Kisruh Monas, SBY Untung
MONAS KISRUH, SBY-JK MENDAPAT DURIAN RUNTUH
Kejadian di Monas hari Ahad, 1 Juni 2008 lalu langsung menjadi berita utama seantero negeri ini. Bahkan tak hanya televisi nasional yang menyiarkannya. Jaringan televisi internasional CNN juga beberapa hari terakhir secara rutin menayangkan loss control anggota FPI yang melakukan tindak kekerasan terhadap masa pendukung Ahmadiyah yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Jika CNN setiap harinya menayangkan kejadian rusuh di Monas itu tak kurang dari dua kali sehari, maka media TV nasional benar-benar didomonasi pemberitaan kejadian tersebut.
Tak ketinggalan media catak pun melakukan hal yang sama, menampilkan pemberitaan seragam. Yaitu mengecam FPI dan menggiring opini agar FPI dibubarkan. Hanya satu media cetak nasional yang menyikapi peristiwa Monas ini dengan seimbang dan profesional, yaitu Harian Umum Republika. Sedangkan Kompas, Sindo, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post, dan lain-lain, setali tiga uang. Mereka kompak mendiskreditkan FPI secara tidak adil sementara perbuatan anarkisme verbal yang dipertontonkan kelompok AKKBB tak tersentuh tangan media. Sekedar mengejar oplah dan mengikuti arus utama saja atau memang mereka semua banci. Entahlah, yang jelas mereka telah turut mencptakan iklim perpecahan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
Kekerasan balasan dari masa pendukung Gusdur yang notabene simbol utama gerakan kelompok AKKBB ini dipertontonkan di Markas FPI Cirebon. Papan nama ormas tersebut penyok di tebas masa yang mengatasnamakan balas dendam terhadap aksi di Jakarta. Di Surabaya juga terjadi hal serupa, masa yang di gerakkan Garda Bangsa menggeruduk sekretariat FPI Surabaya. Setelah terjadi pemaksaan, pimpinan FPI Surabaya, Habib Ali membubarkan FPI pimpinannya sendiri. Demikian pula dengan FPI Yogyakarta. Mengalami nasib yang sama.
Tokoh-tokoh politik pun sebagian turut mengamini rel pemberitaan media yang cenderung diskriminatif menampilkan kisruh Monas. Menyudutkan FPI dan menyembunyikan akar persoalan untuk menuntut pembubaran aliran sesat Ahmadiyah. Alhasil, FPI ramai-ramai dihujat dan dituntut untuk dibubarkan. Sesuatu yang sangat ironi. Isu yang tadinya ramai "Bubarkan Ahmadiyah!", kini berpaling ke isu untuk membubarkan pihak yang konsisten hendak membubarkan Ahmadiyah alias "Bubarkan FPI".
Otak-otak di Balik AKKBB
Bola salju permusuhan terhadap upaya pemurnian aqidah Islam yang disambut gegap gempita oleh media dan bahkan pihak Amerika Serikat ini tentu menjadi tanda-tanya banyak pihak. Siapa sebenarnya otak-otak dibalik AKKBB ini.
Dalam selebaran resmi AKKBB yang sebelum rusuh monas dipublikasikan media masa sebagai undangan ajakan melakukan demonstrasi ilegal itu tercantum nama-nama beken. Tak tanggung-tanggung, beberapa diantaranya tercatut nama-nama tokoh nasional yang tertulis dengan huruf tebal. Beberapa nama tersebut adalah sebagai berikut:
Abdurrahman Wahid dan keluarganya (Sinta Nuriah dan Yenni Wahid), Amien Rais, Azyumardi Azra, A. Syafii Maarif, dan Dawam Rahardjo. Orang-orang ini diperkuat barisan penentang kemurnian Islam dan Jaringan Islam Liberal (JIL) seperti Ulil Abshor Abdala, Goenawan Muhammad, Musdah Mulia. Serta beberapa pembela kesalahan seperti Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Orang-orang yang membiarkan Ahmadiyah menistakan Islam ini didukung penuh oleh tokoh-tokoh non-Islam seperti Asmara Nababan, Indra J. Piliang, Christanto Wibisono, Marsilam Simanjuntak, Mochtar Pabotinggi, Ratna Sarumpaet, dan lain-lainnya.
Dukungan Gusdur ini bukanlah dukungan hanya diatas kertas, bahkan secara terang-terangan mantan presiden RI ini, menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap Ahmadiyah. Padahal Ahmadiyah jelas-jelas menistakan Islam, Al-Qur’an dan Muhammad saw. Sebagaimana dilansir oleh detik.com (9/6/08), "Selama saya masih hidup, saya akan pertahankan Gerakan Ahmadiyah, ngerti nggak ngerti terserah!". Demikian diucapkan satu-satunya orang Indonesia yang kerap mendapatkan penghargaan dari tokoh-tokoh Yahudi internasional atas keberaniannya membela kepentingan Yahudi di negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Menyedihkan.
Keberadaan nama Amien Rais dalam selebaran tersebut juga menyayat hati umat Islam Indonesia yang setitik pun tak rela agamanya dinistakan orang-orang yang sesat dan keras kepala. Kita tentu berharap bahwa tercantumnya nama mantan ketua MPR ini karena asal catut saja. Belakangan sejak kejadian tersebut, politisi PAN ini memang cari aman-aman saja.
Sayang sekali sebuah kelompok Islam yang beberapa waktu sebelumnya seringkali menggelontorkan opini untuk memojokkan partai Islam yang bekerjasa dengan non-muslim kini diam tak berani berkoar. Jika partai Islam tersebut bekerja sama dengan fakta-fakta maslahatnya, gencar di pojokkan. Namun mereka (kelompok yang gemar hasad) ini ‘aa uu’ tak bersuara menyaksikan kolaborasi jahat menistakan Islam. Mana kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an yang biasa digunakan untuk memojokkan Partai Dakwah? Ternyata tumpul untuk ‘memuji’ Amien Rais, Gus Dur, Syafii Maarif, Azyumardi Azra, atau yang lainnya.
Konspirasi Mengalihkan Isu BBM
Berubahnya wacana yang berkembang dari tuntutan pembubaran Ahmadiyah kepada Pembubaran FPI tentu bukan tanpa skenario. Semuanya terkait satu dengan lainnya. Kekuatan-kekuatan yang selama ini dengki terhadap kalangan Islam bermain api untuk mendiskreditkan umat Islam serta mengadu dombanya.
Kondisi konflik ini semakin dipicu dengan pernyataan SBY yang mengecam FPI terkait rusuh monas beberapa jam usai kerusuhan. Kalangan liberalis semakin di atas angin sementara penganut Ahmadiyah kipas-kipas menuai keuntungan dari bergesernya isu dan opini. Apalagi diketahui banyak diantara masa AKKBB yang berasal dari penganut Ahmadiyah. FPI dan kalangan Islam yang menghendaki pembubaran aliras sesat Mirza Ghulam Ahmad ini justru jadi bulan-bulanan kekerasan media dan tokoh-tokoh pendukung Ahmadiyah.
Sebagaimana diprediksikan oleh banyak pihak, selang sehari pasca kerusuhan diberbagai daerah khususnya di Jawa Timur muncul kelompok-kelompok masyarakat yang unjuk gigi untuk perang melawan FPI. Media detil memberitakan hal ini. Berbagai ritual kekebalan ditayangkan televisi untuk semakin memperkeruh suasana.
Dari mulai Banser, Garda Bangsa, PMII, sampai pasukan berani mati Gusdur bereaksi. Rame-rame menuntut pembubaran FPI yang mereka anggap merusak citra Islam. Bahkan Pasukan Berani Mati nya Gus Dur siap berangkat ke Jakarta untuk menyingkirkan FPI. Kegusaran masyarakat pun meluas sampai ke luar Jawa dan mengalamai kondisi serupa.
Bahkan campur tangan asing melalui Kedutaan Besar AS menampilkan fakta lain adanya pesanan internasional terkait kasus Monas. Tak heran jika politisi PKS, Soeripto, sebagaimana dilansir www.detik.com (03/06/08) mensinyalir kemungkinan adanya agen asing yang turut bermain dalam kisruh 1 Juni tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa Kedubes AS turut melontarkan kecaman terhadap kejadian monas dengan mengeluarkan keterangan pers beberapa waktu setelah massa AKKBB kocar-kacir disentil Komando Laskar Islam. Islam dinistakan Ahmadiyah, namun justru mereka yang berjuang membela aqidahnya yang dihujat habis-habisan.
Yang jelas, semuanya begitu nyata bahwa tragedi Monas 1 Juni 2008 lalu by design kekuatan-kekuatan tertentu yang berkolaborasi saling menguntungkan. Entah siapa mereka, semoga Allah akan mendatangkan keputusannya. Yang jelas beberapa kata kunci yang berpotensi adalah: Ahmadiyah, Kelompok Liberalis, Kelompok Sekuler pemilik Media, Agen Asing, dan Pemerintah SBY-JK.
SBY-JK Meraup Untung
Pemberitaan aksi kekerasan fisik yang dilakukan FPI (atau KLI) terhadap masa AKKBB yang menggelar aksi secara ilegal itu sungguh-sungguh memberedel issu utama yang sedang merundung rakyat Indonesia, yaitu issu Kenaikan BBM yang tepat sejak 24 Mei lalu diresmikan pemerintahan SBY-JK. Secara sekejap mata jeritan tangis dan lapar keluarga melarat yang tersebar diseluruh nusantara ini lenyap tersapu angin.
Aksi-aksi moral mahasiswa dan masyarakat menentang kebijakan SBY-JK menaikkan BBM ini menjadi berita yang sudah tak menarik lagi untuk diperbincangkan. Bahkan media massa nampak sudah enggan meliput aksi-aksi tersebut kecuali sedikit sekali sekedar untuk lip service belaka. Akibatnya masyarakat terbawa mainframe pemberitaan media. Kelangkaan gas seolah tak lagi patut untuk diungkap secara publik. Padahal di depot-depot distributor dan pengecer, gas kerap kali langka dan hanya tumpukan-tumpukan tabung gas saja teronggok tak tahu kapan akan datangnya suplai gas dari Pertamina.
Lonjakan harga berbagai bahan pokok seolah menjadi hal tabu untuk menjadi tangis pilu keluarga-keluarga miskin. Sebab terkesan sudah basi untuk diperbincangkan. Sementara kesulitan hidup yang semakin menjerat tak satu nada pun terdengar sampai ke telinga SBY-JK.
Saat ini sudah tak terdengar lagi raungan masyarakat miskin yang terliput media. Tak ada lagi aksi menentang kenaikan BBM oleh mahasiswa yang menyambangi program-program berita di televisi. Saat ini makin sedikit para politisi yang berkoar kuat mempersoalkan kebijakan presiden. Dan sekarang sudah tak terdengar lagi aktivitas para pengamat ekonomi dan para pakar yang sekedar menyatakan benar bahwa SBY-JK keliru menaikkan harga BBM.
Semuanya bicara tentang AKKBB yang tak pernah mau insyaf dan mencoba unjuk gigi. Semuanya memperbincangkan FPI yang oleh sebagian kalangan liberalis untuk di bubarkan. Semuanya ngomongin Ahmadiyah yang dalam penampilan-penampilannya di televisi tetap kekeh dan justru hendak melecehkan martabat ulama-ulama di MUI. Semuanya memberitakan SKB 3 Menteri yang tak tegas membubarkan Ahmadiyah. Dan agaknya semuanya memang hanya akan terus berkutat dalam persoalan itu. Apalagi SKB 3 Menteri ‘didesign’ menimbulkan multi-interprestasi yang sudah barang tentu tak akan menyudahi persoalan ini. Apa efek utamanya?? Masyarakat tak akan sempat lagi untuk memunculkan lagi issu BBM.
Lalu semuanya pura-pura lupa bahwa SBY-JK telah membuat rakyat miskin semakin tercekik, semuanya lupa bahwa kenaikan BBM sejak sepekan sebelum kejadian Monas membuat rakyat melarat bertambah sekarat. Semuanya pura-pura pikun kalau kenaikan semua bahan-bahan kebutuhan hidup masyarakat telah menghasilkan penderitaan yang menjadi-jadi.
Tak ada lagi yang demo, tak ada lagi yang miris dengan kelangkaan gas, tak ada lagi yang menuntut pertanggung jawaban SBY-JK. Rakyat terus dirugikan. Cuma satu yang untung, pemerintah SBY-JK yang tak lagi dihujat lantaran kebijakannya menaikkan BBM. Kisruh Monas benar-benar menjadi durian runtuh bagi SBY-JK.
hmm… kemarin liat wawancara Jubir HTI dg TV one plus adu argumentasi dg syamsir ali jubir ahmadiyah ga ? jelas bahwa umat islam menurut jubir HTI akan terus menuntut pembubaran ahmadiyah dg cara2 damai. baca artikel website resim HTI atau buletin jumatyang terbit. semoga anda dibutakan mata hati dan mengoreksi tulisan2 anda …. pertanyaannya bagaimana dg PKS …? cari aman demi 2009 supaya tidak kehilangan konstituen sekulernya…?
Comment by pengamat — June 12, 2008 @ 8:48 am
Assalamu’alaikum mas ‘pengamat’.. selamat datang di blog yang sederhana ini.
Keterangan Anda justru menunjukkan bahwa Anda ini masih awam informasi. Dan tentu keliru besar jika tolak ukur membela Islam ’sekedar’ debat dengan Ahmadiyah.
Pada aksi I Juni 2008 lalu, satu atau dua hari sebelumnya saya juga menerima SMS ajakan untuk turut aksi menolak kenaikan BBM dari Humas DPD II HTI Tangerang. Karena sebelumnya saya sudah turut aksi juga bersama dengan teman2 mahasiswa, maka saya tidak tertarik untuk hadir.
Ternyata-e-ternyata musibah Monas terjadi, dimana sebetulnya masa FPI hari itu sedang aksi bersama FUI, tentu termasuk HTI. Akibat kisruh Monas itu, FPI dan KLI dihujat habis, dicaci, dimaki dan dirongrong untuk dibubarkan.
Hari kedua FPI melangsungkan konferensi pers terkait kasus Monas, dan disiarkan seluruh televisi nasional. Pertanyaan saya kepada Anda, Anda kenal siapa sosok tawadhu’ yang berada di samping Habib Rizieq dan Munarman di layar-layar TV nasional????
Beliau adalah satu diantara kader terbaik PKS, mantan Anggota DPR RI periode 1999-2004. Beliau adalah Ustadz Mashadi yang juga sebagai Ketua Umum FUI. Jika Anda mengklaim bahwa dengan debat disebut HTI membela umat Islam yang aqidahnya lurus, maka apa kesimpulan Anda dengan ‘advokasi moral’ salah seorang Tokoh PKS berada disamping Habib Rizieq yang dicaci maki kalangan Liberal. Justru HTI yang NGUMPET ngga terlihat batang hidungnya. padahal Humas HTI yang mengundang saya untuk Aksi. Mana tanggung jawabnya???? CARI AMAN ya???
Mestinya si Jubir HTI itu langsung secara tegas menyampaikan dukungan terhadap FPI dan Habib Rizieq yang terpaksa bertindak Anarkis untuk membela kesucian aqidah Islam dari kelompok AKKBB durjana. Ilang dan penakut, koordinator aksi yang TIDAK BERTANGGUNG JAWAB!.
Jika keberadaan satu tokoh PKS Anda anggap tak cukup meyakinkan bahwa PKS tegas terhadap Ahmadiyah, maka sejak tanggal 9 Mei DSP PKS sudah mengeluarkan bayan tegas bahwa Ahmadiyah tak berhak diperlakukan sebagai seorang muslim, berikut bayannya:
BAYAN
DEWAN SYARIAH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR : 17/B/K/DSP-PKS/1429
TENTANG
AHMADIYAH
Ahmadiyah atau Al-Qadiyaniyah adalah aliran keagamaan yang dibidani oleh penjajah Inggris bertujuan agar umat Islam tidak melakukan jihad menentang koloni terhadap Inggris. Didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889M/ 1309 H.
Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani (1835 -1908) mengaku sebagai al-masih, al-mahdi dan nabi akhir zaman setelah nabi Muhammad saw., dia juga mengaku mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bahkan mengaku Allah berbicara langsung dengannya. Kumpulan wahyunya termuat dalam kitab Tadzkirah. Para pengikutnya
mensejajarkan imamnya dengan nabi Daud as, Musa as, Isa as dan Muhammad saw.
Tadzkirah adalah kitab suci Ahmadiyah isinya penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Sebagian besarnya berupa pembajakan dan pemalsuan dari Al-Qur’an. Di antara kedustaan dan pemalsuan isi kitab tadzkirah antara lain:
” Wahai Ahmad semoga Allah memberkahimu, bukanlah engkau yang melempar, ketika engkau melempar, tetapi Allahlah yang melempar” (Tadzkirah hal 43)
Ayat Tadzkirah diatas adalah bajakan dari Al-Qur’an surat al-Anfal 17. Dalam kitab Tadzkirah yang lain Mirza Ghulam berkata: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku bahwa setiap orang yang tidak mengikutimu dan tidak bai’at kepadamu, maka ia durhaka kepada Allah dan termasuk ahli Jahannam” (Tadzkirah, hal: 342)
“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya (Mirza Ghulam Ahmad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama semuanya” (Haqiqatul Wahyi hal 71).
Ayat Tadzkirah diatas adalah bajakan dari Al-Qur’an surat As-Shaff 9. Ayat tersebut diakui oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai wahyu yang dia terima dari Allah Ta’ala. Rasul-Nya diakui sebagai Mirza Ghulam Ahmad yang telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dari India, dan agama yang benar diakuinya sebagai agama Ahmadiyah.
Demikianlah kitab suci Ahmadiyah berisi penuh dengan kedustaan atas nama agama, atas nama Allah dan atas nama wahyu.
Dr. Muhammad Iqbal seorang penyair terkenal dari India dan satu kota dengan Mirza Ghulam Ahmad mengatakan,” Qadianisme adalah satu organisasi yang berusaha untuk menciptakan golongan baru berdasarkan kenabian untuk menyaingi kenabian Muhammad saw.” Dalam pernyataan lain beliau mengatakan,” Sesungguhnya Qadianisme (Ahmadiyah) lebih berbahaya bagi kehidupan masyarakat Islam di Hindia dibandingkan dengan aliran Spinoza seorang filsuf Yahudi yang membrontak dengan peraturan-peraturan Yahudi” (Gerakan Perusak Qadianisme Abul Hasan An-Nadawi, Abul A’la Maududi dan Muhammad Khudr Hussein hal 25-26 diterbitkan Rabithah alam Islami )
Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1935. kelompok pengikut Ahmadiyah Indonesia tergabung dalam wadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berpusat di Parung Bogor Jawa Barat dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia.
Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah
Diantara pokok-pokok ajaran Ahmadiyah adalah:
1. Ahmadiyah meyakini bahwa kenabian dan kerasulan tidak berakhir pada nabi Muhammad saw, tetapi masih tetap berlangsung. Dan Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya al-masih, al-mahdi, nabi dan rasul utusan Allah setelah nabi Muhammad saw.
2. Mirza mengaku bahwa Jibril as turun kepadanya dan menyampaikan wahyu dan ilham dari Allah dan kumpulan wahyunya ditulis dalam kitab tadzkirah.
3. Ahmadiyah menyakini bahwa kitab Tadzkirah sama sucinya dengan kitab al-Qur’an
4. Ahmadiyah memiliki tempat suci sendiri yaitu di Qadian India.
5. Mirza Ghulam Ahmad menyakini bahwa ajarannya yang benar, bagi mereka yang tidak masuk Ahmadiyah maka mereka adalah sesat dan akan masuk neraka Jahannam.
6. Para pengikut Ahmadiyah tidak melakukan sholat bersama umat Islam lain. Wanita Ahmadiyah dilarang menikah dengan lelaki muslim non Ahmadiyah sedangkan lelakinya boleh menikah dengan muslimah.
Berdasarkan keyakinan dan kepercayaan tersebut Dewan Syariah Pusat PKS mengeluarkan Bayan sbb:
1. Bahwa Ahmadiyah telah menodai kesucian agama Islam, menodai kesucian Al-Qur’an dan menodai nabi Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul terakhir.
2. Bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan keluar dari agama Islam. Orang-orang Ahmadiyah yang tidak mau bertaubat dan kembali pada ajaran Islam setelah disampaikan kepada mereka penjelasan tentang kesesatan aqidahnya dan ajakan untuk kembali kepada aqidah dan Dinul Islam, maka mereka murtad atau keluar dari ajaran Islam, sehingga statusnya bukan sebagai pemeluk Islam (sebagai non-muslim) yang diperlakukan seperti kaum musyrikin bukan sebagai ahlul kitab.
3. Di antara akibat hukum dari kemurtadan penganut Ahmadiyah:
* Tidak halal menikahi wanita Ahmadiyah
· Tidak halal menikahkan wanita muslimah dengan pria Ahmadiyah
* Tidak halal memakan binatang sembelihan penganut Ahmadiyah
Orang yang mati sebagai penganut Ahmadiyah tidak dirawat sebagaimana mayat muslim, tidak disholatkan dan tidak dikuburkan di areal pemakaman kaum muslimin
Demikian Bayan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Ahmadiyah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.
Jakarta, 3 Jumadil Awal 1429 H
9 Mei 2008 M
DEWAN SYARIAH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
KETUA
Selain bayanat di atas, Fraksi PKS juga mengeluarkan surat pernyataan terkait kasus Monas 1 Juni 2008 lalu, berikut salinannya:
Pernyataan Sikap Fraksi PKS DPR RI Terkait Kasus Ahmadiyah dan Bentrokan Monas
Fraksi-PKS Online: PKS menyerukan seluruh kader, anggota dan pendukungnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyadaran kehidupan beragama, meluruskan berbagai penyimpangan ajaran agama dan membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dan konflik
Terkait Kasus Ahmadiyah dan bentrokan dua kubu di Monas Ahad, 1 Juni 2008, Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap :
1. Untuk Kasus Ahmadiyah, dalam konteks pengaturan urusan keagamaan umat, negara memiliki instrumen keagamaan MUI yang memiliki otoritas hukum dan kompetensi di bidang syariah. Fraksi PKS akan menghormati setiap pandangan dan rekomendasi yang dihasilkan MUI terkait Ahmadiyah
2. Pemerintah punya kewenangan hukum melalui aturan perundang-undangan dan mekanisme hukum untuk mengambil keputusan akhir terkait dengan tuntutan pembubaran organisasi Ahmadiyah. Semua pihak harus menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah dan menghormati apa pun keputusan dan kebijakan yang diambil untuk menghindari konflik berkepanjangan. Karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan keputusan dan kebijakannya.
3. Semua pihak harus memberi waktu kepada pemerintah dan menahan diri untuk tidak melakyukan aksi-aksi demo (baik pro maupun kontra) dan juga menghentikan segala tindakan - tindakan sepihak terhadap orang Ahmadiyah dan pengikutnya.
4. Insiden/ Bentrokan Monas harus diproses secara hukum terhadap kedua belah pihak secara adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pemerintah dan semua pihak tidak boleh tergiring untuk melakukan penyikapan sepihak dan berat sebelah sehingga bisa menimbulkan perlawanan balik dari pihak yang merasa dirugikan.
5. Pimpinan-Pimpinan Ormas dan Parpol Islam hendaknya segera mengambil inisiatif untuk mengendalikan masanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapa pun dan menjaga persatuan dan perdamaian di kalangan umat serta memperingatkan agar tidak terprovokasi dengan politik adu domba.
6. PKS menyerukan seluruh kader, anggota dan pendukungnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyadaran kehidupan beragama, meluruskan berbagai penyimpangan ajaran agama dan membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dan konflik.
Jakarta, 04 juni 2008
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI
Ketua,
ttd
Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
——————————————————- . -
Sdr pengamat sudah puas…??? Jika belum saya kasih bonus lagi.
03/06/2008 16:39 WIB
Anggota FPKS: Daripada Dibubarkan, Lebih Baik Bina FPI
Ken Yunita - detikcom
Jakarta - Desakan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) inilai makin merunyamkan suasana. Daripada membubarkan, pemerintah sebaiknya membina ormas tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang nanti dikeluarkan pemerintah akan memanas-manasi suasana,” kata anggota DPR DH Al Yusni dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Selasa (3/6/2008).
Yusni mengatakan, kekerasan yang dilakukan FPI di Monas, Minggu 1 Juni, adalah bukti kegagalan pemerintah membina ormas-ormas. Departemen Agama (Depag), kata Yusni, adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
“Bina ormas-ormas Islam agar lebih beradab, santun dan berpikir logis. Saya melihat Depag yang paling bertanggung jawab terutama Bimas Islam,” kata anggota komisi agama DPR asal PKS ini.
Yusni pun lantas mempertanyakan anggaran APBN 2008 Ditjen Bimas Islam yang berjumlah lebih dari Rp 145 miliar. “Saya belum melihat peran Bimas Islam dalam memberikan bimbingan agama atas rakyat, padahal anggarannya cukup
besar,” ujarnya.
Selasa, 03/06/2008 14:30:26
Polda Juga Wajib Periksa AKKBB
INILAH.COM, Jakarta - 58 Anggota FPI diperiksa secara maraton Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian diminta berlaku adil dengan memeriksa aktivis AKKBB yang ikut dalam aksi 1 Juni lalu.
“Kepolisian jangan hanya fokus pada penyelidikan dan penangkapan Laskar Pembela Islam dan FPI tapi juga memeriksa pihak AKKBB terkait dugaan aksi tanpa izin, penggunaan senjata api dan pernyataan penghinaan terhadap pihak lain.”
Demikian kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM, Rabu (4/6).
Menurut Mahfudz, penyelesaian hukum insiden Monas harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara adil dan objektif. Hal ini dilakukan agar pengusutan kasus Monas tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jika proses hukum dilakukan sepihak dikhawatirkan justru memicu kemarahan balik yang lebih serius,” tegas Ketua Fraksi PKS DPR ini.
Insiden Monas mencuat setelah adanya aksi penyerangan yang dilakukan ratusan orang beratribut FPI yang tergabung dalam Komando Laskar Islam terhadap AKKBB pada 1 Juni lalu. Sedikitnya 12 orang mengalami luka-luka. Polda sendiri menangkap 58 anggota FPI yang diduga terlibat aksi ini.[L4]
Sumber: Inilah.Com
Selasa, 03/06/2008 18:31:53
PKS Hembuskan Perdamaian AKKBB-FPI
INILAH.COM, Jakarta - Buntut penyerangan yang dilakukan ratusan orang beratribut FPI yang tergabung dalam Komando Laskar Islam pada 1 Juni lalu di Monas makin memanas. PKS meminta kelompok Islam turun tangan mendinginkan situasi.
“Pimpinan parpol dan ormas Islam hendaknya mengambil inisiatif untuk menciptakan suasana perdamaian dan persatuan umat Islam,” ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam rilis yang diterima INILAH.COM, Selasa (3/6) sore.
DPP PKS, lanjut dia, mengimbau semua pihak tidak melakukan kekerasan terhadap FPI. Sebab, hanya akan memicu konflik yang lebih luas. “Aparat kepolisian harus mencegah hal ini dan menyelesaikan kasus monas secara hukum dengan adil dan objektif. Kedua pihak harus diperiksa,” pinta Mahfudz.
Pihaknya berharap aksi demo lanjutan terkait insiden penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) tidak dilakukan. “Penyelesaian kasus Ahmadiyah sekarang ada di tangan pemerintah, semua pihak harus beri kesempatan kepada pemerintah mengambil keputusan dan solusi terbaik,” pungkas Mahfudz.
Aksi kekerasan terhadap FPI di sejumlah daerah mencuat. Di Cirebon, plang nama FPI dihancurkan massa. Sementara, Markas FPI Yogyakarta juga nyaris dihancurkan kelompok warga. Ketua FPI Jember Habib Abubakar dikepung ratusan orang dari Garda Bangsa dan simpatisan PKB. Mereka menuntut FPI Jember dibubarkan. Tuntutan itu kemudian dipenuhi Habib Abubakar.
Sementara di Jakarta, lima ribu orang dari Garda Bangsa disiapkan untuk membubarkan FPI. Kejadian ini merupakan buntut dari adanya insiden Monas.[L4]
Sumber: Inilah.Com
03/06/2008 16:04 WIB
Habib Rizieq: Buktikan Jika FPI Disusupi Agen Asing
Ari Saputra - detikcom
Jakarta - Anggota DPR Soeripto mencurigai ada intelijen asing yang menyusupi Front Pembela Islam (FPI) sehingga memprovokasi insiden Monas. FPI minta tudingan itu dibuktikan.
“Saya belum dengar, nanti akan saya cross check dulu ke Pak Soeripto. Kalau tudingan itu benar, tunjukkan buktinya,” kata Ketua FPI Habib Rizieq dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Senin
(3/6/2008).
“Saya ada saksi hidup. Justru yang galang AKKBB merupakan antek, yang memperoleh dana asing. Saya mempunyai saksi hidup Pak Munarman. Dia sudah lama di LBH dan Kontras, tahu seluk beluknya,” papar Rizieq.
Soeripto mencurigai ada intelijen asing yang menyusupi FPI. Bagi mantan pejabat Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) ini provokasi itu kadang ada di sebuah organisasi. Misalnya Al-Qaeda yang melakukan tindakan kekerasan itu sudah disusupi intelijen CIA dan Mossad. Kemungkinan di FPI
juga ada. ( aan / nrl )
04/06/2008 12:18 WIB
Tak Cuma FPI, Orang AKKBB yang Memprovokasi Juga Harus Diusut
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Pengusutan insiden Monas jangan pandang bulu. Tidak hanya Front Pembela Islam (FPI), polisi juga diminta menangkap oknum Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang melakukan provokasi.
“Penyelesaian hukum kasus Monas harus dilakukan terhadap kedua pihak secara adil dan obyektif. AKKBB yang terbukti membawa senjata api dan ikut mengajak pihak-pihak lain terlibat juga harus ditangkap,” kata Ketua FPKS Mahfudz
Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2008).
Penyelesaian yang dilakukan sepihak, menurut Mahfudz, akan menimbulkan persoalan baru. Karenanya polisi harus bijaksana mengatasi masalah ini.
“Jika proses hukum dilakukan sepihak dikhawatirkan justru memicu kemarahan,” ujar dia.
Mahfudz juga meminta para pimpinan parpol dan ormas ikut mendamaikan suasana agar perdamaian dan persatuan umat Islam tercipta.
Sementara anggota FPG Yuddi Chrisnandi menuturkan, penyelesaian kasus Monas harus dilakukan secara terbuka. Semua pihak diminta menyerahkan penyelesaian kasus kepada pemerintah agar dapat mencari solusi terbaik.
Yuddi juga berharap, pihak Amerika Serikat (AS) yang ikut memberikan komentar tidak terlibat. “Ini urusan rumah tangga kita. Tidak perlu pihak lain turut berkomentar. Percayalah tanpa desakan AS pemerintah kita dapat mengatasinya,” pungkas Yuddi. ( ptr / nrl )
Rabu, 04/06/2008 16:09:35
AKK-BB sukses Deskriditkan FPI
Fraksi-PKS Online: Maraknya tuntutan terhadap pembubaran FPI dinilai sebagai keberhasilan AKK-BB dalam mengalihkan tuntutan terhadap pembubaran Ahmadiyah yang sesungguhnya merupakan akar dari konflik dan kekerasan di masyarakat
Tuntutan pembubaran FPI adalah keberhasilan AKK-BB dalam mengalihkan tuntutan masyarakat terhadap pembubaran Ahmadiyah. Dengan dukungan media yang luar biasa ditambah penunggangan oleh pemerintah menyebabkan skenario AKK-BB untuk melindungi eksistensi Ahmadiyah menuai sukses besar. “Banyak kepentingan terhadap kejadian monas. AKK-BB berkepentingan untuk mengaburkan tuntutan ummat Islam terhadap pembubaran Ahmadiyah dengan menuntut pembubaran FPI lebih dulu, sementara pada saat yang sama pemerintah mungkin menunggangi kejadian ini untuk mengalihkan isu BBM”, demikian dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Ma’mur Hasanuddin, di gedung DPR RI, hari rabu (4/6) pagi.
Saat ini menurut Ma’mur tidak ada keadilan untuk FPI, karena semua menyudutkannya tanpa menunggu dulu bukti-bukti yang sebenarnya. Bahkan presiden turut terprovokasi dengan cepat-cepat bereaksi. Ma’mur yang juga anggota FPKS asal Jawa Barat ini menyatakan bahwa aksi yang berakhir rusuh di Monas telah membawa tiga keberhasilan bagi AKK-BB. Pertama AKK-BB berhasil membuat FPI tersudut secara opini. Dalam hal ini AKK-BB berhasil mendeskriditkan FPI. Kedua, AKK-BB berhasil menenggelamkan tuntutan masyarakat terhadap pembubaran Ahmadiyah. Ketiga, AKK-BB juga berhasil mengadudomba ummat Islam. “Adanya niatan sebagian warga NU untuk menyerang FPI merupakan contoh keberhasilan AKK-BB dalam memecah ummat Islam”, jelas Ma’mur. Tuntutan atas pembubaran Ahmadiyah menurut Ma’mur telah menjadi kesepakat ummat, namun tindakan AKK-BB telah berhasil memutarbalikkan tuntutan tersebut.
Ma’mur menyambut baik tindakan tegas kepolisian dalam memeriksa anggota FPI, walau prosesnya terasa agak overacting. “pengiriman ribuan personil untuk menangkap anggota FPI rasanya berlebihan. Polisi tidak perlu overacting lah”, pintanya. Polisi juga dihimbau untuk bersikap adil terhadap semua warga masyarakat. Oleh karenanya Ma’mur meminta dengan tegas agar polisi juga memeriksa tokoh-tokoh AKK-BB.
Kamis, 05/06/2008 14:22:38
Negara Kehilangan Wibawa
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai pemerintahan SBY secara de facto telah kehilangan kewibawaannya, sehingga terjadi berbagai keributan sosial di tengah masyarakat. Fahri juga menilai pemerintahan saat ini salah dan ragu-ragu.
Contoh yang paling nyata adalah terjadinya penyerangan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap konvoi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di lapangan Monas, hari Minggu lalu.
“Akar keributan sosial dan pelanggaran hukum selama ini terjadi karena aura pemerintah yang lemah. Sehingga kalau harus memilih, lebih baik pemerintah yang tegas meski salah. Daripada benar, tapi ragu-ragu. Sementara pemerintah saat ini, salah dan ragu-ragu,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (6/6).
Menurut Fahri kesalahan dapat dilanjutkan dengan permintaan maaf. Meskipun begitu pemerintah tidak boleh sering-sering salah. Sementara ‘kalau salah dan ragu’, maka dampaknya sungguh luar biasa. “Bayangkan efek pembangkangan sipilnya sungguh luar biasa, sehingga polisi menjadi sasaran kecaman dan serangan fisik,” tegasnya.
Fahri yang juga anggota Komisi III DPR RI membidangi masalah hukum menunjuk contoh terjadinya serangan fisik terhadap personil dan kantor polisi di berbagai daerah. Mahasiswa tidak takut lagi membakar dan menginjak-injak foto Presiden serta melawan polisi. Keributan antarkelompok sipil terus terjadi, sementara kehadiran kehadiran polisi tidak dianggap.
Indikasi lain bahwa pemerintah saat ini telah kehilangan wibawanya adalah terjadinya pembangkangan sejumlah daerah terhadap instruksi pemerintah pusat untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyusul kenaikan harga BBM. Sejumlah kepala daerah dan kepala desa menyatakan menolak membagikan bantuan itu, karena takut diamuk warganya.
“Kalau sudah begini, maka negara benar-benar kehilangan pemimpin. Yang ada hanya peragawan politik tanpa wibawa. Pemerintah secara de facto telah kehilangan kewibawaannya,” tegasnya. [P1]
Sumber: Inilah.Com
Jumat, 06/06/2008 15:13:47
Tolak Penistaan Agama dan Anarkisme
Fraksi-PKS Online: Anggota Komisi VIII DPR RI Yoyoh Yusroh meminta para tokoh agama dan masyarakat untuk bertindak arif dalam mengarahkan emosi massanya yang merespon Insiden Monas. “Ini sangat penting untuk mencegah berbagai tindak kontraproduktif dan anarkis,” kata Yoyoh di Depok, Jumat (6/6).
Menurut Yoyoh Apa yang dilakukan jajaran Muspida Kota Depok dalam mengantisipasi meluasnya buntut pertikaian Monas patut dicontoh dan diberikan apresiasi. Pemerintah Kota dan Kapolres Depok telah menggalang komitmen stake holder strategis untuk menolak eskalasi konflik di tingkat lokal. “Kiranya langkah antisipatif tersebut dapat menjadi inspirasi Ormas di berbagai daerah untuk mengedepankan akal sehat dan kearifan demi kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.
Menurut dia peristiwa kericuhan antara massa FPI dan AKKBB awal bulan lalu merupakan peringatan awal tentang kohesi sosial bangsa yang rentan. Hal itu tidak lain dipicu oleh berbagai krisis dan ketidakpuasan akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri sehingga membuat masyarakat sangat kecewa serta begitu sensitif.
Dijelaskannya, di antara hal yang menuai kekecewaan masyarakat adalah lambatnya keputusan pemerintah terhadap status Ahmadiyah. Padahal gejolak massa yang menentang jamaah ini sudah sedemikian keras.
Ahmadiyah, papar Yoyoh, merupakan sebuah agama tersendiri yang bukan termasuk Islam karena mengingkari Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an. Bila kalangan Ahmadiyah tetap mengaku dirinya sebagai muslim, maka mereka telah melakukan tindak penistaan agama (blasphemy) dalam hal ini Agama Islam.
“Karena itu ketegasan Presiden untuk menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sudah sangat mendesak demi rasa keadilan dan martabat bangsa,” ujarnya.
Yoyoh juga menghimbau kepada berbagai pihak khususnya para tokoh agama dan Ormas untuk tetap menjunjung tinggi persatuan umat Islam serta mengedepankan akhlak Islami dalam menyikapi situasi ini. “Tindakan anarkis tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara mendasar,” tegasnya. (nisa)
sumber: pk-sejahtera.org
Jumat, 06/06/2008 16:58:45
PKS Desak Pemerintah Keluarkan SKB Soal Ahmadiyah
“Pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung) secepatnya harus menerbitkan SKB itu. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” kata Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring.
PK-Sejahtera Online: Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera menegaskan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Surat keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Ahmadiyah. PKS juga meminta pemerintah melihat kasus bentroknya massa FPI dengan massa AKKBB secara substansial yakni molornya penerbitan SKB soal Ahmadiyah. Demikian disampaikan Presiden PKS Ir Tifatul Sembiring di Jakarta, Jum’at(6/6).
“Pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung) secepatnya harus menerbitkan SKB itu. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” katanya.
Tifatul menyesalkan bentrokan yang terjadi pada Ahad(1/6), lalu. Menurut Tifatul, bentrokan terjadi diakibatkan adanya pelanggaran izin demonstrasi oleh peserta demo. “Seharusnya bentrokan tidak terjadi kalau tidak ada pihak yang melanggar izin demo. Polisi harus bersikap adil,” kata Tifatul.
Menangapi situasi yang terjadi akibat bentrokkan tersebut, Tifatul menyerukan agar seluruh elemen bangsa dan tokoh masyarakat agar mendamaikan dan tidak memprovokasi keadaan. Tifatul minta semua pihak agar menyelesasikan masalah dengan kepala dingin.
“Kami minta seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan lebih mengedepankan dialog agar terciptanya situasi yang kondusif,” kata Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring.
Menanggapi adanya penangkapan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dan pengikutnya, PKS meminta agar polisi berlaku adil dengan menganut asas praduga tak bersalah. PKS meminta semaksimal mungkin dalam mengambil keputusan tidak dipengaruhi tekanan politik manapun termasuk pihak asing.
“Jangan sampai penegak hukum dipengaruhi tekanan politik manapun bahkan pihak asing sekalipun,” pungkasnya.
Rabu, 11/06/2008 09:45:59
H. Mutammimul ‘Ula, SH.
Lebih Baik Jika Ahmadiyah Dibubarkan
(Jakarta) – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mutammimul ‘Ula meminta kepada Jemaah Ahmadiyah untuk mendalami agama Islam dengan baik. “Agar tidak sesat,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, hari ini (10/6).
Sementara ini, Mutammimul menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan hal yang positif untuk menangani kasus Ahmadiyah.
Mutamimmul berharap, pemerintah diharapkan dapat mengawal pelaksaan SKB tersebut. “Saya berharap masyarakat luas bisa mengisi ruang kosong supaya aliran sesat tidak berkembang,” tegas anggota komisi bidang pertahanan ini.
Namun, dirinya mengatakan, pembubaran Ahmadiyah merupakan langkah yang lebih baik daripada hanya pelarangan semua kegiatan seperti yang tercantum dalam SKB tersebut. (Nurseffi/Mimie)
sumber: pk-sejahtera.org
Kamis, 12/06/2008 16:39:28
PBB Usulkan Perppu, PKS Usulkan Keppres Penguat SKB Ahmadiyah
Jakarta - Partai-partai politik Islam sama-sama memandang SKB Mendagri, Menag dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah tak memadai. Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menguatkan, sementara PKS mengajukan Keputusan Presiden (Keppres).
“Karena SKB hanya berisi peringatan, saya meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Jika pengawasan dan pembinaan tidak berjalan, saya akan mendorong untuk diterbitkannya Keppres,” cetus anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, DH Al Yusni, dalam rapat kerja dengan Menag, Mendagri dan Jaksa Agung, seperti diuraikannya secara tertulis ke redaksi detikcom, Kamis (12/6/2008).
Menurut Yusni, penerbitan SKB 3 Menteri adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. “Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan antara lain, SKB tidak memuat definisi penodaan dan penistaan agama dan keyakinan, batasan kebebasan dalam beragama, seperti yang disuarakan oleh banyak pihak,” jelas Yusni.
Lebih lanjut, Koordinator Kelompok Komisi VIII FPKS ini mengkritik, “SKB tidak mempunyai implementasi yang jelas, multitafsir, bersifat parsial dan insidental. Mestinya dibuat ketentuan yang kuat, mengikat dan permanen.”
Sebelum Yusni, anggota Komisi VIII dari PBB, Anwar Saleh, juga berpendapat senada. Anwar Saleh mengusulkan perlunya Perppu untuk mengatur Ahmadiyah. ( aba / nrl )
Sumber: DetikCom
Kamis, 12/06/2008 15:15:37
SKB Ahmadiyah Hanya Kompromi Awal
Rabu, 11 Juni 2008 - 04:42 wib JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Ma’mur Hasanuddin menilai SKB sola Ahmadiyah tidak tegas. Namun, Ma’mur berharap masyarakat menghormati keputusan yang ditandatangani Mendagri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung itu.
“Anggap saja ini sebagai kompromi awal, oleh karenanya semua pihak harus bisa menghargai dan menahan diri,” kata Ma’mur dalam siaran persnya yang diterima okezone Selasa (10/6/2008).
Meski demikian, Ma’mur mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi SKB ini. Anggota Komisi III ini juga berharap seluruh produk yang berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia segera ditarik dari masyarakat.
“Berdasarkan SKB tersebut secara otomotatis produk yang berkaitan dengan ajaran Ahmadiyah harus segera ditarik peredarannya dari masyarakat,” tegasnya.
Ma’mur juga menyatakan bahwa SKB tersebut lebih tepat dikatakan sebagai surat peringatan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam negeri. Sebab, SKB tersebut hanya berisi peringatan keras. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru bagi masyarakat yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah. (pie)
Sumber: Okezone.Com
Kamis, 12/06/2008 15:09:09
Aksi Provokasi AKK-BB Jangan Dipetieskan
Fraksi-PKS Online: Pengusutan tuntas atas insiden Monas harus dilakukan secara tegas dan adil dengan memeriksa anggota Aliansi Kebanggsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang disinyalir telah melakukan provokasi. Polisi dihimbau untuk tidak memetieskan hal itu dengan hanya menetapkan tersangka dari kalangan aktifis FPI saja.
“Langkah sigap kepolisian dalam menangkap aktifis FPI patut diapresiasi, namun tugas polisi belumn selesai. Polisi masih harus mengusut tuntas bentrokan Monas dengan memeriksa aktor-aktor AKK-BB,” kata Anggota Komisi Hukum DPR RI Ma’mur Hasanuddin usai bertemu para aktifis Pemuda Penegak Moral dan Etika di ruang kerjanya di DPR RI, Rabu (11/6).
Menurut Ma’mur, institusi kepolisian harus menunjukkan independensinya sebagai lembaga penegak hukum. Polisi harus bebas dari tekanan dan lobi siapa pun. Karenanya sangat tidak patut jika hanya aktifis FPI saja yang dijadikan tersangka padahal ada indikasi bahwa kelompok AKK-BB melakukan provokasi dengan mengacungkan senjata.
Polisi, menurut Ma’mur dapat menjadikan rekaman yang dimiliki FPI sebagai alat bukti awal sehingga tidak perlu mengulur waktu lagi untuk melakukan pemeriksaan. Anggota Fraksi PKS ini berharap jika AKK-BB terbukti melakukan aksi provokatif maka hal itu dapat ditindaklanjuti secara hukum agar modus rekayasa kekerasan serupa tidak terulang kembali.
Mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB), Ma’mur menilai hal itu hanya sebagai bentuk kompromi awal. “Jika ditanya puas atau tidak, jelas ummat Islam tidak puas. Tuntutan ummat kan agar Ahmadiyah dibubarkan, karenanya saya melihat SKB sekedar kompromi awal saja”, ujarnya.
Yang terpenting harus dilakukan sekarang, kata dia, Ummat Islam di seluruh daerah harus bisa mengawal pelaksanaan SKB tersebut. Di lain pihak polisi juga harus konsisten melarang aktifitas syiar Ahmadiyah agar ummat tidak main hakim sendiri lagi.
sumber: pk-sejahtera.org
Waduh… waduh… ternyata banyak ya Aleg-Aleg PKS di DPR RI yang melakukan real action.
Maaf mas Pengamat, mungkin ini kebanyakan ya.. tapi ngga apa2. Ini bonus pengetahuan buat Anda biar ngga cuma bisa dengki.
Makanya.. kalo mau jadi ‘pahlawan’ jangan ‘bangun’ kesiangan dong… ^_^. Buka MATA buka Telinga…. baru ngomong, biar bener. Hehehehe…
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Comment by Administrator — June 13, 2008 @ 2:42 am
SubhanAllah….luar biasa memang sepak terjang kader2 PKS.
HTI mana neh ?….kan ikut juga demo saat itu, kok diem2 aja. Gak ada suara KERAAAAAASS membela FPI ?
Kayaknya memang sedang cari aman ya ?…semoga bukan sebagai bentuk rasa TAKUT & PENGECUT.
Comment by LoHan — June 16, 2008 @ 10:40 am
iya tuh HTI kebanyakan ngomong doank
Comment by ikan asin — June 18, 2008 @ 3:45 pm
oh jadi HTI, lepas tangan ya.
kalau gitu gua bakalan tutup mata atas semua selebaran HTI,
sori sohib HTI anda tidak amanah sih
Comment by aye — November 1, 2008 @ 2:13 am