PEMERINTAH NDABLEK, RAKYAT JADI KORBAN 

 
Agaknya persoalan BBM di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini memang menjadi persoalan sentral. BBM ibarat batu ujian bagi siapa saja yang merasa diri layak menjadi pemimpin negara. Sebab tak bisa dielakkan bahwa dampak kenaikan BBM menimbulkan implikasi yang super dahsyat. Puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan nasional betul-betul terbenturkan dengan persoalan bahan bakar ini.

Keputusan pemerintah SBY-JK untuk yang ke sekian kalinya ini benar-benar membuat masyarakat menengah ke bawah semakin tercekik dan sesak nafas. Sungguh tak berlebihan bahwa BBM menjadi issu yang sangat kritis mengguncang kesabaran rakyat. Mengingat efek domino kenaikan BBM ini demikian liar dan ‘membabi buta’. Baru beberapa jam penetapan kenaikan harga BBM, pagi harinya harga-harga kebutuhan baik yang primer maupun sekunder langsung melonjak di pasaran. Bahkan tak jarang tiba-tiba beberapa jenis diantaranya lenyap bak ditelan bumi. Meningkatnya harga cabe, telur, tomat, bawang, sayur sayuran, tak pelak langsung melesat. Secara logika masyarakat umum memahami keputusan para pedagang menaikkan harga dagangannya.

Bagaimana tidak, biaya sewa alat angkut yang membawa barang-barang di atas meningkat hampir 100%. Belum biaya operasional premium yang tak kalah gila-gilaan, naik 30% dari Rp.4.500,-/liter menjadi Rp. 6.000,- tiap liternya. Biaya jasa kuli panggul juga tak bisa ditawar-tawar lagi lataran periuk mereka juga terancam dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Praktis dalam sekejap nilai ekonomi barang-barang di pasaran berubah drastis. Nilai nominal uang semakin tak berdaya berhadapan dengan bahan-bahan kebutuhan pokok. Untuk mendapatkan jenis barang dengan kualitas yang sama sebelum kenaikan BBM, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Kondisi ini tak heran membuat pasar-pasar tampak sepi, bahkan beberapa pasar di Jakarta penurunan jumlah pengunung mencapai 50%.

Namun kondisi ini tak bakal berlangsung lama. Karena masyarakat butuh makan dan tak mungkin berlama-lama menahan diri untuk tak berbelanja. Hidup harus terus berjalan meski kondisi ekonomi semakin mengenaskan. Dengan lonjakan harga ini masyarakat bawah terancam mengikatkan perut lebih kencang lagi. Padahal ibarat kelapa, parutan yang diperas sudah tak lagi menghasilkan santan. Namun, gara-gara keputusan pemerintah ‘mengganti’ harga BBM ini memaksa warga miskin terus memeras parutan kelapa itu sampai yang keluar darah. Bukan dari kelapanya, tapi dari telapak tangannya yang semakin tercabik.

Belum lagi menghilangnya gas di beberapa wilayah seperti Banten dan Jawa Barat baru-baru ini, menimbulkan antrean panjang warga masyarakat yang membutuhkan gas elpiji. Mulai dari yang berukuran 3 kg sampai tabung besar 12kg juga langka. Ratusan bahkan ribuan orang harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas yang sesuai janji pemerintah bakal mencukupi sejak kebijakan pengalihan bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas diterapkan. Nyatanya janji tersebut hanya janji kosong yang membodohi rakyat.

Menyikapi kondisi ini, sayangnya jawaban pemerintah terkesan enteng dan tak substansial. Seolah meremehkan hak masyarakat untuk secara memadai terlayani dalam mendapatkan komoditi yang di monopoli pemerintah itu. Direktur Pertamina secara ringan menenangkan masyarakat dengan mengatakan kelangkaan gas cuma disebabkan kerusakan kecil di salah satu Unit Pertamina Balongan dan beberapa agen yang berspekulasi menahan stok gas elpiji miliknya. Dijanjikannya bahwa sejak 26 Mei lalu pasokan gas akan kembali normal. Nyatanya hingga detik ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas tersebut. Tak luput pula daerah Jakarta yang sudah sejak hari pertama BBM naik, gas elpiji lenyap di pasaran.

Belum lagi minimnya pasokan premium dan solar menyebabkan antrian puluhan ribu kendaraan di ribuan SPBU diseluruh Indonesia. Apalagi saat detik-detik menjelang pengumuman kenaikan BBM 23 Mei lalu. Tak sedikit masyarakat yang harus gigit jari karena tak kebagian premium yang sebetulnya hanya sebatas tangki motornya. Ditambah lagi ribuan nelayan yang lebih memilih tinggal di rumah ketimbang melaut akibat biaya operasional yang sangat mencekik leher. Demikian pula para petani yang mengandalkan solar untuk menggarap lahannya. Mereka benar benar semakin terhimpit meski hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mungkin seandainya bisa dilakukan mereka ingin sekali berteriak sejadi-jadinya sampai SBY-JK tumbang dari kursi empuknya.

Jika pasar, petani, nelayan, pengguna minyak tanah dan gas sudah tergencet habis-habisan, para pemilik jasa transportasi umum juga berteriak-teriak. Dalam posisi mereka, tentu sangat wajar jika mereka meminta segera dikeluarkannya harga baru yang sesuai dengan proporsi kenikan harga BBM. Jika tidak, dipastikan banyak sekali ‘buruh’ sopir yang merugi dan terancam kehilangan mata pencahariannya. Sementara beberapa perut tanggungan di keluarganya tak bisa dipaksa berlama-lama sabar. Lambannya Dinas Perhubungan menetapkan tarif standar ini menuai banyak keprihatinan. Dimana-mana terjadi aksi mogok operasi para sopir angkutan umum yang notabene adalah masyarakat kecil. Imbasnya puluhan ribu calon penumpang pun akhirnya harus rela berjalan puluhan kilometer menuju tempat tujuannya.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

Melihat potret penderitaan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM ini memang membuat hati menjadi kesal dan geram. Mayoritas rakyat Indonesia yang masih tenggelam dalam kubangan kemiskinan ini bukannya ditolong untuk lebih mandiri maupun sejahtera. Oleh pemerintah SBY-JK justru ditindih lagi dengan beban hidup yang semakin berat. Jika 5 tahun terakhir ini banyak kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi yang sudah sulit, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa tragis yang disebabkan faktor ekonomi ini tak akan terulang lagi. Jika sampai ada kejadian seperti ini, kita tentu sepakat siapa yang menjadi biang bencananya. Siapa lagi kalau bukan SBY-JK.

Fakta ini mau tak mau memang menggambarkan sistem manajemen pemerintahan yang amburadul dan tak sistematis. Model managerial yang dianut oleh pemerintah agaknya memang tak berpihak kepada rakyat.. Sudut pandang yang dibangun terkesan asal-asalan dan tak mau ambil pusing menanggulangi dampak kebijakan yang digulirkan kepada publik. Seperti anak kecil yang melempar mangga milik orang lain, asal mangganya dapat ia tak peduli apakah batunya juga memecahkan genteng ataupun kaca rumah pemilik mangga.

Dari sisi ini, perbandingan BLT yang dikucurkan kepada sebagian kecil warga miskin tentu masih sangat jauh dari kebutuhan sekedar cukup. Kalkulasinya demikian jelas. Karena dampak akibat kenaikan BBM ini seperti bola salju yang membuat nilai transaksi pasar menurun dan berfluktuasi diangka yang ketat. Serta sulit untuk kembali pulih karena efek yang ditimbulkannya luas seperti bom cluster. Di satu sisi daya beli masyarakat menurun sementara disisi yang lain pedagang kehilangan konsumennya. Kenyataan ini akan mendorong masyarakat miskin dan lapar semakin banyak dan menjamur lantaran masyarakat tak kuasa menahan laju lonjakan harga. Uang senilai 100 ribu rupiah dari BLT tak mungkin seimbang dengan hantaman tingginya harga barang.

Harga satu porsi makan sederhana di Warteg yang tadinya masih bisa terbeli dengan harga Rp. 3.500,-, sekarang sudah mencapai angka Rp. 5000,-. Ini untuk hitungan porsi yang sangat sederhana dengan menu nasi putih, 1 potong tempe, 1 buah kerupuk dan lauk sayur. Ini hanya untuk 1 perut dan 1 kali makan. Selisih Rp. 1.500,- ini jika dikalikan rata-rata satu keluarga adalah 5 orang, dan sehari makan untuk keluarga miskin adalah 2 kali, maka dalam sebulan selisih uang yang harus mereka keluarkan adalah 5 x 2 x 30 x Rp. 1.500,- atau sejumlah Rp. 450.000,-. Belum lagi jika mereka harus menggunakan transportasi umum yang kenaikan rata-ratanya antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-. Apabila 25hari dalam 1 bulan mereka terpaksa menggunakan kendaraan umum menuju tempat kerjanya, maka hitungan selisih akibat kenaikan BBM minimal tiap orangnya adalah 2 x 25 x Rp. 1.000,- = Rp. 50.000,-. Bertambahnya anggota keluarga miskin yang terpaksa memanfaatkan kendaraan umum maka akan semakin menambah beban biaya yang wajib mereka keluarkan.

Dari hitungan dua pengeluaran saja sudah sangat jauh dari sebanding jika dipadankan dengan BLT yang cuma Rp.100.000,- per keluarga miskin. Pembandingan timpang ini tentu hanya berlaku bagi warga miskin yang memiliki SIM (Surat Izin Mengambil) BLT. Sementara keluarga misin yang tidak memiliki SIM BLT tak berlaku perbandingan ini. Praktis lebih menderita daripada yang menerima BLT. Padahal keluarga miskin penerima BLT hanya sebesar 18 juta orang dari sekitar 62 rakyat miskin (versi Bank Dunia). Jadi tak kurang sekitar 44 juta penduduk miskin betul-betul babak belur menghadapi guncangan kenaikan BBM ini.

Dengan hebatnya kenaikan semua harga barang, dipastikan akan semakin banyak masyarakat yang sudah tak mampu lagi mengikuti lonjakan harga-harga. Artinya yang tadinya masuk kategori hampir miskin akan terjerembab menjadi keluarga benar-benar miskin. Kemiskinan ini dipastikan akan semakin membengkak. Dan harga sosial yang dipertaruhkan akan semakin mahal. Seharusnya SBY-JK memahami soal ini. 

Demikian pula dengan kondisi para nelayan yang sudah mulai mengkandangkan jalanya karena tak sanggup merogoh kocek membeli bensin untuk operasional perahunya. Jumlah penduduk nelayan Indonesia sangat besar mengingat negara Indonesia adalah negara bahari yang hampir sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Situasi sulit yang membelit ini dipastikan akan menurunkan pasokan hasil laut seperti ikan. Tak sekedar bicara kelangkaan ikan, namun kondisi ini menggambarkan transaksi ekonomi yang tak bisa berjalan dengan normal. Untuk keluarga nelayan tak ada pemasukan penghasilan, sementara bagi konsumen akhir harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan menu seperti ikan tersebut. Sebab sesuai hukum ekonomi, semakin sedikit persediaan barang (primer), maka harga barang tersebut di pasaran akan semakin tinggi.

Amburadulnya managerial pemerintah juga ditunjukkan dengan fenomena antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah ataupun gas elpiji. Secara matematis bisa dihitung berapa biaya yang lost akibat ribuan masyarakat mengantri. Jika satu orang mengantri paling tidak 2 jam untuk 1 kali antrian, maka berapa jam waktu terbuang sia-sia dari warga RW demi mengantri minyak atau gas. Padahal selama ini pemerintah tidak signifikan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Lha, gara-gara minyak ini jam produktif mereka terbuang percuma. Sama halnya dengan antrian premium atau solar. Di beberapa daerah di luar Jawa bahkan para pemilik kendaraan untuk usaha seperti truk dan mobil los-bak harus mengantri hingga 2 atau 3 hari di SPBU dengan antrian yang cukup panjang.

Demikian pula tersendatnya proses ekonomi dan jasa yang sangat bergantung kepada transportasi umum. Gara-gara aksi moral menuntuk penyesuaian tarif jasa angkot. Ribuan sopir tak mendapatkan uang, dan puluhan ribu calon penumpang terhambat menuju ke tempat bekerjanya. Tak habis pikir memang, sudah puluhan kali pemerintah menaikkan BBM, namun setiapkali itu pula kebijakan penyesuaian tarif angkot tak ikut turun bersamaan. Benar-benar menunjukkan ketidak cakapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Seolah-olah menaikkan BBM adalah tugas terbaik yang menjadi prestasi, sementara mereka tidak menyiapkan penanggulangan efek mayor yang sudap pasti sangat terkait dengan hal ini.

Aneh dan Ndablek! 

Anehnya pemerintah baru akan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini jika sudah di goyang aksi protes dimana-mana, seolah para buruh sopir ini bukan rakyat yang haknya harus diperhatikan. Lagi-lagi pemerintah menjadi penyebab rakyatnya membuang waktu produktif mereka untuk cuma sekedar menggalang aksi moral menuntut hak dasar mereka. Padahal mestinya pemerintah SBY-JK juga sudah memperhitungkan kalangan ini. Karena imbasnya cukup terasa mengingat sebagian besar masyarakat menengah ke bawah menggunakan jasa angkutan umum. Benar-benar pemimpin yang tak tau diri.

Lebih mengherankan lagi, tanggal 23 Mei kamarin, beberapa jam menjelang pengumuman kenaikan BBM Yusuf Kalla malah woro-woro meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak melewatkan alias menonton detik-detik kenaikan BBM di televisi. Aneh memang orang yang satu ini. Bukannya pemimpin mau mendengarkan aduan dan keluhan rakyatnya, eee.. ini rakyat yang sudah menderita babak belur malah diminta menonton ‘penampilan’ pemimpinnya yang mau menyatakan ‘perang’ melawan rakyat.

Terus terang kondisi ini sangat membuat geram semua pihak. Betapa bebalnya pemerintah ini dengan jerit tangis rakyat yang semakin lapar. Kenapa hal mudah seperti menyiapkan sistem menanggulangi kelangkaan sembako dan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini tak disiapkan jauh-jauh hari bersamaan mereka merancang menaikkan BBM untuk mendulang dollar. Pemerintah yang sudah mati peduli dan jeritan rakyat. Tepat sekali jika Mahfudz Sidik mengatakan kalau pemerintah ini ndablek, "Saya nggak tahu pemerintah kok jadi ndablek (keras kepala) gini. Begitu banyak opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan, ini kok tetap ndablek. Kelihatannya mereka sudah panik, jadi tidak bisa berpikir panjang," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.

Ndablek memang sebuah kata yang sangat pas dan komprehensif untuk menggambarkan ketidakberpihakannya terhadap rakyat dan kepentingan nasional. Pas untuk menggambarkan ketidakpeduliannya terhadap puluhan juta rakyat yang sudah miskin sengsara. Tepat untuk menggambarkan betapa pemerintah SBY-JK ini tak mau mendengarkan masukan konkrit dari para ekonom dan profesional yang telah mengajukan langkah-langkah kongkrit. Kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa pemerintah ini pemalas dan mau enaknya sendiri saja, tak mau bekerja keras, dan tega mengorbankan rakyatnya sendiri. Dasar pemimpin yang ndablek!

Sebetulnya dimana akar persoalannya? Pertanyaan mendasar selain pertanyaan Kenapa pemerintah tega menaikkan harga BBM ditengah kesulitan hidup rakyat ini adalah, kenapa pemerintah tidak serta merta menyiapkan sistem terintegrasi untuk menyongsong kebijakan menaikkan harga BBM-nya?

Tentu hal ini satu paket juga dengan bercokolnya Menteri ESDM Poernomo Yuosgiantoro yang sudah beberapa kali menjabat menteri ini yang sama ini. Selama beberapa masa kepemimpinannya di kementrian ESDM yang salah satunya mengurusi BBM ini, perjalanan kebijakan BBM bisa dibilang tak pernah becus. Hanya senantiasa berpihak kepada asing dan pihak-pihak dibalik layar yang tentu mengambil keuntungan dari chaos ekonomi BBM ini. Tak tahu kepada siapa sesungguhnya Purnomo ini bekerja, untuk rakyat Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat laba dari krisis BBM ini? Berangkat dari kebijakan energi yang diterapkan pemerintah dan selalu merugikan rakyat Indonesia ini, pantas rasanya jika tangan kanan SBY-JK ini segera di ‘adili’.

Jawaban-jawaban yang dikemukakan mengenai alasan mendasar dan dampak kenaikan BBM di sebuah TV nasional beberapa hari lalu memang sedikit menyibak misteri dibalik kebijakan politik bisnis BBM ini. Jawabannya yang gelagapan dan terkesan mengada-ada memperlihatkan bahwa ada something wrong yang berupaya ditutup-tutupi. Padahal materi dialog dari lawan dialognya, ekonom Kwik Kian Gie, hanya berdasarkan logika-logika sederhana yang mudah dipahami masyarakat luas. Ibarat menyimpan bangkai, lambat-laun pasti akan tercium.

Sayang sekali evaluasi internal tak kunjung dilakukan presiden SBY dan JK-nya untuk membenahi bawahannya. Padahal jauh-jauh hari Dr. Hidayat Nurwahid sudah mengingatkan SBY dan DPR, ’’DPR bisa memanggil Purnomo untuk mempertanyakan kebijakannya yang tidak pro-rakyat, justru menyengsarakan rakyat dan pemerintah. Beliau kan sudah bertahun-tahun di kementerian itu. Tapi, mengapa sampai hari ini kok tidak ada kebijakan yang membuat Indonesia bahagia dari hasil minyaknya,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (19/5).

Hingga kini rakyat memang selalu menjadi korban dari pemerintahan dan pemimpin yang tak cakap mengemban amanah dan memahami derita rakyatnya. Kebijakan ekonomi klasik yang tak pernah berpihak kepada rakyat. Kebijakan ekonomi yang memukul hebat sendi-sendi kesabaran rakyat. Dan kebijakan ekonomi yang hanya memunculkan kelompok-kelompok tertentu mengeruk keuntungan diatas tangisan darah rakyat banyak. 

Entahlah, kenyataan ini bentuk kebodohan pemerintah atau justru sebaliknya. Pemerintah SBY-JK adalah pemerintah yang cerdas namun licik, cerdas untuk menipu dan terus membodohi rakyatnya dengan cara pandang yang palsu. Namun yang jelas, pemerintahan SBY-JK ini memang ndablek.