dipadankan dengan BLT yang cuma Rp.100.000,- per keluarga miskin. Pembandingan timpang ini tentu hanya berlaku bagi warga miskin yang memiliki SIM (Surat Izin Mengambil) BLT. Sementara keluarga misin yang tidak memiliki SIM BLT tak berlaku perbandingan ini. Praktis lebih menderita daripada yang menerima BLT. Padahal keluarga miskin penerima BLT hanya sebesar 18 juta orang dari sekitar 62 rakyat miskin (versi Bank Dunia). Jadi tak kurang sekitar 44 juta penduduk miskin betul-betul babak belur menghadapi guncangan kenaikan BBM ini.

Dengan hebatnya kenaikan semua harga barang, dipastikan akan semakin banyak masyarakat yang sudah tak mampu lagi mengikuti lonjakan harga-harga. Artinya yang tadinya masuk kategori hampir miskin akan terjerembab menjadi keluarga benar-benar miskin. Kemiskinan ini dipastikan akan semakin membengkak. Dan harga sosial yang dipertaruhkan akan semakin mahal. Seharusnya SBY-JK memahami soal ini. 

Demikian pula dengan kondisi para nelayan yang sudah mulai mengkandangkan jalanya karena tak sanggup merogoh kocek membeli bensin untuk operasional perahunya. Jumlah penduduk nelayan Indonesia sangat besar mengingat negara Indonesia adalah negara bahari yang hampir sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Situasi sulit yang membelit ini dipastikan akan menurunkan pasokan hasil laut seperti ikan. Tak sekedar bicara kelangkaan ikan, namun kondisi ini menggambarkan transaksi ekonomi yang tak bisa berjalan dengan normal. Untuk keluarga nelayan tak ada pemasukan penghasilan, sementara bagi konsumen akhir harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan menu seperti ikan tersebut. Sebab sesuai hukum ekonomi, semakin sedikit persediaan barang (primer), maka harga barang tersebut di pasaran akan semakin tinggi.

Amburadulnya managerial pemerintah juga ditunjukkan dengan fenomena antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah ataupun gas elpiji. Secara matematis bisa dihitung berapa biaya yang lost akibat ribuan masyarakat mengantri. Jika satu orang mengantri paling tidak 2 jam untuk 1 kali antrian, maka berapa jam waktu terbuang sia-sia dari warga RW demi mengantri minyak atau gas. Padahal selama ini pemerintah tidak signifikan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Lha, gara-gara minyak ini jam produktif mereka terbuang percuma. Sama halnya dengan antrian premium atau solar. Di beberapa daerah di luar Jawa bahkan para pemilik kendaraan untuk usaha seperti truk dan mobil los-bak harus mengantri hingga 2 atau 3 hari di SPBU dengan antrian yang cukup panjang.

Demikian pula tersendatnya proses ekonomi dan jasa yang sangat bergantung kepada transportasi umum. Gara-gara aksi moral menuntuk penyesuaian tarif jasa angkot. Ribuan sopir tak mendapatkan uang, dan puluhan ribu calon penumpang terhambat menuju ke tempat bekerjanya. Tak habis pikir memang, sudah puluhan kali pemerintah menaikkan BBM, namun setiapkali itu pula kebijakan penyesuaian tarif angkot tak ikut turun bersamaan. Benar-benar menunjukkan ketidak cakapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Seolah-olah menaikkan BBM adalah tugas terbaik yang menjadi prestasi, sementara mereka tidak menyiapkan penanggulangan efek mayor yang sudap pasti sangat terkait dengan hal ini.

Aneh dan Ndablek! 

Anehnya pemerintah baru akan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini jika sudah di goyang aksi protes dimana-mana, seolah para buruh sopir ini bukan rakyat yang haknya harus diperhatikan. Lagi-lagi pemerintah menjadi penyebab rakyatnya membuang waktu produktif mereka untuk cuma sekedar menggalang aksi moral menuntut hak dasar mereka. Padahal mestinya pemerintah SBY-JK juga sudah memperhitungkan kalangan ini. Karena imbasnya cukup terasa mengingat sebagian besar masyarakat menengah ke bawah menggunakan jasa angkutan umum. Benar-benar pemimpin yang tak tau diri.

Lebih mengherankan lagi, tanggal 23 Mei kamarin, beberapa jam menjelang pengumuman kenaikan BBM Yusuf Kalla malah woro-woro meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak melewatkan alias menonton detik-detik kenaikan BBM di televisi. Aneh memang orang yang satu ini. Bukannya pemimpin mau mendengarkan aduan dan keluhan rakyatnya, eee.. ini rakyat yang sudah menderita babak belur malah diminta menonton ‘penampilan’ pemimpinnya yang mau menyatakan ‘perang’ melawan rakyat.

Terus terang kondisi ini sangat membuat geram semua pihak. Betapa bebalnya pemerintah ini dengan jerit tangis rakyat yang semakin lapar. Kenapa hal mudah seperti menyiapkan sistem menanggulangi kelangkaan sembako dan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini tak disiapkan jauh-jauh hari bersamaan mereka merancang menaikkan BBM untuk mendulang dollar. Pemerintah yang sudah mati peduli dan jeritan rakyat. Tepat sekali jika Mahfudz Sidik mengatakan kalau pemerintah ini ndablek, "Saya nggak tahu pemerintah kok jadi ndablek (keras kepala) gini. Begitu banyak opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan, ini kok tetap ndablek. Kelihatannya mereka sudah panik, jadi tidak bisa berpikir panjang," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.

Ndablek memang sebuah kata yang sangat pas dan komprehensif untuk menggambarkan ketidakberpihakannya terhadap rakyat dan kepentingan nasional. Pas untuk menggambarkan ketidakpeduliannya terhadap puluhan juta rakyat yang sudah miskin sengsara. Tepat untuk menggambarkan betapa pemerintah SBY-JK ini tak mau mendengarkan masukan konkrit dari para ekonom dan profesional yang telah mengajukan langkah-langkah kongkrit. Kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa pemerintah ini pemalas dan mau enaknya sendiri saja, tak mau bekerja keras, dan tega mengorbankan rakyatnya sendiri. Dasar pemimpin yang ndablek!

Sebetulnya dimana akar persoalannya? Pertanyaan mendasar selain pertanyaan Kenapa pemerintah tega menaikkan harga BBM ditengah kesulitan hidup rakyat ini adalah, kenapa pemerintah tidak serta merta menyiapkan sistem terintegrasi untuk menyongsong kebijakan menaikkan harga BBM-nya?

Tentu hal ini satu paket juga dengan bercokolnya Menteri ESDM Poernomo Yuosgiantoro yang sudah beberapa kali menjabat menteri ini yang sama ini. Selama beberapa masa kepemimpinannya di kementrian ESDM yang salah satunya mengurusi BBM ini, perjalanan kebijakan BBM bisa dibilang tak pernah becus. Hanya senantiasa berpihak kepada asing dan pihak-pihak dibalik layar yang tentu mengambil keuntungan dari chaos ekonomi BBM ini. Tak tahu kepada siapa sesungguhnya Purnomo ini bekerja, untuk rakyat Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat laba dari krisis BBM ini? Berangkat dari kebijakan energi yang diterapkan pemerintah dan selalu merugikan rakyat Indonesia ini, pantas rasanya jika tangan kanan SBY-JK ini segera di ‘adili’.

Jawaban-jawaban yang dikemukakan mengenai alasan mendasar dan dampak kenaikan BBM di sebuah TV nasional beberapa hari lalu memang sedikit menyibak misteri dibalik kebijakan politik bisnis BBM ini. Jawabannya yang gelagapan dan terkesan mengada-ada memperlihatkan bahwa ada something wrong yang berupaya ditutup-tutupi. Padahal materi dialog dari lawan dialognya, ekonom Kwik Kian Gie, hanya berdasarkan logika-logika sederhana yang mudah dipahami masyarakat luas. Ibarat menyimpan bangkai, lambat-laun pasti akan tercium.

Sayang sekali evaluasi internal tak kunjung dilakukan presiden SBY dan JK-nya untuk membenahi bawahannya. Padahal jauh-jauh hari Dr. Hidayat Nurwahid sudah mengingatkan SBY dan DPR, ’’DPR bisa memanggil Purnomo untuk mempertanyakan kebijakannya yang tidak pro-rakyat, justru menyengsarakan rakyat dan pemerintah. Beliau kan sudah bertahun-tahun di kementerian itu. Tapi, mengapa sampai hari ini kok tidak ada kebijakan yang membuat Indonesia bahagia dari hasil minyaknya,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (19/5).

Hingga kini rakyat memang selalu menjadi korban dari pemerintahan dan pemimpin yang tak cakap mengemban amanah dan memahami derita rakyatnya. Kebijakan ekonomi klasik yang tak pernah berpihak kepada rakyat. Kebijakan ekonomi yang memukul hebat sendi-sendi kesabaran rakyat. Dan kebijakan ekonomi yang hanya memunculkan kelompok-kelompok tertentu mengeruk keuntungan diatas tangisan darah rakyat banyak. 

Entahlah, kenyataan ini bentuk kebodohan pemerintah atau justru sebaliknya. Pemerintah SBY-JK adalah pemerintah yang cerdas namun licik, cerdas untuk menipu dan terus membodohi rakyatnya dengan cara pandang yang palsu. Namun yang jelas, pemerintahan SBY-JK ini memang ndablek.

KE-RAHMATAN LIL’ALAMIN-AN PKS;
Upaya Demarketisasi itu Tumbang dengan Sendirinya 

 
Saat ini, yang namanya bekerjasama dengan kalangan non-muslim tiba-tiba mencuat menjadi thema yang menarik untuk diperbincangkan banyak pihak. Seolah-olah dunia ini sejak lama terbelah menjadi dua yang secara otomatis memisahkan antara kehidupan seorang muslim dengan kehidupan non-muslim. Sehingga topik keterbukaan untuk saling membantu dalam kemaslahatan sosial antara umat Islam dengan non-muslim menjadi asing dan aneh. Euforia ini muncul bukan tanpa sebab, ‘keanehan’ ini muncul secara berjamaah atas langkah politik PKS pasca Mukernas 1-3 Februari 2008 lalu di pulau Bali.

Sebagai seorang muslim, penulis tentu terperanjat menyikapi hal ini. Bukan lantaran keputusan Mukernas PKS untuk siap bekerjasama dan mengakomodasi pluraritas bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama ini, tetapi lebih kepada reaksi masyarakat, lebih-lebih sebagian gerakan Islam, yang memandang heran terhadap pilihan langkah dakwah PKS untuk secara lebih luas dan terbuka terhadap keanekaragaman bangsa Indonesia secara utuh. Mereka lupa bahwa dakwah memiliki karakteristik terbuka bagi semua makhluk yang bernama manusia. Mereka lupa bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik bagi mereka yang beriman maupun mereka yang bukan muslim.

Sampai ada kader-kader dari sebuah gerakan Islam yang memanfaatkan kondisi ini untuk mendemarketisasi partai dakwah tersebut lewat berbagai media, terutama media internet. Dari mulai mempersoalkan pemilihan tempat di pulau Bali, soal logo Mukernas yang mereka sebut berupa Pura, sampai pada tudingan bahwa PKS telah meninggalkan jati dirinya sebagai Partai Islam karena berubah paltform menjadi partai terbuka. Lebih menggelikan lagi ada sebuah tulisan dari seorang wartawan senior www.eramuslim.com, Rizky Ridyasmara, yang mencoba mengusik PKS dengan artikelnya berjudul ‘Antara Bali dan Ghaza’. Apakah semua yang dituduhkan itu benar adanya? Ternyata issu yang mereka gulirkan baik tentang masalah pemilihan lokasi, tentang logo Mukernas, maupun platform sebagai Partai Terbuka, semuanya mentah total.

Pemilihan lokasi yang ditudingkan banyak kalangan bahwa PKS memilih Bali adalah dalam rangka rihlah atau tour rontok seketika dengan dikeluarkannya Bayan DPP mengenai alasan Bali sebagai tempat Mukernas PKS. Tudingan bahwa PKS mulai berkompromi dengan kemaksiatan juga hangus dan tidak terbukti. Aktivitas para peserta Mukernas yang disorot banyak media tak satu pun yang tertangkap sedang berleha-leha ditempat-tempat yang bukan menjadi area Mukernas untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kegiatan di luar syuro justru membawa semangat dakwah Islam yang kental dan santun. Acara seminar, Senam PKS, sampai dengan pembentukan Gema Keadilan propinsi Bali berlangsung tanpa menabrak nilai-nilai Islam.

Sebaliknya, banyak masyarakat Bali yang notabene mayoritas beragama Hindu turut senang dan bersyukur atas kehadiran PKS. Kehadiran PKS di pulau dewata itu cukup efektif menghapuskan citra negatif bangsa Indonesia yang cenderung melekat di mata dunia internasional sejak berbagai peristiwa ledakan bom yang selama beberapa tahun terakhir sering terjadi dibeberapa titik di wilayah Indonesia. Bahwa Bali kondusif dan tetap aman dari ganguan para ‘teroris’ yang selama ini menggunakan kedok Islam. Kalangan pengusaha juga merasakan imbas positif ini. Tidak luput pula kegembiraan Walikota Denpasar, Anak Agung Puspayoga’ yang dua kali dikunjungi Dr. Hidayat Nurwahid beseta rombongan dari Dewan Syariah Pusat dan Majelis Pertimbangan Pusat.

Bahkan kehadiran ribuan kader PKS serasa menunjukkan bahwa kekeliruan segelintir aktivis Islam yang selama ini menjalankan aksinya dengan kekerasan telah tertutup pintu dan ruang geraknya. Kenapa, sebab PKS secara tidak langsung menjelaskan kepada umat Islam di Indonesia bahwa Bali juga bagian dari jengkal tanah yang Allah karuniakan untuk disemaikan dakwah Islam yang lembut dan santun. Bali bukanlah musuh umat Islam hanya lantaran berpenduduk mayoritas Hindu, atau gara-gara disana banyak lokasi yang saat ini menjadi tempat maksiyat. Jikalau benar banyak tempat yang saat ini digunakan untuk bermaksiyat kepada Allah, maka menjadi tugas para da’i-lah untuk meluruskannya. Meluruskan dengan santun dan bermartabat.

Karenanya satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa seminoritas apapun, disana juga terdapat orang-orang muslim yang senantiasa melafazkan kalimat lailahaillallah di kala pagi dan petang. Mereka adalah kalangan kecil yang selama ini kurang tersentuh oleh perhatian saudaranya secara maksimal dan sewajarnya. Dengan kehadiran PKS awal Februari lalu, umat Islam minoritas disana menjadi lebih percaya diri bahwa mereka juga terakui dan diperhatikan sebagai bagian dari umat Islam yang besar di seluruh dunia ini. Hal ini sejalan dengan landasan dasar yang digunakan DPP PKS untuk membantu mengukuhkan eksistensi dan dakwah Islam yang saat ini minoritas di pulau Dewata itu. Sehingga, salah satu agenda diluar Mukernas yang dilakukan oleh para petinggi PKS adalah bersilaturrahim ke tempat para ulama yang salah satunya adalah ketua MUI propinsi Bali.

Mengenai tudingan yang kedua, bahwa logo Mukernas berupa Pura, tentu hal ini sengaja dilebih-lebihkan oleh kalangan aktivis yang merasa cukup nikmat dengan mencibir PKS. Mereka mengatakan bahwa demi kepentingan politiknya PKS rela merubah segalanya. Padahal hal ini sudah diklarifikasi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah propinsi Bali, M. Suhaimin Sutarmadi (24/1/2008). Logo tersebut hanyalah sebuah icon daerah sebagaimana Jakarta punya Monas, Banten punya Menara Masjid Banten, Bandung punya Gedung Sate, Kudus dengan Masjid Menara yang merupakan sebuah gapura, Palembang dengan jembatan Amperanya, dan lain-lain. Jelas, jika umat Islam Indonesia menginginkan simbol-simbol kedaerahan di Bali lebih Islami, maka sudah sepantasnya mereka berfikir apa yang bisa mereka sumbangkan untuk dakwah Islam di Bali. Bukan cuma ngomongin orang lain berdasarkan pada dzon belaka.  Jika suatu masa nanti Bali atas izin Allah berubah menjadi mayoritas muslim bisa jadi lain cerita.

Dan lagi kenapa harus memper-pusing dengan masalah yang sepele ini? Bukankah di spanyol juga banyak bangunan yang berarsitektur Islami tetapi ternyata sebuah Gereja? Dan sebaliknya, dengan yang terjadi di negara-negara Barat dimana bangunan-bangunan gereja yang sudah sepi jemaat dijadikan tempat sholat oleh orang-orang Islam. Di indonesia juga tidak sedikit masjid etnis China yang bangunannya mirip klenteng. Ada masalah? Sekali lagi tidak. Apalagi sudah ditegaskan bahwa gambar logo Mukernas PKS adalah sebuah gapura yang identik dengan icon kedaerahan pulau Bali.

Terkait tudingan yang ketiga ini, beberapa kader sebuah kelompok Islam sampai bersusah payah menuliskan artikel lengkap dengan dalil-dalilnya. Artikel tersebut disebarkan melalui email dan milist-milist. Artikel yang berjudul ‘Parpol Islam’ itu mengulas dengan nuansa bahwa PKS sudah bukan lagi Partai Islam dengan issunya yang menjadi Partai Terbuka. Tidak hanya itu, ulasan yang ditulis oleh Ust. Daud Rasyid yang seolah bertentangan dengan langkah PKS serta nampak menguatkan tulisannya juga disebarluaskan. Namun, sayang alangkah disayang, ternyata asumsinya mentah total. Sebab tidak sekedar PKS tetap sebagai Partai Islam, tetapi PKS juga tetap sebagai Partai Dakwah. Sekali lagi, bayanat yang dikeluarkan 3 lembaga tinggi PKS telah mementahkan opini yang beredar dan tak bertanggung jawab ini.

Lebih kurang opini yang di sodorkan wartawan eramuslim.com juga sudah terjawab dengan beberapa ulasan di atas. Hanya yang secara khusus diangkat sang wartawan bahwa dengan penyelenggaraan Mukernas PKS di Bali, PKS sudah hilang empatinya dengan warga Ghaza di Palestina. Dengan mengetengahkan cerita percakapan dengan salah seorang kader PKS yang turut menjadi peserta Mukernas, Rizky Ridyasmara, sang wartawan eramuslim.com itu menggiring opininya seolah tinggal dia sendirian yang masih ‘lurus’. Sementara orang-orang shalih yang berangkat ke Bali sudah tak layak lagi menjadi tauladan dalam dakwah lantaran mereka menyelenggarakan hajat partainya di hotel berbintang di pulau yang terkenal dengan tari kecaknya itu.

Opini yang dituliskan sangat terasa dipaksakan. Dan aneh ketika sang wartawan ini mencoba memposisikan PKS sudah tidak empati lagi dengan rakyat Ghaza. Dari sudut pandang mana? Apakah hanya karena mereka berkumpul ditempat yang relatif mewah? Atau hanya karena mereka jauh-jauh pergi ke Bali? Atau hanya karena pengeluaran yang cukup besar untuk penyelenggaraan Mukernas? Jika persoalannya demikian, maka sdr. wartawan ini mengetengahkan opini bernuansa demarketisasi yang sangat dangkal dan merem dari fakta-fakta di lapangan tentang keseriusan dukungan PKS kepada bangsa Palestina. Penulis sedikit tertarik untuk menelusur siapa sebenarnya sang wartawan ini?

Allah SWT telah mengatur dunia ini dengan sedemikian rupa. Ujian yang Dia berikan kepada hambanya pun bermacam-macam. Ada ujian kefakiran, katakutan, kelaparan, kesakitan, kesengsaraan, begitu pula dengan ujian yang berupa kecukupan, kemampuan, rizki yang berkah, bahkan fasilitas kemudahan yang dalam genggaman tangan. Justru karena sunnatullah inilah dunia ini hidup. Ada sedekah, ada syukur, ada tabah, ada saling tolong menolong, ada zakat, ada do’a, ada sabar, ada ikhlas, ada empati, maupun ada pembelaan terhadap kaum yang lemah.

Mukernas bagi sebuah partai adalah ibarat kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Jika tanpa alat komunikasi dan internet sdr. Rizky Ridyasmara ini tak mampu menuangkan ide-idenya didunia maya. Maka begitu pula Partai. Jika laptop mahal dan HP mewah yang dimiliki sdr. wartawan ini sebuah kewajaran, maka hotel mewah berkapasitas besar yang mampu menampung seluruh peserta Mukernas adalah sebuah kebutuhan pokok. Jika besarnya biaya yang dikeluarkan sdr. Rizky untuk belanja kebutuhan rutin serta biaya pendidikan untuk anak-anaknya dia anggap wajar dikeluarkan ditengah-tengah derita warga Ghaza, maka kebutuhan pokok lah bagi sebuah partai untuk menfasilitasi perumusan agenda-agenda dakwah dan keumatan dengan baik dan pebuh perhitungan. Sebelum berpanjang lebar, penulis batasi ulasan mengenai sdr. Rizky Ridyasmara dalam tulisan ini yang insyaAllah akan dibuat ulasan tersendiri dalam sebuah artikel berjudul "Menghitung Belanja Rizky Ridyasmara di tengah Derita Warga Ghaza".

Kembali kepada thema awal mengenai bekerjasama dengan non-muslim. Tidak dapat dibendung lagi, berangkat dari stigma negatif yang selama ini coba ditimpakan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada partai kader ini, PKS kini telah memantapkan langkah untuk tampil lebih integral. Hasil Mukernas yang mengamanatkan untuk bekerja secara bersih, lebih peduli, dan lebih menguatkan profesionalisme ini, mendorong seluruh jajaran kader PKS untuk mulai menyamakan suhu agar lebih gesit dan intensif dalam menyampaikan dakwah Islam dan pendidikan politik. Tak pelak, partai yang dulunya di cap sangat eksklusif dan di stigmasi beraliran ‘talibanisme’ saat ini mulai merentangkan tangan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak manapun yang cinta kepada kebaikan.

Penulis melihat bahwa PKS benar-benar ingin menerapkan dakwah Islam yang rahmatan lil’alamin. Dakwah yang tidak menempatkan setiap orang-orang non-muslim sebagai golongan yang tak mungkin berbuat kebaikan. Namun sebaliknya, PKS membuka diri untuk bekerjasama dengan siapapun yang setuju dengan prinsip-prinsip dasar perjuangannya dalam membela umat dan bangsa. Tentu tak lepas dar koridor yang tertuang dalam platform organisasinya, sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah.

KOALISI MERAH-PUTIH TERLALU DIBESARKAN

Bola salju mengenai issu koalisi merah putih itu sebenarnya baru sekedar wacana. Dan wacana yang bergulir tersebut berangkat dari penyelenggaraan Mukernas PKS awal Februari lalu di Bali. Opini yang dibesar-besarkan media ini menggelinding terkait dengan perbincangan Nidayat Nurwahid dengan Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga saat silaturahmi PKS ke Puri Satria tempat kediaman Walikota yang memang berasal dari PDI-P.

Dalam silaturrahmi tersebut terjadi perbincangan yang akrab dan hangat. Bahkan Walikota mengaku sangat senang dengan diselenggarakannya Mukernas PKS di Bali. Salah satu petikan yang diucapkan Hidayat Nur Wahid adalah sebagai berikut, "Ini mungkin awal koalisi merah-putih. Bali kan sebelumnya merah. Selama Mukernas PKS diputihkan. Sekarang saya pinjam dulu, biar jadi merah putih," ucap Hidayat di Puri Satria, Jalan Veteran, Denpasar, Bali, Kamis (31/1/2008) sebagaimana dilansir banyak media.

Apa yang banyak diberitakan di media sepertinya menjadi berita liar yang seolah-olah bahwa koalisi PKS - PDI-P sudah di ambang mata. Padahal fakta sesungguhnya masih sangat jauh panggang dari apinya. Bahkan antar kedua petinggi partai sama sekali belum pernah diberitakan ada pertemuan-pertemuan tertentu untuk membicarakan masalah itu. Apalagi kesepakatan-kesepakatan untuk berkoalisi?

DPP PKS agaknya memang tidak begitu tertarik untuk menanggapi opini yang bergulir mengenai koalisi ‘merah-putih’ dengan PDIP. Sebab, salah satu dasar yang dijadikan pijakan kenapa PKS menyelenggarakan Mukernas di Bali adalah ketetapan PKS menjadi partai Islam yang lebih membuka diri dengan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Harus digaris bawahi, yang PKS lakukan adalah lebih membuka diri dan bukan PKS sebagai Partai Terbuka. Membuka diri artinya, siap bekerjasama dengan siapapun dalam kemaslahatan untuk melayani umat dan bangsa Indonesia yang multi-ras dan budaya ini. Apalagi telah ditegaskan bahwa PKS adalah partai dakwah, dimana dakwah itu sendiri memiliki karakter terbuka. Seperti biasa, PKS lebih mengedepankan bukti dan kinerja nyata dalam melayani umat meskipun sebagian pihak berupaya memanfaatkan celah issu untuk menghadang laju Partai Islam ini.

Dakwah sebagai sebuah keterbukaan sebetulnya tidak sulit untuk dipahami sekalipun oleh orang awam. Rasulullah sendiri membawa Islam dengan keterbukaan. Jika Islam ini ekslusif dan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, niscaya Islam tak akan pernah sampai di tangan kita. Bukankah Islam datang di tengah kaum yang paganis saat itu. Kemudian hasil dari interaksi Islam secara kontinyu dengan masyarakat Quraisy yang penyembah berhala perlahan namun pasti menarik satu per satu suku Quraish menjadi pendukung, penganut, dan pembela Islam. Bahkan yang atas kehendak Allah tidak masuk Islam seperti Abu Thalib pun menghabiskan hidupnya untuk melindungi dan membela Muhammad saw. dari makar orang-orang kuffar. Peristiwa-peristiwa lain yang menjadi bukti bolehnya berkoalisi dengan kekuatan-kekuatan non Islamis sudah diulas pada tulisan sebelumnya berjudul "Tak Sekedar Partai Islam, Tapi PKS Partai Dakwah". Oleh karena itu, seandainya pun dikemudian hari akan terjadi koalisi antar PKS dan PDI-P, maka sungguh hal itu sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah saw. Apalagi di PDI-P juga banyak orang Islam.

Beberapa pihak juga mencoba menusuk PKS dari keputusannya menyelenggarakan acara Mukernas di pulau Bali. Mereka berargumen bahwa dengan penyelenggaraan Mukernas di Bali, maka PKS telah berkompromi dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Seolah, Bali yang dengan segala keindahannya bukanlah sebuah pulau yang tak pernah Allah ciptakan. Sehingga tidak layak untuk dakwah Islam masuk ke sana. Kelompok yang dengki ini lupa bahwa Rasulullah di utus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang berlumur kesyirikan dan penyakit sosial yang kronis.

Mengenai tudingan ini, DPP PKS telah mengeluarkan bayanat atau penjelasan yang mengungkap latar belakang dipilihnya Bali sebagai lokasi Mukernas PKS 1-3 Februari 2008. Isinya berupa 2 sisi pertimbangan secara internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut:

Alasan Internal:

1. Mengokohkan dakwah Islam di Bali dan menegaskan komitmen dakwah kita, bahwa seluruh jengkal tanah air Republik Indonesia adalah teritori yang utuh dari medan dakwah PKS.
2. Mengokohkan posisi kader PKS di Provinsi Bali yang berjumlah sekitar 5.775 orang dan kader yang berjuang di daerah-daerah minoritas.
3. Mengokohkan posisi minoritas ummat Islam di Bali yang jumlahnya sekitar 323.853 (9%) dari 3.442.600 orang penduduk Pulau Bali.
4. Mengokohkan soliditas dan mobilitas PKS serta daya jangkau dakwah kita ke seluruh penjuru tanah air Republik Indonesia.
   

Alasan Eksternal:

Dua alasan di atas sungguh sangat terang seterang matahari di siang bolong. Hanya kelompok yang besar kedengkiannya saja yang tak pernah puas memojokkan PKS meski kebenaran telah nyata padanya. Oleh karena itu, pada hakikatnya berbagai issu dan tuduhan miring kepada PKS terpatahkan dengan penjelasan di atas.

Yaitu, bahwa koalisi Merah-Putih antara PKS dan PDI-P yang dibesar-besarkan sesungguhnya hanyalah baru sampai sebatas wacana saja, serta sebagai wujud kesiapan PKS untuk bekerjasama dengan siapa saja dalam kemaslahatan dan kebaikan. Sementara tuduhan bahwa PKS telah berkompromi dengan kemaksiatan sungguh keliru besar. Yang benar tujuan PKS menggelar hajat di pulai Dewata itu adalah untuk memantapkan eksistensi dakwah Islam.[]