TAK SEKEDAR PARTAI ISLAM, TETAPI PKS PARTAI DAKWAH (bagian 2)

Pasca Mukernas PKS tanggal 1-3 Februari 2008 lalu, media digegapgempitakan oleh berbagai reaksi masyarakat terkait beberapa komitmen yang diputuskan PKS. Pemberitaan miring dari kelompok-kelompok tertentu berseliweran di dunia maya. Dengan gaya bahasanya masing-masing mereka mencoba memojokkan PKS atas komitmennya menjadi partai yang lebih terbuka terhadap semua kalangan, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam. Sebagiannya juga mencoba mempersoalkan wacana koalisi ‘merah-putih’ antara PKS dengan PDI-P yang sesungguhnya baru sekedar bahasa silaturrahim para petinggi PKS ketika berkunjung ke Puri Satria untuk ‘kulonuwun’ dengan Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga yang memang berasal dari PDI-P.

PKS sebagai Partai Dakwah

Dengan demikian bisa ditarik sebuah benang merah bahwa bekerjasama dengan kalangan di luar Islam adalah sebuah tuntutan humanisme dan Islam yang rahmatan lil’alamin. Dan sejarah Islam telah membuktikannya di abad 16 lalu bagaimana kejayaan Islam terbentang luas dari Arab hingga ke Eropa dan Afrika. Dan sejarah juga memberikan pelajaran, bahwa ketika kita gagal bekerjasama membangun kemaslahatan maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kekuatan di luar Islam akan senantiasa membidik, mengintai, dan merongrong serta memecah belah Islam. Bahkan sampai hancur berkeping-keping sebagaimana hancurnya kekhilafahan Ustmani di tangan orang-orang kuffar. Padahal menurut catatan sejarah, Perancis dan Inggris yang menjadi lawan Khilafah Turki pada PD I, sebelumnya adalah sekutu dekat Turki dalam kerjasama ekonomi dan militer.

Nah, kembali kepada esensi persoalan utama. Kenapa PKS tidak menutup pintu untuk berkoalisi dengan PDI-P (sebagaimana santer dimuat diberbagai media massa dan internet) yang dikenal dengan partai sekuler??

Jika mencermati tulisan sebelumnya mungkin sudah sedikit gamblang. Bahwa Islam saja yang digdaya di tangan khalifah melakukan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan kuffar, apalagi PKS yang masih baru tumbuh dalam kancah politik Indonesia? Selain itu harus di akui dengan jujur bahwa PDI-P bukanlah kekuatan kuffar yang membidik umat Islam secara prinsipil. Warna perjuangannya memang kental diwarnai dengan ‘ideologi merah’ yang dipengaruhi tokoh-tokoh penggeraknya. Namun, bukankah di kalangan mereka juga banyak yang muslimnya? Jika Khilafah saja bekerjasama dengan kekuatan yang 100% kuffar, apalagi PKS dengan PDI-P yang jelas-jelas juga banyak orang Islamnya?

Jika sebagian kalangan menilai bahwa keputusan Mukernas PKS menjadi partai yang lebih terbuka dan siap membuka kran koalisi dengan PDI-P adalah pilihan konyol dan pragmatis untuk meraih kekuasaan, maka pandangan tersebut sangatlah keliru. PKS adalah Partai Da’wah yang segala sepak terjangnya didasarkan untuk kemaslahatan umat serta demi terbangunnya pemahaman Islam menjadi lebih baik lagi dikalangan masyarakat umum Indonesia. Sebagai partai politik PKS secara tegas meyakini bahwa melayani umat secara profesional, amanah, dan bersih adalah tuntutan Islam itu sendiri. Apakah yang akan dilayani itu cukup yang ber-KTP Islam saja? Atau yang berjenggot, bersarung, bersurban, atau yang di lemarinya terdapat bendera hitam bertuliskan ‘lailahaillallah’ saja? Tentunya tidak. Sebab Islam datang untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan untuk semua umat manusia tanpa pandang bulu.

Al-Qur’anul karim menyebutkan bahwa manusia Allah ciptakan dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda sebagaimana firman-Nya:

"Wahai manusia, Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu atas yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya". (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Allah SWT juga berfiman,

“Jikalau Rabb-mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu (yaitu para rasul as), dan untuk (perbedaan pendapat) itulah Allah menciptakan mereka, kalimat Rabb-mu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam itu dengan Jin dan Manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud: 118-119)

Dua ayat di atas menjadi sebuah sunnatullah bahwa manusia itu berbeda-beda, termasuk dalam pijakan ideologi politiknya. lantas apakah gara-gara mereka tidak berasas Islam mereka telah keluar dari kodrat sebagai makhluk Allah, dan tak layak lagi untuk disentuh dengan nilai-nilai dakwah? Jikalau persepsi itu benar adanya bahwa mereka yang berideologi Islam saja yang layak untuk dijadikan kawan, niscaya Allah SWT tak akan pernah memberi rizki dan kehidupan bagi makhluknya yang tidak beriman. Itulah fakta keragaman yang tak bisa dipungkiri. Tanpa keragaman niscaya tak akan pernah dikenal sebutan bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin.

Sementara dalam hal bekerjasama diantara umat manusia yang tidak berideologi Islam, maka salah satu hadits Rasulullah saw. cukup menjadi bukti bahwa Islam tidak mengharamkan bekerjasama dengan orang-orang non-Islam, apalagi kalau hanya orang sekuler yang masih bertuhan. Anas berkata: “Rasulullah SAW telah melakukan perjanjian (mempersekutukan) antara Quraisy dan al-Anshar di rumahnya di Madinah” (HR Muslim: bab muakhooh: 16/82)

Dalam Islam, musyarokah atau koalisi politik disebut juga dengan at-tahaluf as-siyasi, yang secara etimologi artinya adalah perjanjian atau sumpah. Dikatakan oleh Ibnu Al-Ashir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits; beliau menyebutkan bahwa at-tahaluf adalah saling mengikat dan saling berjanji dalam tolong menolong, bantu membantu dan kesepakatan.

Peristiwa musyarokah dalam Islam yang melibatkan kalangan muslim dengan non-muslim sebetulnya bukan barang baru. Di zaman Rasulullah hal ini pernah dilakukan. Bahkan ketika di Makkah, Rasulullah sendiri senantiasa ‘berkoalisi’ dengan Abu Thalib pamannya yang tak pernah masuk Islam hingga ajalnya. Abu Thalib lah yang tak henti-hentinya membela dan melindungi Rasulullah dari masyarakat Quraisy yang mengincar beliau dan eksistensi da’wahnya.

Beberapa peristiwa yang menjadi contoh musyarakah ini adalah peristiwa kabilah-kabilah yang memperebutkan kepemimpinan di Makkah dalam mengurusi kiswah, pembawa bendera peperangan, dan penjamuan kepada tamu-tamu ka’bah. Salah satu peristiwa koalisi yang diapresiasi oleh Rasulullahi SAW adalah peristiwa Hilfu al-fudhul. Rasulullah mengatakan: “Seandainya aku di undang (dalam Hilful Fudhul) di masa Islam maka aku akan memenuhi (undangan)nya”. Sebagaimana diketahui bahwa Hilful Fudhul ditegakkan untuk menolong orang-orang yang terdzalimi hak-haknya.

Peristiwa lain yang menyejarah adalah peristiwa perjanjian damai Rasulullah beserta para sahabat dengan kaum Yahudi Bani Quraidzah di Madinah demi menciptakan keamanan bersama dan menegakkan keadilan. (Sirah Nabawiyah Syeikh al-Mubarakfuri).

PKS sebagai partai da’wah senantiasa mengedepankan khusnudzon kepada semua pihak, dengan latar belakang apapun. Baik latar belakang agama maupun pilihan politiknya. Bahwa setiap orang atau kelompok memiliki potensi berbuat kebaikan. Bukankah kita sering disodori pertanyaan yang kadang tidak mudah untuk memberikan jawaban yang pas, kenapa ada orang Islam perilakunya buruk dan suka menfitnah, sementara ada orang non-muslim tetapi baik hati dan dermawan bagi lingkungan masyarakatnya? Karenanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, PDI-P pun masih tetap berpotensi melakukan kebaikan. Demikian pula dengan partai-partai yang lain.

Lantas kenapa dengan PDI-P bukan dengan partai berasas Islam atau berbasis massa Islam saja? Tidak benar bahwa PKS hanya membuka pintu musyarakah atau kerjasama dengan PDI-P saja. Pertengahan 2007 lalu PKS juga membangun silaturrahim intensif dengan PPP pimpinan Hamzah Haz. Bahkan kunjungan balik satu sama lain cukup hangat diberitakan terkait issu rencana tandingan untuk menghadang koalisi Golkar-PDIP di Medan dan Palembang beberapa bulan lalu. Diberbagai daerah, PKS menunjukkan keragaman dalam menentukan dengan siapa mereka memilihan untuk berkerjasama.

Koalisi Berpijak pada Paradigma Dakwah

Untuk itu, yang menjadi perhatian PKS adalah bukan dengan siapa harus berkoalisi, namun bagaimana koalisi dapat menghasilkan maslahat yang lebih baik bagi umat ini. Dengan siapapun dan dengan latar belakang apapun karena PKS adalah partai dakwah yang harus menjadikan siapapun sebagai ladang dan mitra dakwah. Karenanya yang menjadi pijakan koalisi PKS dengan pihak lain adalah parameter-parameter dakwah dan kemaslahatan umat. Secara panjang lebar, penjelasan mengenai parameter-parameter musyarakah telah diulas oleh Drs. Al-Muzammil Yusuf dalam sebuah artikel berjudul "Musyarokah : Paradigma, Strategi dan Tolok Ukur".

Sejalan dengan apa yang menjadi landasan koalisi PKS, Imam Syafi’I dalam Mughni Al-Manhaj menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam boleh dan tidaknya bersekutu dengan non-muslim, atau dalam konteks ini kalangan sekuler, adalah mengenai kemaslahatan umat. Sehingga dengan musyarakah ini diharapkan nilai-nilai maslahat yang berlaku umum dapat dimaksimalkan dan dibangun dengan lebih nyata.

Apabila berkoalisi dalam konteks politik adalah sebuah kelaziman. Maka hubungan interaksi dengan kalangan luar yang tak berideologi Islam menjadi sunnah yang harus dijalankan dalam kacamata da’wah. Sebab, da’wah memiliki karakter terbuka. Terbuka bagi siapa saja entah bagi mereka yang muslim abangan ataupun mereka yang telah berkeyakinan di luar Islam. Dan demikian pula Rasulullah beserta para sahabat memberikan tauladan. Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Itulah PKS sebagai partai da’wah, dan seterusnya akan menjadi partai da’wah, serta tidak sekedar sebagai partai Islam saja.

(selesai) 

TAK SEKEDAR PARTAI ISLAM, TAPI PKS PARTAI DAKWAH (bagian 1)

Pasca Mukernas PKS tanggal 1-3 Februari 2008 lalu, media digegapgempitakan oleh berbagai reaksi masyarakat terkait beberapa komitmen yang diputuskan PKS. Pemberitaan miring dari kelompok-kelompok tertentu berseliweran di dunia maya. Dengan gaya bahasanya masing-masing mereka mencoba memojokkan PKS atas komitmennya menjadi partai yang lebih terbuka terhadap semua kalangan, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam. Sebagiannya juga mencoba mempersoalkan wacana koalisi ‘merah-putih’ antara PKS dengan PDI-P yang sesungguhnya baru sekedar bahasa silaturrahim para petinggi PKS ketika berkunjung ke Puri Satria untuk ‘kulonuwun’ dengan Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga yang memang berasal dari PDI-P.

Oleh karena itu, tulisan ini merupakan sedikit sumbangsih untuk menjadi tsaqofah bersama, baik bagi kader PKS ataupun masyarakat umum, bahwa apa yang menjadi komitmen-komitmen PKS dari Mukernas-nya di Bali beberapa waktu lalu sedikitpun tidak keluar dari konteks koridor dakwah Islam.

Koalisi dan Keterbukaan Islam

Ketika Perang Dunia meletus di tahun 1918, dimana kekhilafahan Turki bersekutu dengan Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria dalam Poros Tengah melawan sekutu yang terdiri dari AS, Rusia, Italia, Perancis, Inggris, dan Kanada, tidak banyak kalangan yang mempersoalkan persekutuan Khilafah Utsmani di Turki. Padahal jika ditilik, penyebab terjadinya Perang Dunia tersebut sama sekali tak terkait dengan kepentingan umat Islam, yaitu disebabkan peristiwa terbunuhnya Pangeran Ferdinand dari Austria oleh sekelompok teroris Serbia di Sarajevo.

Sejarah mencatat bahwa PD I mengakibatkan korban meninggal dengan jumlahnya yang sungguh sangat dahsyat. Kekhilafahan Turki sendiri harus membayar 1 juta nyawa tentara muslimnya yang menjadi korban peperangan. Sementara total korban perang dari kedua belah pihak, baik dari kalangan sipil ataupun tentara, mencapai 9 juta jiwa. Kekalahan Poros Tengah dimana Turki masuk didalamnya bersama Jerman, memang menjadi detik-detik akhir kedigdayaan khilafah Islam yang berpusat di Turki. Hingga pada tahun 1924 kekhilafahan Islam dijatuhkan oleh makar seorang pemikir sekuler Kemal Attaturk dengan dukungan kekuatan-kekuatan berideolagi di luar Islam. Fakta di atas tidak banyak dikupas oleh kalangan umum, termasuk kelompok Islam yang getol mengkampanyekan khilafah.

Yang ingin saya garis bawahi adalah, mengenai ‘persekutuan’ atau musyarakah Khilafah Turki dengan Jerman, Austria, dan Bulgaria. Bukankah mereka semua adalah bangsa kafir yang secara ideologi sangat berseberangan dengan umat Islam? Namun, mengapa khalifah Islam bekerjasama dengan mereka? Apakah dapat dikatakan bahwa Khalifah hanya berkoalisi dengan negara-negara kafir saat PD I meletus saja sementara sebelumnya tidak pernah ada proses kerjasama apa pun? Logika awam kita, tidaklah mungkin sebuah negara, apalagi kekhalifahan Islam, mempertaruhkan pengorbanan yang besar hingga jutaan nyawa melayang tanpa sebelumnya ada kerjasama yang erat. Seperti kita saja saat ini. Kita tidaklah mungkin memberikan bantuan dengan pengorbanan ‘habis-habisan’ untuk seseorang yang tak pernah kita kenali. Apalagi kita ketahui mereka bukanlah saudara seiman.

Jawaban pasti peristiwa di atas adalah karena kekuatan Islam yang besar saat itu bukanlah kekuatan satu-satunya yang berpengaruh dalam tataran dunia internasional. Kekuatan-kekuatan militer yang sangat kuat pada waktu itu juga dimiliki negara-negara kuffar seperti Rusia, Perancis, Italia, AS, dan juga Jerman. Karenanya pilihan berkoalisi dengan kekuatan kuffar adalah keputusan untuk memelihara hubungan harmonis saling menguntungkan dan demi kepentingan menjaga kedaulatan wilayah Islam agar tidak ‘direcoki’.

Mestinya kita bisa memahami keputusan ‘pahit’ sang khalifah tentang persekutuannya dengan negara-negara Non-Islam. Kenapa? karena masyarakat Islam sebesar apapun tidak sepatutnya membatasi diri dengan pergaulan yang sempit. Termasuk dalam hal pergaulan politik internasional. Sejarah memang berbicara fakta, ketika hubungan baik dengan di luar kalangan Islam tidak dijaga dan dipelihara, maka pilihan ‘permusuhan’ oleh kalangan di luar Islam adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Akibatnya kekuatan non-Islam tersebut terus berupaya mengerogoti wilayah-wilayah Islam sejengkal demi sejengkal. Apalagi setelah kekalahan Khilafah pada perang Lepanto (1571), khilafah tidak lagi melakukan ekspansi dan hanya mempertahankan wilayahnya. Sayangnya, kemerosotan pemahaman Islam yang luar biasa membuat kekuatan-kekuatan di luar Islam mulai mengincar dan mencabik wilayah-wilayah pemerintahan kekhalifahan Islam.

Pada Perjanjian Carlowitz (1699), wilayah Hongaria, Slovenia, Kroasia, Hemenietz, Padolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia lepas; masing-masing jatuh ke tangan Venezia dan Habsburg. Ditambah khilafah harus kehilangan wilayahnya di Eropa pada Perang Krim di abad ke-19, dan lebih tragis lagi setelah Perjanjian San Stefano (1878) dan Berlin (1887).

Sekali lagi, kembali kita bisa melihat fakta sejarah diatas, bahwa permusuhan dan pembatasan diri hanya akan merugikan umat Islam dengan segala konteksnya. Padahal selama enam abad kekhilafahan Turki telah menjadi pusat interaksi bangsa Timur dan Barat, dengan kata lain pusat interaksi dan kerjasama antara muslim dan non-muslim. Dan saat itu kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia dengan angkatan lautnya yang disegani.

 
(bersambung..)