TAK SEKEDAR PARTAI ISLAM, TAPI PKS PARTAI DAKWAH (bagian 1)

Pasca Mukernas PKS tanggal 1-3 Februari 2008 lalu, media digegapgempitakan oleh berbagai reaksi masyarakat terkait beberapa komitmen yang diputuskan PKS. Pemberitaan miring dari kelompok-kelompok tertentu berseliweran di dunia maya. Dengan gaya bahasanya masing-masing mereka mencoba memojokkan PKS atas komitmennya menjadi partai yang lebih terbuka terhadap semua kalangan, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam. Sebagiannya juga mencoba mempersoalkan wacana koalisi ‘merah-putih’ antara PKS dengan PDI-P yang sesungguhnya baru sekedar bahasa silaturrahim para petinggi PKS ketika berkunjung ke Puri Satria untuk ‘kulonuwun’ dengan Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga yang memang berasal dari PDI-P.

Oleh karena itu, tulisan ini merupakan sedikit sumbangsih untuk menjadi tsaqofah bersama, baik bagi kader PKS ataupun masyarakat umum, bahwa apa yang menjadi komitmen-komitmen PKS dari Mukernas-nya di Bali beberapa waktu lalu sedikitpun tidak keluar dari konteks koridor dakwah Islam.

Koalisi dan Keterbukaan Islam

Ketika Perang Dunia meletus di tahun 1918, dimana kekhilafahan Turki bersekutu dengan Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria dalam Poros Tengah melawan sekutu yang terdiri dari AS, Rusia, Italia, Perancis, Inggris, dan Kanada, tidak banyak kalangan yang mempersoalkan persekutuan Khilafah Utsmani di Turki. Padahal jika ditilik, penyebab terjadinya Perang Dunia tersebut sama sekali tak terkait dengan kepentingan umat Islam, yaitu disebabkan peristiwa terbunuhnya Pangeran Ferdinand dari Austria oleh sekelompok teroris Serbia di Sarajevo.

Sejarah mencatat bahwa PD I mengakibatkan korban meninggal dengan jumlahnya yang sungguh sangat dahsyat. Kekhilafahan Turki sendiri harus membayar 1 juta nyawa tentara muslimnya yang menjadi korban peperangan. Sementara total korban perang dari kedua belah pihak, baik dari kalangan sipil ataupun tentara, mencapai 9 juta jiwa. Kekalahan Poros Tengah dimana Turki masuk didalamnya bersama Jerman, memang menjadi detik-detik akhir kedigdayaan khilafah Islam yang berpusat di Turki. Hingga pada tahun 1924 kekhilafahan Islam dijatuhkan oleh makar seorang pemikir sekuler Kemal Attaturk dengan dukungan kekuatan-kekuatan berideolagi di luar Islam. Fakta di atas tidak banyak dikupas oleh kalangan umum, termasuk kelompok Islam yang getol mengkampanyekan khilafah.

Yang ingin saya garis bawahi adalah, mengenai ‘persekutuan’ atau musyarakah Khilafah Turki dengan Jerman, Austria, dan Bulgaria. Bukankah mereka semua adalah bangsa kafir yang secara ideologi sangat berseberangan dengan umat Islam? Namun, mengapa khalifah Islam bekerjasama dengan mereka? Apakah dapat dikatakan bahwa Khalifah hanya berkoalisi dengan negara-negara kafir saat PD I meletus saja sementara sebelumnya tidak pernah ada proses kerjasama apa pun? Logika awam kita, tidaklah mungkin sebuah negara, apalagi kekhalifahan Islam, mempertaruhkan pengorbanan yang besar hingga jutaan nyawa melayang tanpa sebelumnya ada kerjasama yang erat. Seperti kita saja saat ini. Kita tidaklah mungkin memberikan bantuan dengan pengorbanan ‘habis-habisan’ untuk seseorang yang tak pernah kita kenali. Apalagi kita ketahui mereka bukanlah saudara seiman.

Jawaban pasti peristiwa di atas adalah karena kekuatan Islam yang besar saat itu bukanlah kekuatan satu-satunya yang berpengaruh dalam tataran dunia internasional. Kekuatan-kekuatan militer yang sangat kuat pada waktu itu juga dimiliki negara-negara kuffar seperti Rusia, Perancis, Italia, AS, dan juga Jerman. Karenanya pilihan berkoalisi dengan kekuatan kuffar adalah keputusan untuk memelihara hubungan harmonis saling menguntungkan dan demi kepentingan menjaga kedaulatan wilayah Islam agar tidak ‘direcoki’.

Mestinya kita bisa memahami keputusan ‘pahit’ sang khalifah tentang persekutuannya dengan negara-negara Non-Islam. Kenapa? karena masyarakat Islam sebesar apapun tidak sepatutnya membatasi diri dengan pergaulan yang sempit. Termasuk dalam hal pergaulan politik internasional. Sejarah memang berbicara fakta, ketika hubungan baik dengan di luar kalangan Islam tidak dijaga dan dipelihara, maka pilihan ‘permusuhan’ oleh kalangan di luar Islam adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Akibatnya kekuatan non-Islam tersebut terus berupaya mengerogoti wilayah-wilayah Islam sejengkal demi sejengkal. Apalagi setelah kekalahan Khilafah pada perang Lepanto (1571), khilafah tidak lagi melakukan ekspansi dan hanya mempertahankan wilayahnya. Sayangnya, kemerosotan pemahaman Islam yang luar biasa membuat kekuatan-kekuatan di luar Islam mulai mengincar dan mencabik wilayah-wilayah pemerintahan kekhalifahan Islam.

Pada Perjanjian Carlowitz (1699), wilayah Hongaria, Slovenia, Kroasia, Hemenietz, Padolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia lepas; masing-masing jatuh ke tangan Venezia dan Habsburg. Ditambah khilafah harus kehilangan wilayahnya di Eropa pada Perang Krim di abad ke-19, dan lebih tragis lagi setelah Perjanjian San Stefano (1878) dan Berlin (1887).

Sekali lagi, kembali kita bisa melihat fakta sejarah diatas, bahwa permusuhan dan pembatasan diri hanya akan merugikan umat Islam dengan segala konteksnya. Padahal selama enam abad kekhilafahan Turki telah menjadi pusat interaksi bangsa Timur dan Barat, dengan kata lain pusat interaksi dan kerjasama antara muslim dan non-muslim. Dan saat itu kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia dengan angkatan lautnya yang disegani.

 
(bersambung..)