SOAL MONAS: ORANG BILANG PKS CARI AMAN (???)

 
Umat Islam saat ini memang diuji psikologi aqidahnya. Mencuatnya puncak gunung es soal Ahmadiyah yang ditandai dengan kisruh Monas 1 Juni 2008 lalu sangat menyedot perhatian seluruh umat Islam di Indonesia. Media massa berebut posisi untuk menjadi yang terdepan dalam menyingkap sisi-sisi lain secara ekslusif. Luar biasa memang, hampir seperti paduan suara berbagai media nasional memburu berita dengan angle yang hampir serupa. Yaitu dengan memposisikan jaringan Ahmadiyah dan AKKBB-nya bertengger di atas angin. Sementara Habib Rizieq dan FPI-nya menjadi bulan-bulanan gebukan media massa.

Berita yang santer dan mengalihkan substansi persoalan penistaan agama yang dilakukan Ahmadiyah terhadap Islam ini tentu membuat seluruh umat Islam Indonesia sangat prihatin. Pemerintah SBY-JK yang peragu dan takut terhadap jaringan kekuatan di balik Ahmadiyah ini cuma berani mengeluarkan SKB 3 Menteri yang masih sangat jauh dari harapan. SKB yang sarat dengan kelemahan dan ketidakjelasan itu pun keluar setelah melewati masa berlarut-larut dan memakan korban. Bahkan kelambanan sikap resmi pemerintah itu bukannya menguntungkan umat Islam, justru umat Islam yang menginginkan kemurnian ajaran agamanya malah terinjak-injak oleh tipuan sesat kalangan liberal yang semakin menjadi-jadi membela ajaran Mirza Ghulam Ahmad secara membabi-buta.

Media nasional pun gencar menampilkan sosok-sosok corong liberal untuk mengaduk-aduk cara berfikir umat Islam. Orang-orang yang dikenal sangat dekat dengan asing dan Yahudi mendapatkan porsi luar biasa untuk tampil di media dalam rangka menghembuskan pembelaannya terhadap ajaran sesat ini atas nama kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apalagi salah satu tokoh sentralnya, Gus Dur, yang ucapannya dianggap sebagai titah kebenaran oleh sebagian kalangan masyarakat menjadi garda terdepan yang membela Ahmadiyah. Hal ini ditegaskannya dalam sebuah jumpa pers di Markas PBNU Jakarta Pusat 9 Juni 2008 lalu. "Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan gerakan Ahmadiyah, ngerti nggak ngerti terserah," ujar Gus Dur. Tak urung masyarakat awam dan kebanyakan yang kualitas agama dan agidahnya belum cukup memadai, mereka dibuat kebingungan. Yang benar disalahkan yang salah dibela. Kasihan benar umat ini.

Masih dalam suasana panas pertarungan ideologi kalangan Islam Liberal dan Ahmadiyahnya melawan umat Islam, media televisi nasional berinisiatif menggelar dialog ataupun debat Ahmadiyah vs Islam. Meski tak kurang dari 10 kali acara seperti ini telah digelar oleh media, namun secara jujur dampaknya kurang begitu terasa signifikan. Pengikut Ahmadiyah tetap dengan kecongkakannya ‘menantang’ umat Islam dengan kepala tegak tengadah. Seolah gejolak penolakan umat Islam selama ini terhadap Ahmadiyah dianggapnya angin lalu. Bahkan Juru Bicara Ahmadiyah Indonesia, Syamsiar Ali, di sebuah dialog pagi TV nasional satu hari pasca keluarnya SKB 3 Menteri, menampilkan gaya meremehkan terhadap ulama MUI yang juga dihadirkan. Terlihat sekali bahwa hingga detik ini mereka tak mau ambil pusing penentangan masyarakat terhadapan kesesatannya, dan masih saja ‘pede’ untuk berhadap-hadapan dengan umat Islam Indonesia.

Ditengah-tengah kemelut Ahmadiyah vs Islam yang terus berkelanjutan ini, pihak-pihak tertentu yang merasa sudah sedikit berbuat untuk membela Islam mencoba meng-kait-kait kan issu yang berkembang ini dengan sikap diamnya PKS terkait persoalan Ahmadiyah dan FPI. Seperti biasa kelompok tertentu ini mengobral tuduhan bahwa PKS sama sekali tak berbuat apapun sebagai sebuah partai yang berasas Islam. Dengan nada yang cukup ’santun’ kelompok ini membanggakan diri karena sudah turut berdebat melawan Ahmadiyah di media televisi. Dan disisi lain mencibir PKS yang menurutnya diam saja tak berbuat apa-apa. Kelompok ini bilang, PKS cari aman untuk kepentingan 2009. Benarkah tuduhan kelompok (yang sudah berlangganan menyudutkan PKS) ini???

Pada tanggal 03/06/2008, detik.com menampilkan berita berjudul "Anggota FPKS: Daripada Dibubarkan, Lebih Baik Bina FPI". Ditengah-tengah desakan kalangan liberal dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhasil teracuni media televisi nasional terhadap pembubaran FPI terkait kasus Monas 2 hari sebelumnya, anggota DPR RI asal FPKS angkat bicara untuk mengkounter arus opini yang liar tak berimbang. DH. Al-Yusni dalam surat elektroniknya terhadap detik.com menyatakan bahwa kisrun Monas adalah buah dari kegagalan pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap ormas-ormas, termasuk FPI salah satunya.

Ia meluruskan bahwa isu pembubaran FPi adalah sebuah kekeliruan besar yang hanya akan merunyamkan suasana. Karenanya ia menyarankan agar pemerintah dapat melakukan pembinaan dengan semestinya. Sebab pembubaran FPI malah akan semakin memanaskan suasana. Disisi lain, Bimas Depag baginya adalah sebagai akar persoalan karena selama ini meninggalkan peran melakukan bimbingan agama terhadap masyarakat. Padahal anggaran yang diberika terhadapnya cukup fantastik, yaitu sebesar 145 Miliar. Intinya, jangan sampai opini pembubaran FPI menjadi bola liar yang akan merugikan kalangan Islam yang membela kemurnian agamanya meski cara kekerasan fisik bukanlah pilihan cara yang dipilih PKS. Tetapi, pembenahan dan fasilitasi bimbingan adalah pilihan terbaik.

Usut Tuntas AKKBB

Masih di hari yang sama, Ketua Fraksi PKS juga mengelurkan pernyataannya yang dilansir oleh inilah.com. Ia menyatakan bahwa “Kepolisian jangan hanya fokus pada penyelidikan dan penangkapan Laskar Pembela Islam dan FPI tapi juga memeriksa pihak AKKBB terkait dugaan aksi tanpa izin, penggunaan senjata api dan pernyataan penghinaan terhadap pihak lain.” Demikian kata Ketua DPP PKS sekaligus Ketua FPKS DPR RI Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM, Rabu (4/6).

Mahfudz melanjutkan bahwa jika penyelesaian hukum insiden Monas dilakukan secara sepihak sebagaimana yang saat itu menjadi mainframe media, maka akan memunculkan kemarahan umat Islam yang lebih serius. Karenanya harus dilakukan secara adil dan objektif terhadap kedua belah pihak secara adil dan objektif. Jangan sampai kekerasan yang dilakukan massa LKI menjadi alat legitimasi bagi Ahmadiyah untuk terus melakukan penistaan terhadap Islam.

Pemberitaan media televisi nasional yang menjadikan tindak kekerasan FPI sebagai perspektif yang ditonjolkan menimbulkan gejolak yang luar biasa. FPI Cirebon sudah mendapatkan perlakuan kekerasan oleh sekelompok orang. FPI Jember juga didatangi massa Garda bangsa yang menuntut pembubaran. Sayangnya, meski pihak kepolisian telah berupaya menyampaikan keterangan untuk penyeimbang bahwa tragedi Monas adalah sebuah kejadian yang in design, namun media masih tetap saja tak bisa adil dan objektif mendudukkan persoalan ini. Bahkan unjuk gigi beberapa kelompok massa yang menghembuskan ‘perang sipil’ dengan latihan ala militer dan kekebalan dipertontonkan tv-tv nasional kita. Tak ayal hal ini semakin membuat emosi masyarakat berkecamuk secara liar.

Karenanya, sebagai representasi FPKS yang mengedepankan cara elegan dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa dan agama, maka lewat peran sesuai porsinya, Mahfudz Siddiq mendorong agar proses keadilan terhadap 2 kelompok ini benar-benar harus ditegakkan. Bukan kah adil itu lebih dekat kepada taqwa? Jika hal ini belum saja dipahami oleh kelompok-kelompok yang suka mendengki, patut disampaikan kepadanya sebuah pertanyaan mendasar, "Apakah cara kekerasan dalam konteks ini dibenarkan dalam syari’at Islam?" Bisa disimak tentang kisah Abu Bakar Ash-Shidiq dan Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi cacian orang-orang yang munafik bahkan kafir. Dan keberanian para pelaku kekerasan dari anggota FPI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah satu sikap yang patut dipuji.

Persoalannya, jika FPI telah berani bertanggung jawab akan tindak kekerasannya melalui jalur hukum. Maka sudah seharusnya pihak kepolisian juga menindak tegas komplotan AKKBB yang telah nyata-nyata melecehkan Islam, melakukan kekerasan verbal, dan memprovokasi serta membawa senjata api. Terus kejar dan jangan sampi membuat mereka merasa nyaman atas kejahatan yang telah mereka lakukan! Penegasan ini (agar kedua belah pihak di usut secara hukum) dilansir ulang satu hari kemudian oleh detik.com.

Dalam rilis yang dikirimkanya ke redaksi inilah.com hari itu, ia juga menyerukan agar pimpinan parpol, terutama yang kadernya terlibat langsung, beserta ormas-ormas Islam untuk kembali dengan kepala dingin menginisiasi suasana damai dan mengedepankan persatuan guna menyelesaikan persoalan ini. Sebab, akibat kompleksnya pikan-pihak yang terlibat dalam masalah ini mengakibatkan panasnya suasana tidak hanya di Jakarta dan Jawa saja, namun mulai meluas dari Sumatar Utara hingga wilayah Indonesia bagian timur.

Hati-Hati, Ada Asing Ikut Main 

Anggota DPR RI FPKS, Soeripto juga mengingatkan adanya penyusupan agen asing di kisruh Monas 1 Juni kemarin. Sinyalemen ini dilontarkan Soeripto di hari kedua pasca rusuh. Meski hingga beberapa hari banyak kalangan yang belum yakin atas kecurigaan kader PKS ini, namun bukan berarti insting mantan pejabat Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) ini keliru. Demikian pula Habib Rizieq meragukan analisa Soeripto, “Saya belum dengar, nanti akan saya cross check dulu ke Pak Soeripto. Kalau tudingan itu benar, tunjukkan buktinya,” kata Ketua FPI Habib Rizieq dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2008).

Tanda-tanda petunjuk kebenaran analisa tersebut akhirnya muncul di kemudian hari setelah kedutaan besar AS mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap kasus Monas itu. Baru setelah itu beberapa pihak panas dan kebakaran jenggot lantas marah dan menuding pihak AS telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Rabu, 4 Juni 2008, anggota DPR RI FPKS Ma’mur Hasanudin juga turut angkat bicara. Sebagaimana dilansir oleh situs resmi PKS, Makmur menyebut bahwa “Banyak kepentingan terhadap kejadian monas. AKK-BB berkepentingan untuk mengaburkan tuntutan ummat Islam terhadap pembubaran Ahmadiyah dengan menuntut pembubaran FPI lebih dulu, sementara pada saat yang sama pemerintah mungkin menunggangi kejadian ini untuk mengalihkan isu BBM”, demikian ungkapnya.

Keprihatinannya juga terkait dengan suasana konflik yang semakin meluas dan salah arah, “Adanya niatan sebagian warga NU untuk menyerang FPI merupakan contoh keberhasilan AKK-BB dalam memecah ummat Islam”. Karenanya, ia menyoroti penangkapan aktivis FPI oleh aparat kepolisian yang dinilainya sudah over-acting. Sebagaimana diketahui bahwa Mabes Polri mengerahkan 1500 pasukannya untuk menangkap tersangka kekerasan Monas di markas FPI. Ma’mur juga meminta dengan tegas agar polisi juga memeriksa tokoh-tokoh AKK-BB yang nama-namanya terpampang dengan jelas sebanyak 289 nama di selebaran provokatif yang tersebar dibeberapa media massa nasional.

Pemerintah Harusnya Tegas

Turut menyeimbangkan bandul opini yang gencar menguntungkan pihak Ahmadiyah, politisi PKS Fachri Hamzah juga angkat bicara di media. Ia menyoroti kelemahan pemerintah yang mengakibatkan masyarakat terdpicu untuk main hakim sendiri. “Akar keributan sosial dan pelanggaran hukum selama ini terjadi karena aura pemerintah yang lemah. Sehingga kalau harus memilih, lebih baik pemerintah yang tegas meski salah. Daripada benar, tapi ragu-ragu. Sementara pemerintah saat ini, salah dan ragu-ragu,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (5/6).

Masih menurut Fahri sebagaimana dilansir inilah.com (05/06/08), kesalahan dapat dilanjutkan dengan permintaan maaf. Meskipun begitu pemerintah tidak boleh sering-sering salah. Sementara ‘kalau salah dan ragu’, maka dampaknya sungguh luar biasa. “Bayangkan efek pembangkangan sipilnya sungguh luar biasa, sehingga polisi menjadi sasaran kecaman dan serangan fisik,” tegasnya. Padahal pengambil keputusan dalam kasus Ahmadiyah ini seharusnya ada di tangan SBY-JK.

Bersikaplah Secara Arif

Memasuki hari ke-5 pasca kisruh, dimana potensi konflik semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, anggota Komisi VIII DPR RI Yoyoh Yusroh juga turut bicara. Ia meminta para tokoh agama dan masyarakat untuk bertindak arif dalam mengarahkan emosi massanya yang merespon Insiden Monas. “Ini sangat penting untuk mencegah berbagai tindak kontraproduktif dan anarkis,” kata Yoyoh di Depok, Jumat (6/6).

Dengan sangat tegas ia menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan agama tersendiri diluar Islam. Karenanya sedikitpun mereka tak memiliki hak untuk memakai simbol-simbol dan mengaku sebagai bagian dari Islam. Sebab jika hal ini dilakukannya, aka mereka memasuki wilayah penistaan terhadap Islam. “Karena itu ketegasan Presiden untuk menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sudah sangat mendesak demi rasa keadilan dan martabat bangsa,” ujarnya. Namun, demikian ia juga menolak cara-cara kekerasan untuk menghadapi persoalan aqidah ini. Sebab “Tindakan anarkis tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara mendasar,” tegasnya.

Beberapa hal di atas disampaikannya menyambut inisiatif pemerintah Depok yang dipimpin kader PKS, Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, yang menggalang komitmen stake holder strategis untuk menolak eskalasi konflik di tingkat lokal. Bersama Kapolres Depok kader PKS ini menghimpun berbagai kalangan ulama untuk menangkal konflik Monas agar tak meluas masuk ke wilayah Depok.

Segera Terbitkan SKB 3 Menteri !

Di hari yang sama, melalui presidennya PKS terus mendesak segera diterbitkannya SKB 3 Menteri. “Pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung) secepatnya harus menerbitkan SKB itu. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” kata Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring.

Ia juga menegaskan bahwa bentrok Monas memang sengaja dirancang oleh kalangan yang menghendaki keuntungan-keuntungan dibalik kerusuhan itu. Presiden PKS mengatakan, "Seharusnya bentrokan tidak terjadi kalau tidak ada pihak yang melanggar izin demo. Polisi harus bersikap adil,” uangkapnya. Artinya, pihak AKKBB memang sengaja memprovokasi dan melanggar izin pemerintah yang kemudian menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.

Menangapi situasi yang terjadi akibat bentrokkan tersebut, sebagaimana dimuat oleh situs resmi PKS, Tifatul menyerukan agar seluruh elemen bangsa dan tokoh masyarakat agar mendamaikan dan tidak memprovokasi keadaan. Tifatul minta semua pihak agar menyelesasikan masalah dengan kepala dingin. Sementara menanggapi penangkapan terhadap Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dan pengikutnya, PKS meminta agar polisi berlaku adil dengan menganut asas praduga tak bersalah. PKS meminta semaksimal mungkin dalam mengambil keputusan tidak dipengaruhi tekanan politik manapun termasuk pihak asing. “Jangan sampai penegak hukum dipengaruhi tekanan politik manapun bahkan pihak asing sekalipun,” pungkasnya.

SKB Masih Lemah, Awasi Implementasinya !

Anggota DPR RI FPKS yang lainnya, H. Mutammimul ‘Ula, SH. turut merbicara menyikapi muatan SKB 3 Menteri. Meski menyambut baik dan menilai positif keluarnya keputusan tersebut, namun ia mengatakan bahwa pembubaran Ahmadiyah merupakan langkah yang lebih baik daripada hanya pelarangan semua kegiatan seperti yang tercantum dalam SKB tersebut. Hal ini ini diungkapkannya pada Rabu 11 Juni di gedung DPR RI sebagaimana diberitakan www.pk-sejahtera.org.

Keesokan harinya, senada dengan apa yang telah disampaikan Tamim, panggilan akrab Mutamimul ‘Ula, DH. Al-Yusni anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS juga mempublikasikan sikapnya melalui detik.com. Ia dan beberapa politisi parpol-parpol Islam lainnya memandang bahwa SKB Mendagri, Menag dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah tak memadai. Karenanya FPKS mengajukan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) untuk menguatkan SKB yang sebelumnya telah keluar.

“Karena SKB hanya berisi peringatan, saya meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Jika pengawasan dan pembinaan tidak berjalan, saya akan mendorong untuk diterbitkannya Keppres,” cetus , DH Al Yusni, dalam rapat kerja dengan Menag, Mendagri dan Jaksa Agung, seperti diuraikannya secara tertulis ke redaksi detikcom, Kamis (12/6/2008).

Menurut aleg PKS ini, penerbitan SKB 3 Menteri adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. “Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan antara lain, SKB tidak memuat definisi penodaan dan penistaan agama dan keyakinan, batasan kebebasan dalam beragama, seperti yang disuarakan oleh banyak pihak,” jelas Yusni. Lebih lanjut, Koordinator Kelompok Komisi VIII FPKS ini mengkritik, “SKB tidak mempunyai implementasi yang jelas, multitafsir, bersifat parsial dan insidental. Mestinya dibuat ketentuan yang kuat, mengikat dan permanen.” (www.detik.com, 12/06/08)).

Dilansir okezone.com (12/06/08), Ma’mur Nasution anggota legislatif DPR RI FPKS, juga ikut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi SKB ini. Anggota Komisi III ini juga berharap seluruh produk yang berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia segera ditarik dari masyarakat.“Berdasarkan SKB tersebut secara otomotatis produk yang berkaitan dengan ajaran Ahmadiyah harus segera ditarik peredarannya dari masyarakat,” tegasnya.

Jangan Peti-es-kan AKKBB

Melalui situs resmi FPKS, ia juga menyorot ketuntasan pengusutan kasus Monas terhadap kedua belah pihak. Terhadap proses hukum yang ditangani kepolisian, ia menuntut agar pengadilan terhadap para provokator AKKBB juga segera diperiksa secara tegas dan adil. Ia menghimbau agar polisi tidak mem-peti-es-kan kasus tersebut hanya dengan menetapkan tersangka dari kalangan aktifis FPI saja.

“Langkah sigap kepolisian dalam menangkap aktifis FPI patut diapresiasi, namun tugas polisi belumn selesai. Polisi masih harus mengusut tuntas bentrokan Monas dengan memeriksa aktor-aktor AKK-BB,” kata Anggota Komisi Hukum DPR RI Ma’mur Hasanuddin usai bertemu para aktifis Pemuda Penegak Moral dan Etika di ruang kerjanya di DPR RI, Rabu (11/6).

Ma’mun mendesak agar institusi kepolisian menunjukkan independensinya sebagai lembaga penegak hukum dalam menuntaskan kasus Monas ini. Polisi harus bebas dari tekanan dan lobi siapa pun. Karenanya sangat tidak patut jika hanya aktifis FPI saja yang dijadikan tersangka padahal kuat indikasi bahwa kelompok AKK-BB sengaja melakukan provokasi dengan acungan senjata dan kata-kata kotor.

Presiden PKS Tuntut Keppres Bubarkan Ahmadiyah

Dan Jum’at (20/6) lalu sebagaimana dimuat Harian Republika, kembali Presiden PKS menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembubaran Ahmadiyah. Menurutnya, SKB 3 Menteri belumlah cukup, termasuk pembekuan Ahmadiyah juga belumlah cukup sebab keberadaan Ahmadiyah tidak bisa dipungkiri merupakan wujud penistaan terhadap Islam. Satu-satunya pilihan adalah, Ahmadiyah harus dibubarkan.

Apalagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang telah mendapatkan mandat khusus dari pemerintah untuk menilai dan menginvestigasi penganut Ahmadiyah, sudah menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. ‘’Bahkan, Ahlussunnah Waljama’ah sedunia pun telah menyatakan Ahmadiyah sesat,'’ ungkap Tifatul.

Dengan tegas Tifatul juga mengatakan, hendaknya para penganut agama lain tidak perlu imencampuri masalah ini atas nama kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia juga mengecam pihak negara asing non-Muslim yang telah ikut campur secara provokatif. Karena, ini masalah internal umat Islam Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera, lanjutnya, dengan tegas menyatakan Ahmadiyah sesat.

Selain itu, ia pun mendukung upaya umat Islam di Indonesia yang melakukan desakan kepada SBY. ‘’Namun, tidak secara anarkis,'’ ujarnya. Lalu, ia menambahkan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sehingga, tidak ada alasan SBY menolak mengeluarkan Keppres itu. (republika)

Itulah Fakta PKS Soal Monas

Selain banyak fakta di atas, sejatinya sejak jauh-jauh hari PKS telah secara resmi mengeluarkan sikap partainya terkait keberadaan Ahmadiyah. Tanggal 9 Mei 2008, Dewan Syuro’ Partai PKS ini sudah mengeluarkan bayanat No.17/B/K/DSP-PKS/1429, bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan tidak layak diperlakukan sebagaimana seorang muslim. Pasca rusuh Monas, 4 Juni 2008, Fraksi PKS juga mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi bentrok Monas secara seimbang.

Beberapa kutipan media diatas sangat jelas membuktikan bahwa kader-kader PKS di tataran pimpinan partai maupun melalui kader-kadernya di parlemen melakukan advokasi aktif untuk menyeimbangan opini media sekaligus melakukan pembelaan terhadap kalangan Islam yang menjadi korban rekayasa kekuatan-kekuatan asing yang menunggangi issu Ahmadiyah ini. Kader-kadernya pun dalam wadah yang lain turut melakukan pembelaan semenjak hari pertama pasca kejadian. Keberadaan mantan anggota DPR RI dari PKS periode 1999-2004 disamping Habib Rizieq ketika FPI menyelenggarakan konferensi pers, adalah bukti lain yang meruntuhkan tudingan kacau kelompok yang gemar menyudutkan PKS ini, ujub dan keder.

Semoga sekelumit informasi ini menjadi jawaban yang faktual bahwa dalam tataran apapun kader-kader PKS sedikitpun tak pernah tinggal diam membela al-haq dan melawan al-bathil. Lantas apa yang sudah kalian lakukan wahai pihak-pihak yang senang mencibir PKS???

Diolah dari berbagai sumber.