UMAT ISLAM DIBAWAH BAYANG-BAYANG INTELIJEN

Selama manusia memiliki kepentingan terhadap dunia ini, maka selama itu pula dinas-dinas intelijen terus melakukan operasi intelijennya. Sebagaimana jenis pekerjaan lainnya yang terus beroperasi untuk mencari penghidupan dan sesuap nasi, para agen intelijen juga terus bekerja untuk mendapatkan apa saja yang dapat membuat mereka bertahan hidup. Agen intelijen juga ‘karyawan’, maka sudah barang tentu terus bekerja selama belum di PHK boss-nya.

Organisasi apapun tidak dapat selamanya aman dari incaran operasi intelijen. Terlebih organisasi Islam yang hingga detik ini masih menjadi common enemy masyarakat dunia yang berkiblat kepada imperialisme Barat. Dan ketika dinas-dinas intelijen negara lebih tunduk dan mengekor kepada kekuatan global (yang saat ini sangat islamophobia), maka organisasi-organisasi Islam akan semakin sulit mendapatkan jaminan keamanan dari upaya intrik dan makar intelijen tersebut. Logikanya sangat sederhana, jika organisasi Islam menjadikan aktivitas dakwah sebagai tuntutan kontinyuitas amalnya, maka agen-agen intelijen menjadikan operasi-operasinya sebagai tuntutan kontinyuitas pekerjaannya. Apalagi ketika umat Islam yang jumlahnya mayoritas ini tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Meskipun jika umat atau organisasi Islam berhasil menembus kekuasaan negara, dapat dipastikan bahwa kekuasaannya tak akan sepi dari usaha-usaha dan rekayasa intelijen untuk menjatuhkannya. Dengan kata lain, pihak intelijen tidak akan pernah membiarkan simpul-simpul kekuatan masas Islam tumbuh dan berkembang dengan tenang dan nyaman. Sehingga, jika saat ini sebuah organisasi Islam masih sepi dari operasi intelijen, belum tentu dengan tahun depan. Jika bulan ini tidak ada rekayasa, belum tentu bulan depan aman. Bahkan jika hari ini masih merasa save dari operasi-operasinya, belum tentu esok juga dalam kondisi yang sama. Seperti seorang dai yang terus bekerja menyampaikan dakwahnya, seperti seorang buruh yang terus bekerja untuk gaji bulanannya, para agen intelijen juga terus bekerja untuk mengabdi kepada ‘tuan’nya.

Kepada Siapa Intelijen Ber-Tuan?

Persoalannya adalah, apakah benar semua Dinas Intelijen itu bekerja untuk kepentingan negara an sich? Belum tentu. Hingga detik ini jejak rekam kerja-kerja intelijen masih kental aroma tendesiusitasnya. Se-demokratis apapun sebuah negara, tetap saja operasi intelijen menampakkan wajah diskriminatif dan tidak menganut 100% baktinya kepada negara. Namun dapat disinyalir lebih berbakti kepada para pemodal dan investor ideologi yang mengendalikan negara dibalik layar.

Patut dicermati bahwa kinerja intelijen di negara kita mungkin saja tidak bekerja sepenuhnya untuk kepentingan negara. Namun lebih tepat mereka bekerja untuk kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir elit ’siluman’ yang berkuasa di balik layar Indonesia ini. Perjalanan bangsa ini menunjukkan bahwa berbagai operasi intelijen yang dilakukkan badan intelijen yang dipelihara negara sangat-sangat tendensius. Hal ini sulit disangkal mengingat kuatnya bias pola kerja intelijen negara kita jika dibandingkan dengan definisi-definisi normatif dalam ilmu intelijen.

Hakikatnya aktivitas intelijen adalah mengumpulkan informasi dengan berbagai cara dari penggunaan agen rahasia, menyadap saluran komunikasi, sampai penggunaan satelit pengintai. Secara fungsi, menurut almarhum Kepala BAKIN, Z.A. Maulani, intelijen negara kita memiliki fungsi untuk; membina kepastian hukum (legal surety), membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat (civil order), menegakkan hukum secara paksa (law enforcement), membangun kemampuan pertahanan (defence capability), melindungi masyarakat dari berbagai bencana (public safety from disaster), dan memelihara keamanan negara (state security). Namun, sayang sekali jika aktualnya penerapan fungsi normatif dilapangan sangat diskriminatif dan tendensius. Seperti ada kekuatan tertentu yang menunggangi selain kepentingan negara.

Kecurigaan bahwa intelijen negara bekerja bukan seutuhnya untuk kepentingan negara Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Mengingat sejarah ke-intelijen-an bangsa ini menyematkan kecurigaan yang sangat tinggi terhadap semua yang berbau Islam, mulai dari orang-orangnya, para tokoh-tokohnya, maupun organisasinya. Mereka telah menyematkan label merah kepada umat Islam (terutama Islam pergerakan) sebagai target operasi abadi. Padahal bangsa ini telah sepakat bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Dimana setiap minoritas (apalagi mayoritas) penduduk di negeri ini bebas dan aman menentukan masa depannya. Namun, sejarah membuktikan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Umat Islam dalam berbagai tataran menjadi objek bidikan.

Secara logika demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mestinya 6 presiden selama kurun waktu 63 tahun, yang notabene semuanya beridentitas sebagai seorang muslim, dapat membawa rasa aman bagi kaum mayoritas di negeri ini. Meski tidak kemudian berkorelasi dengan penindasan terhadap kamu minoritas, namun jaminan keamanan berekspresi terhadap masyarakat muslim yang mayoritas seharusnya lebih terjamin. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sayangnya fakta sejarah berkata lain. Justru kaum musliminlah yang menjadi bulan-bulanan operasi militer dan intelijen dengan berbagai issu dan latar belakangnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Hal ini menjadi ilustrasi bahwa kepeminpinan nasional selama ini tidak terlalu berkutik terhadap kepentingan intelijen yang sangat mungkin bertuan kepada yang ‘lain’.

Umat Islam; Objek Operasi Intelijen

Entah bagaimana bangsa ini menjelaskan kepada generasi penerusnya ketika fakta sejarah menampilkan gencarnya operasi intelijen dengan objek kaum muslimin. Penduduk mayoritas yang punya andil besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari kungkungan imperialis. Kasus Komando Jihad, Jama’ah Imron, Warsidi lampung, Pembantaian Tanjung Priuk, Bom Istiqlal, adalah beberapa contoh diantara peristiwa lawasnya ketika air susu dibalas dengan air tuba. Sejarah memang masih bungkam siapa dalang dibalik semua itu. Namun belum terungkapnya secara jelas tidak lantas menafikan ‘dalang utama’ yang berada di balik tragedi.

Kemunculan icon Jama’ah Islamiyah, terbongkarnya penyusupan di dalam MMI oleh intelijen beberapa waktu lalu, tumbuh suburnya kelompok ‘teroris’ penge-bom tempat-tempat publik dan tempat beribadah, adalah sebuah misteri yang memilukan hati bagi setiap warga muslim Indonesia yang, sekali lagi, mayoritas di negeri ini. Sementara hampir tidak pernah terdengar munculnya operasi intelijen terhadap kaum lain diluar umat Islam. Padahal Bintang Kejora rutin berkibar di Papua hingga kini, RMS melenggang bebas dan mampu melintasi generasi ke generasi. Operasi massif misionaris yang sangat meresahkan warga muslim pedesaaan seperti yang terjadi di Cirebon dan Sumatera Barat sejak beberapa tahun silam juga luput dari daftar tugas intelijen. Karenanya wajar jika kita bertanya, kepada siapa Intelijen bertuan??

Demikian pula ketika angin demokrasi terbaru di Indonesai mendudukkan semua elemen bangsa berada pada posisi yang sama untuk berkompetisi secara lebih fair lewat panggung politik. Dan berbagai kekuatan masyarakat kemudian muncul sebagai peserta demokrasi dengan beragam latar ideologinya. Maka sudah barang tentu akan ada pihak yang tidak tinggal diam. Ibarat menjadi lahan atau obyekan baru bagi para agen intelijen.

Keberadaan partai-partai Islam yang semakin populer semestinya tidak membuat siapapun merasa gerah. Kecuali lawan politiknya yang dalam perspektif ini adalah kegerahan yang wajar. Namun jika para punggawa (alat) negara turut turun gunung untuk ikut bermain mengacak-acak partai-partai Islam yang berpotensi membesar, maka ini yang menjadi persoalan. Bukankah secara normatif mereka bekerja untuk kepentingan negara? Bukankah negeri ini negara demokrasi yang siapapun jika dikehendaki mayoritas bangsa Indonesai dapat memimpin negeri ini? Lalu mengapa para agen intelijen ini merasa penting untuk menghadang bola salju pembesaran partai Islam?

Bukankah job description mereka adalah untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sehingga dengan deteksi dini itu semua potensi bahaya itu dapat ditangkal secara cepat dan tepat? Dalam logika ini, maka perspektif kekuatan masyarakat Islam dalam berbagai wadah legalnya, hatta partai politik sekalipun, seolah dinisbatkan pula sebagai potensi bahaya yang dapat mengancam kehidupan berbangsan dan bernegara. Karenanya harus disingkirkan dengan cara paling ‘elegan’ oleh para tuan besar yang menjadi kiblat para agen intelijen. Caranya? Pasti dengan menyusupi dan mengacak-acaknya tanpa ampun!

Karenanya memang tidak tepat jika umat Islam, apalagi sebagai sebuah organisasi dakwah Islam yang besar seperti PKS, merasa aman dan berfikir selamanya memiliki imunitas terhadap operasi-operasi intelijen ini. Tidak boleh lengah sekejap pun, atau jika tidak, hanya akan menunggu giliran saja untuk diacak-acak dan dipecundangi oleh ‘mereka yang bertuan kepada entah siapa’ itu. Dokumen intelijen yang meng-operasi PKS telah beredar di dunia maya dan menjadi konsumsi publik. Terlepas asli atau palsukah dokumen itu, yang pasti mereka pun tak pernah menganggur dan tak pernah berhenti bekerja. Waspadalah… dan waspadalah! Wallahu’alam.