PEMERINTAH NDABLEK, RAKYAT JADI KORBAN 

 
Agaknya persoalan BBM di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini memang menjadi persoalan sentral. BBM ibarat batu ujian bagi siapa saja yang merasa diri layak menjadi pemimpin negara. Sebab tak bisa dielakkan bahwa dampak kenaikan BBM menimbulkan implikasi yang super dahsyat. Puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan nasional betul-betul terbenturkan dengan persoalan bahan bakar ini.

Keputusan pemerintah SBY-JK untuk yang ke sekian kalinya ini benar-benar membuat masyarakat menengah ke bawah semakin tercekik dan sesak nafas. Sungguh tak berlebihan bahwa BBM menjadi issu yang sangat kritis mengguncang kesabaran rakyat. Mengingat efek domino kenaikan BBM ini demikian liar dan ‘membabi buta’. Baru beberapa jam penetapan kenaikan harga BBM, pagi harinya harga-harga kebutuhan baik yang primer maupun sekunder langsung melonjak di pasaran. Bahkan tak jarang tiba-tiba beberapa jenis diantaranya lenyap bak ditelan bumi. Meningkatnya harga cabe, telur, tomat, bawang, sayur sayuran, tak pelak langsung melesat. Secara logika masyarakat umum memahami keputusan para pedagang menaikkan harga dagangannya.

Bagaimana tidak, biaya sewa alat angkut yang membawa barang-barang di atas meningkat hampir 100%. Belum biaya operasional premium yang tak kalah gila-gilaan, naik 30% dari Rp.4.500,-/liter menjadi Rp. 6.000,- tiap liternya. Biaya jasa kuli panggul juga tak bisa ditawar-tawar lagi lataran periuk mereka juga terancam dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Praktis dalam sekejap nilai ekonomi barang-barang di pasaran berubah drastis. Nilai nominal uang semakin tak berdaya berhadapan dengan bahan-bahan kebutuhan pokok. Untuk mendapatkan jenis barang dengan kualitas yang sama sebelum kenaikan BBM, masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Kondisi ini tak heran membuat pasar-pasar tampak sepi, bahkan beberapa pasar di Jakarta penurunan jumlah pengunung mencapai 50%.

Namun kondisi ini tak bakal berlangsung lama. Karena masyarakat butuh makan dan tak mungkin berlama-lama menahan diri untuk tak berbelanja. Hidup harus terus berjalan meski kondisi ekonomi semakin mengenaskan. Dengan lonjakan harga ini masyarakat bawah terancam mengikatkan perut lebih kencang lagi. Padahal ibarat kelapa, parutan yang diperas sudah tak lagi menghasilkan santan. Namun, gara-gara keputusan pemerintah ‘mengganti’ harga BBM ini memaksa warga miskin terus memeras parutan kelapa itu sampai yang keluar darah. Bukan dari kelapanya, tapi dari telapak tangannya yang semakin tercabik.

Belum lagi menghilangnya gas di beberapa wilayah seperti Banten dan Jawa Barat baru-baru ini, menimbulkan antrean panjang warga masyarakat yang membutuhkan gas elpiji. Mulai dari yang berukuran 3 kg sampai tabung besar 12kg juga langka. Ratusan bahkan ribuan orang harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas yang sesuai janji pemerintah bakal mencukupi sejak kebijakan pengalihan bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke gas diterapkan. Nyatanya janji tersebut hanya janji kosong yang membodohi rakyat.

Menyikapi kondisi ini, sayangnya jawaban pemerintah terkesan enteng dan tak substansial. Seolah meremehkan hak masyarakat untuk secara memadai terlayani dalam mendapatkan komoditi yang di monopoli pemerintah itu. Direktur Pertamina secara ringan menenangkan masyarakat dengan mengatakan kelangkaan gas cuma disebabkan kerusakan kecil di salah satu Unit Pertamina Balongan dan beberapa agen yang berspekulasi menahan stok gas elpiji miliknya. Dijanjikannya bahwa sejak 26 Mei lalu pasokan gas akan kembali normal. Nyatanya hingga detik ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas tersebut. Tak luput pula daerah Jakarta yang sudah sejak hari pertama BBM naik, gas elpiji lenyap di pasaran.

Belum lagi minimnya pasokan premium dan solar menyebabkan antrian puluhan ribu kendaraan di ribuan SPBU diseluruh Indonesia. Apalagi saat detik-detik menjelang pengumuman kenaikan BBM 23 Mei lalu. Tak sedikit masyarakat yang harus gigit jari karena tak kebagian premium yang sebetulnya hanya sebatas tangki motornya. Ditambah lagi ribuan nelayan yang lebih memilih tinggal di rumah ketimbang melaut akibat biaya operasional yang sangat mencekik leher. Demikian pula para petani yang mengandalkan solar untuk menggarap lahannya. Mereka benar benar semakin terhimpit meski hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mungkin seandainya bisa dilakukan mereka ingin sekali berteriak sejadi-jadinya sampai SBY-JK tumbang dari kursi empuknya.

Jika pasar, petani, nelayan, pengguna minyak tanah dan gas sudah tergencet habis-habisan, para pemilik jasa transportasi umum juga berteriak-teriak. Dalam posisi mereka, tentu sangat wajar jika mereka meminta segera dikeluarkannya harga baru yang sesuai dengan proporsi kenikan harga BBM. Jika tidak, dipastikan banyak sekali ‘buruh’ sopir yang merugi dan terancam kehilangan mata pencahariannya. Sementara beberapa perut tanggungan di keluarganya tak bisa dipaksa berlama-lama sabar. Lambannya Dinas Perhubungan menetapkan tarif standar ini menuai banyak keprihatinan. Dimana-mana terjadi aksi mogok operasi para sopir angkutan umum yang notabene adalah masyarakat kecil. Imbasnya puluhan ribu calon penumpang pun akhirnya harus rela berjalan puluhan kilometer menuju tempat tujuannya.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

Melihat potret penderitaan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM ini memang membuat hati menjadi kesal dan geram. Mayoritas rakyat Indonesia yang masih tenggelam dalam kubangan kemiskinan ini bukannya ditolong untuk lebih mandiri maupun sejahtera. Oleh pemerintah SBY-JK justru ditindih lagi dengan beban hidup yang semakin berat. Jika 5 tahun terakhir ini banyak kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi yang sudah sulit, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa tragis yang disebabkan faktor ekonomi ini tak akan terulang lagi. Jika sampai ada kejadian seperti ini, kita tentu sepakat siapa yang menjadi biang bencananya. Siapa lagi kalau bukan SBY-JK.

Fakta ini mau tak mau memang menggambarkan sistem manajemen pemerintahan yang amburadul dan tak sistematis. Model managerial yang dianut oleh pemerintah agaknya memang tak berpihak kepada rakyat.. Sudut pandang yang dibangun terkesan asal-asalan dan tak mau ambil pusing menanggulangi dampak kebijakan yang digulirkan kepada publik. Seperti anak kecil yang melempar mangga milik orang lain, asal mangganya dapat ia tak peduli apakah batunya juga memecahkan genteng ataupun kaca rumah pemilik mangga.

Dari sisi ini, perbandingan BLT yang dikucurkan kepada sebagian kecil warga miskin tentu masih sangat jauh dari kebutuhan sekedar cukup. Kalkulasinya demikian jelas. Karena dampak akibat kenaikan BBM ini seperti bola salju yang membuat nilai transaksi pasar menurun dan berfluktuasi diangka yang ketat. Serta sulit untuk kembali pulih karena efek yang ditimbulkannya luas seperti bom cluster. Di satu sisi daya beli masyarakat menurun sementara disisi yang lain pedagang kehilangan konsumennya. Kenyataan ini akan mendorong masyarakat miskin dan lapar semakin banyak dan menjamur lantaran masyarakat tak kuasa menahan laju lonjakan harga. Uang senilai 100 ribu rupiah dari BLT tak mungkin seimbang dengan hantaman tingginya harga barang.

Harga satu porsi makan sederhana di Warteg yang tadinya masih bisa terbeli dengan harga Rp. 3.500,-, sekarang sudah mencapai angka Rp. 5000,-. Ini untuk hitungan porsi yang sangat sederhana dengan menu nasi putih, 1 potong tempe, 1 buah kerupuk dan lauk sayur. Ini hanya untuk 1 perut dan 1 kali makan. Selisih Rp. 1.500,- ini jika dikalikan rata-rata satu keluarga adalah 5 orang, dan sehari makan untuk keluarga miskin adalah 2 kali, maka dalam sebulan selisih uang yang harus mereka keluarkan adalah 5 x 2 x 30 x Rp. 1.500,- atau sejumlah Rp. 450.000,-. Belum lagi jika mereka harus menggunakan transportasi umum yang kenaikan rata-ratanya antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-. Apabila 25hari dalam 1 bulan mereka terpaksa menggunakan kendaraan umum menuju tempat kerjanya, maka hitungan selisih akibat kenaikan BBM minimal tiap orangnya adalah 2 x 25 x Rp. 1.000,- = Rp. 50.000,-. Bertambahnya anggota keluarga miskin yang terpaksa memanfaatkan kendaraan umum maka akan semakin menambah beban biaya yang wajib mereka keluarkan.

Dari hitungan dua pengeluaran saja sudah sangat jauh dari sebanding jika dipadankan dengan BLT yang cuma Rp.100.000,- per keluarga miskin. Pembandingan timpang ini tentu hanya berlaku bagi warga miskin yang memiliki SIM (Surat Izin Mengambil) BLT. Sementara keluarga misin yang tidak memiliki SIM BLT tak berlaku perbandingan ini. Praktis lebih menderita daripada yang menerima BLT. Padahal keluarga miskin penerima BLT hanya sebesar 18 juta orang dari sekitar 62 rakyat miskin (versi Bank Dunia). Jadi tak kurang sekitar 44 juta penduduk miskin betul-betul babak belur menghadapi guncangan kenaikan BBM ini.

Dengan hebatnya kenaikan semua harga barang, dipastikan akan semakin banyak masyarakat yang sudah tak mampu lagi mengikuti lonjakan harga-harga. Artinya yang tadinya masuk kategori hampir miskin akan terjerembab menjadi keluarga benar-benar miskin. Kemiskinan ini dipastikan akan semakin membengkak. Dan harga sosial yang dipertaruhkan akan semakin mahal. Seharusnya SBY-JK memahami soal ini. 

Demikian pula dengan kondisi para nelayan yang sudah mulai mengkandangkan jalanya karena tak sanggup merogoh kocek membeli bensin untuk operasional perahunya. Jumlah penduduk nelayan Indonesia sangat besar mengingat negara Indonesia adalah negara bahari yang hampir sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Situasi sulit yang membelit ini dipastikan akan menurunkan pasokan hasil laut seperti ikan. Tak sekedar bicara kelangkaan ikan, namun kondisi ini menggambarkan transaksi ekonomi yang tak bisa berjalan dengan normal. Untuk keluarga nelayan tak ada pemasukan penghasilan, sementara bagi konsumen akhir harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan menu seperti ikan tersebut. Sebab sesuai hukum ekonomi, semakin sedikit persediaan barang (primer), maka harga barang tersebut di pasaran akan semakin tinggi.

Amburadulnya managerial pemerintah juga ditunjukkan dengan fenomena antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah ataupun gas elpiji. Secara matematis bisa dihitung berapa biaya yang lost akibat ribuan masyarakat mengantri. Jika satu orang mengantri paling tidak 2 jam untuk 1 kali antrian, maka berapa jam waktu terbuang sia-sia dari warga RW demi mengantri minyak atau gas. Padahal selama ini pemerintah tidak signifikan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Lha, gara-gara minyak ini jam produktif mereka terbuang percuma. Sama halnya dengan antrian premium atau solar. Di beberapa daerah di luar Jawa bahkan para pemilik kendaraan untuk usaha seperti truk dan mobil los-bak harus mengantri hingga 2 atau 3 hari di SPBU dengan antrian yang cukup panjang.

Demikian pula tersendatnya proses ekonomi dan jasa yang sangat bergantung kepada transportasi umum. Gara-gara aksi moral menuntuk penyesuaian tarif jasa angkot. Ribuan sopir tak mendapatkan uang, dan puluhan ribu calon penumpang terhambat menuju ke tempat bekerjanya. Tak habis pikir memang, sudah puluhan kali pemerintah menaikkan BBM, namun setiapkali itu pula kebijakan penyesuaian tarif angkot tak ikut turun bersamaan. Benar-benar menunjukkan ketidak cakapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Seolah-olah menaikkan BBM adalah tugas terbaik yang menjadi prestasi, sementara mereka tidak menyiapkan penanggulangan efek mayor yang sudap pasti sangat terkait dengan hal ini.

Aneh dan Ndablek! 

Anehnya pemerintah baru akan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini jika sudah di goyang aksi protes dimana-mana, seolah para buruh sopir ini bukan rakyat yang haknya harus diperhatikan. Lagi-lagi pemerintah menjadi penyebab rakyatnya membuang waktu produktif mereka untuk cuma sekedar menggalang aksi moral menuntut hak dasar mereka. Padahal mestinya pemerintah SBY-JK juga sudah memperhitungkan kalangan ini. Karena imbasnya cukup terasa mengingat sebagian besar masyarakat menengah ke bawah menggunakan jasa angkutan umum. Benar-benar pemimpin yang tak tau diri.

Lebih mengherankan lagi, tanggal 23 Mei kamarin, beberapa jam menjelang pengumuman kenaikan BBM Yusuf Kalla malah woro-woro meminta kepada rakyat Indonesia untuk tidak melewatkan alias menonton detik-detik kenaikan BBM di televisi. Aneh memang orang yang satu ini. Bukannya pemimpin mau mendengarkan aduan dan keluhan rakyatnya, eee.. ini rakyat yang sudah menderita babak belur malah diminta menonton ‘penampilan’ pemimpinnya yang mau menyatakan ‘perang’ melawan rakyat.

Terus terang kondisi ini sangat membuat geram semua pihak. Betapa bebalnya pemerintah ini dengan jerit tangis rakyat yang semakin lapar. Kenapa hal mudah seperti menyiapkan sistem menanggulangi kelangkaan sembako dan mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif ini tak disiapkan jauh-jauh hari bersamaan mereka merancang menaikkan BBM untuk mendulang dollar. Pemerintah yang sudah mati peduli dan jeritan rakyat. Tepat sekali jika Mahfudz Sidik mengatakan kalau pemerintah ini ndablek, "Saya nggak tahu pemerintah kok jadi ndablek (keras kepala) gini. Begitu banyak opsi yang ditawarkan dan itu logis dilakukan, ini kok tetap ndablek. Kelihatannya mereka sudah panik, jadi tidak bisa berpikir panjang," ujar Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq.

Ndablek memang sebuah kata yang sangat pas dan komprehensif untuk menggambarkan ketidakberpihakannya terhadap rakyat dan kepentingan nasional. Pas untuk menggambarkan ketidakpeduliannya terhadap puluhan juta rakyat yang sudah miskin sengsara. Tepat untuk menggambarkan betapa pemerintah SBY-JK ini tak mau mendengarkan masukan konkrit dari para ekonom dan profesional yang telah mengajukan langkah-langkah kongkrit. Kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa pemerintah ini pemalas dan mau enaknya sendiri saja, tak mau bekerja keras, dan tega mengorbankan rakyatnya sendiri. Dasar pemimpin yang ndablek!

Sebetulnya dimana akar persoalannya? Pertanyaan mendasar selain pertanyaan Kenapa pemerintah tega menaikkan harga BBM ditengah kesulitan hidup rakyat ini adalah, kenapa pemerintah tidak serta merta menyiapkan sistem terintegrasi untuk menyongsong kebijakan menaikkan harga BBM-nya?

Tentu hal ini satu paket juga dengan bercokolnya Menteri ESDM Poernomo Yuosgiantoro yang sudah beberapa kali menjabat menteri ini yang sama ini. Selama beberapa masa kepemimpinannya di kementrian ESDM yang salah satunya mengurusi BBM ini, perjalanan kebijakan BBM bisa dibilang tak pernah becus. Hanya senantiasa berpihak kepada asing dan pihak-pihak dibalik layar yang tentu mengambil keuntungan dari chaos ekonomi BBM ini. Tak tahu kepada siapa sesungguhnya Purnomo ini bekerja, untuk rakyat Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat laba dari krisis BBM ini? Berangkat dari kebijakan energi yang diterapkan pemerintah dan selalu merugikan rakyat Indonesia ini, pantas rasanya jika tangan kanan SBY-JK ini segera di ‘adili’.

Jawaban-jawaban yang dikemukakan mengenai alasan mendasar dan dampak kenaikan BBM di sebuah TV nasional beberapa hari lalu memang sedikit menyibak misteri dibalik kebijakan politik bisnis BBM ini. Jawabannya yang gelagapan dan terkesan mengada-ada memperlihatkan bahwa ada something wrong yang berupaya ditutup-tutupi. Padahal materi dialog dari lawan dialognya, ekonom Kwik Kian Gie, hanya berdasarkan logika-logika sederhana yang mudah dipahami masyarakat luas. Ibarat menyimpan bangkai, lambat-laun pasti akan tercium.

Sayang sekali evaluasi internal tak kunjung dilakukan presiden SBY dan JK-nya untuk membenahi bawahannya. Padahal jauh-jauh hari Dr. Hidayat Nurwahid sudah mengingatkan SBY dan DPR, ’’DPR bisa memanggil Purnomo untuk mempertanyakan kebijakannya yang tidak pro-rakyat, justru menyengsarakan rakyat dan pemerintah. Beliau kan sudah bertahun-tahun di kementerian itu. Tapi, mengapa sampai hari ini kok tidak ada kebijakan yang membuat Indonesia bahagia dari hasil minyaknya,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (19/5).

Hingga kini rakyat memang selalu menjadi korban dari pemerintahan dan pemimpin yang tak cakap mengemban amanah dan memahami derita rakyatnya. Kebijakan ekonomi klasik yang tak pernah berpihak kepada rakyat. Kebijakan ekonomi yang memukul hebat sendi-sendi kesabaran rakyat. Dan kebijakan ekonomi yang hanya memunculkan kelompok-kelompok tertentu mengeruk keuntungan diatas tangisan darah rakyat banyak. 

Entahlah, kenyataan ini bentuk kebodohan pemerintah atau justru sebaliknya. Pemerintah SBY-JK adalah pemerintah yang cerdas namun licik, cerdas untuk menipu dan terus membodohi rakyatnya dengan cara pandang yang palsu. Namun yang jelas, pemerintahan SBY-JK ini memang ndablek.

‘ CINDERAMATA ‘ DARI HTI UNTUK PKS

Mencermati sikap dakwah HTI terhadap PKS memang cukup menarik. Bukan karena adanya musyarokah diantara keduanya, namun menjadi menarik karena opini yang keluar dari DPP HTI hampir selalu bernada negatif terhadap PKS, sementara DPP PKS justru sebaliknya memperlakukan HTI benar-benar sebagai seorang saudara seiman dalam perjuangan. Setidaknya hal ini terekam dari kunjungan silaturrahim beberapa pejabat tinggi PKS ke kantor DPP HTI pada tanggal 30 Juli tahun lalu.

Dimana dalam pertemuan ini Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, sebagai orang nomor 1 yang dibelakangnya berhimpun tak kurang dari 8 juta suara masyarakat Indonesia, dengan merendahkan hati berkunjung ke DPP HTI yang menurut Metro Realitas Metro-TV beberapa waktu lalu HTI hanyalah sebuah kelompok kecil saja di Indonesia.

Sikap lapang dada dan tidak ‘memusuhi’ siapa saja demi ukhuwah dan kemaslahatan umat Islam ini dikuatkan oleh pernyataan Mahfudz Shiddiq yang saat ini berposisi sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI. "PKS sejak kelahirannya tidak pernah meniatkan diri untuk menjadi ancaman siapapun, oleh karena itu kami tidak pernah mempersepsi siapapun sebagai ancaman," tegas Mahfudz (15/08/2007).

Sementara berbeda dengan sikap ‘istiqomah’ yang ditunjukkan DPP HTI terhadap PKS hingga detik ini. PKS justru sebaliknya berupaya merajut persaudaraan dan merendahkan diri. Meski sebaliknya HTI terbaca terus berupaya mendongkel citra Islam dari tubuh PKS. Buletin HTI Al-Islam edisi 400 yang mengusung judul ‘Berharap Kepada Partai Islam?’ Jika di telaah secara mendalam arahnya demikian jelas dan terang benderang, kemana maksud dan tujuannya. Demikian pula dengan Al-Islam edisi 356-nya yang memfitnah PKS menerima dana DKP. Walaupun sampai detik ini, setelah hampir setahun lamanya, mereka masih merasa nyaman dan ‘ogah’ meminta maaf. Alih-alih menyampaikan permohonan maaf, mereka malah bilang tuduhan atau fitnah yang berdalilkan qola ICW itu, mesti diposisikan sebagai ‘nasehat’ bagi PKS.

Membaca Sikap Kader HTI di Akar-Rumput

Setali tiga uang dengan pemimpinnya, sikap dan opini kader-kader HTI ditataran akar rumput juga tak jauh dari induknya. Seperti saudara ‘Bejo’ yang hingga hampir satu tahun ini tak punya nyali memunculkan jati dirinya. Orang umum mungkin bilang ia ‘berhasil’ menjadi sosok misterius, tapi bagi penulis si Bejo ini hanyalah kader HTI pengecut dan pecundang. Entah tulisan sendiri entah mencatut dari sumber resmi lain di HTI, tulisan-tulisan berjudul ‘Parpol Islam’ dan ‘Sulitnya Istiqomah’ yang muncul ketika isu PKS menjadi Partai Terbuka usai Mukernas 1-3 Februari 2008 silam, begitu gencar disebarluaskan via email-email yang berhasil ia bajak.

Demikian pula dengan kader HTI yang bernama Hanif Al-Falimbani. Beberapa hari setelah Mukernas PKS di Bali awal Februari lalu, di blognya ia mengetengahkan sebuah tulisan berjudul ‘Partai Keadilan Sejahtera Riwayatmu Kini … ‘. tak tanggung-tanggung di salah satu bagiannya ia menuliskan sebagai berikut “Tetapi ada satu hal yang semakin terang benderang dari sikap PKS ini, yang membuat pendapat sementara kalangan lebih meyakinkan untuk dibenarkan, yakni bahwa PKS memang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Syariat Islam dan Khilafah. Ada benarnya juga pendapat Jefrie Geofannie, PKS saat ini justru tidak ada bedanya dengan partai-partai nasionalis-sekuler lainnya.”

Seperti ‘qola ICW’ diatas, Sdr. Hanif ini juga merujuk kepada pernyataan Jefri Geofannie yang dalam dialog di MetroTV pada 5 Februari 2008 lalu jelas-jelas analisanya terhadap PKS sangat dangkal. Penulis menyaksikan sendiri acara tersebut. Sayangnya dalam tulisan yang cukup panjang lebar menciderai PKS dengan persangkaan kosong itu di balutnya dengan kedok atas nama ‘kasih sayang’.

Padahal saat masuk ke webblog penulis ini (http://rhisy.blogsome.com) apa kata-kata yang pertama kali muncul dari Sdr. Hanif ini “Wah.. ternyata di sini tho pembuat sampah-sampah busuk itu..”(09/01/08). Kelihatan gagah dan ‘pemberani’. Ia mengaku dirinya bukan orang HTI (agar terlihat orang netral), sayang sekali kebohongannya terbongkar dan di komentari beberapa orang (bahwa ia sungguh-sungguh HTI tulen luar dalam). Pada komentar berikutnya (terakhir) tertulis sebagai berikut, “Maaf Mas Aris.. saya bukan siapa-siapa, lebih baik antum menasehati saya secara pribadi saja ya.. Maaf..” Kasihan sekali pelaku kebohongan ini.

Disamping itu, kader-kader HTI juga rajin mengkoleksi berita-berita yang terkemas miring tentang PKS dari media-media umum dan nasional untuk dijadikan bahan perdebatan menyudutkan terhadap PKS. Seperti biasa, mereka beralasan sebagai nasehat dan masukan untuk PKS. Niatnya sih kelihatannya baik, namun apakah demikian kenyataanya?

Tak Semanis Bahasa ‘Mulut’

Ternyata tidak demikian faktanya. Fakta dilapangan tak ’semanis’ bualannya. Bersamaan ketika tulisan yang menanggapi buletin resmi HTI Al-Islam edisi 361 ramai dinikmati berbagai kalangan pada sekitar pertengahan tahun lalu, salah seorang kader PKS yang menjadi khotib Jum’at diberhentikan ‘tanpa hormat’ oleh kader-kader HTI yang merasa ‘berkuasa’ atas kebijakan DKM di sebuah masjid perusahaan di Kota Tangerang. Bukan karena ceramahnya menyimpang dari Islam, namun hanya lantaran isi ceramah kader PKS tersebut mementahkan opini tindakan fitnah yang dilakukan oleh ’sebuah gerakan Islam’ terhadap pejuang HAMAS di Palestina.

Khotib yang juga salah seorang ustadz PKS Kota Tangerang itu menjungkirkan tuduhan yang sebelumnya dikupas oleh khatib kader HTI yang mengisi khutbah pada Jum’at satu pekan sebelumnya dengan melontarkan fitnah kepada HAMAS sesuai dengan ‘rekomendasi’ dari DPP HTI lewat Al-Islam edisi 361-nya. Al-hasil sejak Jum’at itu ia tak lagi mendapat jadwal mengisi khutbah di masjid perusahaan tersebut.

Jika dicermati gayanya mirip perilaku Soeharto yang gemar memberangus siapa saja yang dianggap mengancam dan menelanjangi ‘kekuasaan’nya. Usai sholat Jum’at tersebut, khatib yang dikenal sebagai kader PKS itu langsung ‘dikeroyok’ dan dikerubungi kader-kader HTI yang bercokol di DKM. Intimidasi gaya lama.

Bukan hanya itu, ditahun 2002 sampai 2005-an juga ada fakta lain yang tak bisa ditutup-tutupi bagaimana sejatinya sikap hati mereka terhadap kader-kader PKS. Ketika sebuah LDK di sebuah kampus di Kota Tangerang tersusupi HTI dan dengan kelicikannya setelah beberapa waktu akhirnya LDK tersebut dikuasai oleh kader-kader HTI, maka apa yang terjadi? Kegiatan kajian lain selain yang ber-’merk’ HTI atas nama kebijakan organisasi ‘100%’ dihalang-halangi dan dipersulit alias dilarang. Bahkan uang yang merupakan hasil penggalangan dana oleh ‘kader-kader PKS’ dari kegiatan mahasiswa diluar kajian ber-merk HTI, dirampas untuk kepentingan kegiatan-kegiatan beraroma HT tanpa pertanggungjawaban. Penulis menjadi saksi langsung dan bahkan masih mengantongi nama kader HTI tersebut.

Namun, alhamdulillah perjalanan waktu menjadi jawaban yang sangat adil. kuartal pertama tahun 2005 kepengurusan HTI itu terjungkal dan hengkang lantaran kedzalimannya. Dan mohon maaf harus penulis sampaikan disini, otak utama dibalik penjungkalan dominasi kader HTI yang dzalim itu adalah penulis sendiri. Tak butuh waktu lama, hanya selama kurang-lebih 6 bulan penulis mendampingi para mahasiswa berdakwah ‘dibawah tanah’, LDK tersebut telah berhasil diselamatkan kembali dari orang yang dzalim. Kini, kondisinya telah berubah membaik. Saat amanah LDK dipegang kader-kader PKS, aktivis dakwah lain pun masih leluasa melakukan kegiatannya di kampus. Tanpa dihalang-halangi apalagi di kebiri.

Melihat fakta-fakta diatas memang menjadi miris. Belum menjadi ‘khalifah’ saja sudah dzalim, apalagi kalau betul-betul jadi khalifah versi mereka, bukan tidak mungkin akan jauuuuh lebih dzalim terhadap aktivis dakwah dari gerakan dakwah lain. Boleh saja mereka berbangga dan menyombongkan diri karena ‘mampu’ berkoar soal khilafah. Namun, jika khilafah yang dimaksud adalah khalifah yang dzalim seperti gambaran kader HTI yang bercokol di DKM dan LDK tersebut, umat Islam jelas tidak butuh.

Kenyataan ini memang tidak mengherankan jika merujuk pada sejarah HT mengenai sikap pendirinya, Syeikh Taqqiyudin An-Nabhani yang meminta ‘kekuasaan’ atas Ikhwan Yordania kepada As-Syahid Sayid Qutub rahimahullah (tahun 50-an). Padahal ketika itu Ikhwan mengajak Syaikh Taqiyudin An-Nabhani untuk memadukan perjuangan, namun justru yang terfikir olehnya adalah ingin mengambil alih kekuasaan atas Ikhwan di Yordania yang harus terpisah koordinasi dengan ikhwan di Mesir sebagai pusat gerakannya.

Barang kali beberapa nukilan fakta diatas cukup mewakili gambaran ‘tanda mata’ HTI untuk PKS. Sebuah tanda mata yang hingga hari ini terus mengalir laksana air dari hulu menuju hilir. Meski terus saja PKS didzalimi, nampaknya ia terus melaju dengan kerendah hati-annya. Terus berjuang wahai kafilah dakwah! Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat bagi umat yang rindu kepada kebenaran dan kebaikan.

MENGUNDANG DAN MENGGUGAH DUNIA

UNTUK PEDULI PALESTINA 

 
Penderitaan bangsa Palestina hingga detik ini belum pula usai. Bahkan entah sampai kapan mereka harus melewati hari-hari mereka dengan ketakutan dan kelaparan. Entah kapan akan berlalu gelap malam mereka yang tak lagi dihiasi suara jangkrik dan binatang malam melainkan dentuman suara rudal dan peluru.

Mungkin selama kebanyakan kaum muslimin di seluruh dunia tak peduli dengan nasib saudaranya di tanah para syuhada itu. Mungkin selama pemimpin-pemimpin dunia Islam terbutakan dengan panggung kekuasaan yang menyilaukan. Dan mungkin selama bergelintir gerakan Islam yang menjadikan kepiluan bangsa Palestina hanya sebagai komoditas untuk menjerat simpati umat Islam di dunia sementara brangkas-brangkas mereka begitu rapat untuk membatu saudaranya barang sesuap nasi.

Oleh karena itu, tak perlu menunggu kebanyakan kaum muslimin peduli dengan Palestina, tak perlu menunggu pemimpin-pemimpin negeri Islam membela Palestina, dan tak perlu menunggu gerakan-gerakan Islam yang takut menemukan keberaniannya, mari setiap kita sebagai seorang saudara bagi bangsa Palestina untuk senantiasa membuat langkah nyata!!! 

Hadiri, Aksi Solidaritas Untuk Rakyat Palestina yang diselenggarakan kerjasama IKADI Kota Tangerang dan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dalam momentum 100th Kebangkitan Nasional "Bangkit Negriku - Peduli Palestina". InsyaAllah acara akbar ini akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Ahad, 25 Mei 2008

Tempat : GOR Kota Tangerang

Waktu : 08.00 - 15.00 WIB

Bersama dengan ribuan masyarakat Kota Tangerang, insyaAllah akan hadir dalam acara ini beberapa tokoh Nasional seperti: Dr. Hidayat Nurwahid (Ketua MPR RI), Adhiyaksa Dault (Menegpora), Suripto (Ketua KNRP), Sabam Sirait (FPDIP DPR RI), Hj. Tuty Alawiyah, Habib Rizieq Sihab (Ketua Umum FPI), Gubernur Banten, Walikota Tangerang, Ulama MUI Kota Tangerang, dan lain-lain.

Menyemarakkan aksi galang kepedulian untuk bangsa Palestina ini insya Allah akan dimeriahkan oleh tim-tim nasyid ternama seperti Izzatul Islam, Shoutul Harokah, Ar-Ruhul Jadid, Asasi, Tufail Al-Ghifari dan juga bintang tamu ‘OPICK’. Di samping itu juga akan menampilkan operet Palestina dari Teater Jayakatwang yang pernah tampil di acara nasional di Istora Senayan Jakarta.

Kehadiran kita adalah doa dan pelipur lara kesedihan mereka. Infaq atau sedekah kita adalah amunisi untuk mereka mempertahankan diri dan kehormatan mereka. Dan kepedulian kita akan menjadi semangat dan bara api yang akan membuat mereka mampu melalui ujian dari Allah ini, demi membela dan mempertahankan Islam yang mulia.

Siapkan infaq terbaik Anda untuk saudara kita di Palestina!

One Man One Dollar To Save Palestina or MORE!