PKS Rahmatan Lil’alamin
KE-RAHMATAN LIL’ALAMIN-AN PKS;
Upaya Demarketisasi itu Tumbang dengan Sendirinya
Saat ini, yang namanya bekerjasama dengan kalangan non-muslim tiba-tiba mencuat menjadi thema yang menarik untuk diperbincangkan banyak pihak. Seolah-olah dunia ini sejak lama terbelah menjadi dua yang secara otomatis memisahkan antara kehidupan seorang muslim dengan kehidupan non-muslim. Sehingga topik keterbukaan untuk saling membantu dalam kemaslahatan sosial antara umat Islam dengan non-muslim menjadi asing dan aneh. Euforia ini muncul bukan tanpa sebab, ‘keanehan’ ini muncul secara berjamaah atas langkah politik PKS pasca Mukernas 1-3 Februari 2008 lalu di pulau Bali.
Sebagai seorang muslim, penulis tentu terperanjat menyikapi hal ini. Bukan lantaran keputusan Mukernas PKS untuk siap bekerjasama dan mengakomodasi pluraritas bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama ini, tetapi lebih kepada reaksi masyarakat, lebih-lebih sebagian gerakan Islam, yang memandang heran terhadap pilihan langkah dakwah PKS untuk secara lebih luas dan terbuka terhadap keanekaragaman bangsa Indonesia secara utuh. Mereka lupa bahwa dakwah memiliki karakteristik terbuka bagi semua makhluk yang bernama manusia. Mereka lupa bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik bagi mereka yang beriman maupun mereka yang bukan muslim.
Sampai ada kader-kader dari sebuah gerakan Islam yang memanfaatkan kondisi ini untuk mendemarketisasi partai dakwah tersebut lewat berbagai media, terutama media internet. Dari mulai mempersoalkan pemilihan tempat di pulau Bali, soal logo Mukernas yang mereka sebut berupa Pura, sampai pada tudingan bahwa PKS telah meninggalkan jati dirinya sebagai Partai Islam karena berubah paltform menjadi partai terbuka. Lebih menggelikan lagi ada sebuah tulisan dari seorang wartawan senior www.eramuslim.com, Rizky Ridyasmara, yang mencoba mengusik PKS dengan artikelnya berjudul ‘Antara Bali dan Ghaza’. Apakah semua yang dituduhkan itu benar adanya? Ternyata issu yang mereka gulirkan baik tentang masalah pemilihan lokasi, tentang logo Mukernas, maupun platform sebagai Partai Terbuka, semuanya mentah total.
Pemilihan lokasi yang ditudingkan banyak kalangan bahwa PKS memilih Bali adalah dalam rangka rihlah atau tour rontok seketika dengan dikeluarkannya Bayan DPP mengenai alasan Bali sebagai tempat Mukernas PKS. Tudingan bahwa PKS mulai berkompromi dengan kemaksiatan juga hangus dan tidak terbukti. Aktivitas para peserta Mukernas yang disorot banyak media tak satu pun yang tertangkap sedang berleha-leha ditempat-tempat yang bukan menjadi area Mukernas untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kegiatan di luar syuro justru membawa semangat dakwah Islam yang kental dan santun. Acara seminar, Senam PKS, sampai dengan pembentukan Gema Keadilan propinsi Bali berlangsung tanpa menabrak nilai-nilai Islam.
Sebaliknya, banyak masyarakat Bali yang notabene mayoritas beragama Hindu turut senang dan bersyukur atas kehadiran PKS. Kehadiran PKS di pulau dewata itu cukup efektif menghapuskan citra negatif bangsa Indonesia yang cenderung melekat di mata dunia internasional sejak berbagai peristiwa ledakan bom yang selama beberapa tahun terakhir sering terjadi dibeberapa titik di wilayah Indonesia. Bahwa Bali kondusif dan tetap aman dari ganguan para ‘teroris’ yang selama ini menggunakan kedok Islam. Kalangan pengusaha juga merasakan imbas positif ini. Tidak luput pula kegembiraan Walikota Denpasar, Anak Agung Puspayoga’ yang dua kali dikunjungi Dr. Hidayat Nurwahid beseta rombongan dari Dewan Syariah Pusat dan Majelis Pertimbangan Pusat.
Bahkan kehadiran ribuan kader PKS serasa menunjukkan bahwa kekeliruan segelintir aktivis Islam yang selama ini menjalankan aksinya dengan kekerasan telah tertutup pintu dan ruang geraknya. Kenapa, sebab PKS secara tidak langsung menjelaskan kepada umat Islam di Indonesia bahwa Bali juga bagian dari jengkal tanah yang Allah karuniakan untuk disemaikan dakwah Islam yang lembut dan santun. Bali bukanlah musuh umat Islam hanya lantaran berpenduduk mayoritas Hindu, atau gara-gara disana banyak lokasi yang saat ini menjadi tempat maksiyat. Jikalau benar banyak tempat yang saat ini digunakan untuk bermaksiyat kepada Allah, maka menjadi tugas para da’i-lah untuk meluruskannya. Meluruskan dengan santun dan bermartabat.
Karenanya satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa seminoritas apapun, disana juga terdapat orang-orang muslim yang senantiasa melafazkan kalimat lailahaillallah di kala pagi dan petang. Mereka adalah kalangan kecil yang selama ini kurang tersentuh oleh perhatian saudaranya secara maksimal dan sewajarnya. Dengan kehadiran PKS awal Februari lalu, umat Islam minoritas disana menjadi lebih percaya diri bahwa mereka juga terakui dan diperhatikan sebagai bagian dari umat Islam yang besar di seluruh dunia ini. Hal ini sejalan dengan landasan dasar yang digunakan DPP PKS untuk membantu mengukuhkan eksistensi dan dakwah Islam yang saat ini minoritas di pulau Dewata itu. Sehingga, salah satu agenda diluar Mukernas yang dilakukan oleh para petinggi PKS adalah bersilaturrahim ke tempat para ulama yang salah satunya adalah ketua MUI propinsi Bali.
Mengenai tudingan yang kedua, bahwa logo Mukernas berupa Pura, tentu hal ini sengaja dilebih-lebihkan oleh kalangan aktivis yang merasa cukup nikmat dengan mencibir PKS. Mereka mengatakan bahwa demi kepentingan politiknya PKS rela merubah segalanya. Padahal hal ini sudah diklarifikasi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah propinsi Bali, M. Suhaimin Sutarmadi (24/1/2008). Logo tersebut hanyalah sebuah icon daerah sebagaimana Jakarta punya Monas, Banten punya Menara Masjid Banten, Bandung punya Gedung Sate, Kudus dengan Masjid Menara yang merupakan sebuah gapura, Palembang dengan jembatan Amperanya, dan lain-lain. Jelas, jika umat Islam Indonesia menginginkan simbol-simbol kedaerahan di Bali lebih Islami, maka sudah sepantasnya mereka berfikir apa yang bisa mereka sumbangkan untuk dakwah Islam di Bali. Bukan cuma ngomongin orang lain berdasarkan pada dzon belaka. Jika suatu masa nanti Bali atas izin Allah berubah menjadi mayoritas muslim bisa jadi lain cerita.
Dan lagi kenapa harus memper-pusing dengan masalah yang sepele ini? Bukankah di spanyol juga banyak bangunan yang berarsitektur Islami tetapi ternyata sebuah Gereja? Dan sebaliknya, dengan yang terjadi di negara-negara Barat dimana bangunan-bangunan gereja yang sudah sepi jemaat dijadikan tempat sholat oleh orang-orang Islam. Di indonesia juga tidak sedikit masjid etnis China yang bangunannya mirip klenteng. Ada masalah? Sekali lagi tidak. Apalagi sudah ditegaskan bahwa gambar logo Mukernas PKS adalah sebuah gapura yang identik dengan icon kedaerahan pulau Bali.
Terkait tudingan yang ketiga ini, beberapa kader sebuah kelompok Islam sampai bersusah payah menuliskan artikel lengkap dengan dalil-dalilnya. Artikel tersebut disebarkan melalui email dan milist-milist. Artikel yang berjudul ‘Parpol Islam’ itu mengulas dengan nuansa bahwa PKS sudah bukan lagi Partai Islam dengan issunya yang menjadi Partai Terbuka. Tidak hanya itu, ulasan yang ditulis oleh Ust. Daud Rasyid yang seolah bertentangan dengan langkah PKS serta nampak menguatkan tulisannya juga disebarluaskan. Namun, sayang alangkah disayang, ternyata asumsinya mentah total. Sebab tidak sekedar PKS tetap sebagai Partai Islam, tetapi PKS juga tetap sebagai Partai Dakwah. Sekali lagi, bayanat yang dikeluarkan 3 lembaga tinggi PKS telah mementahkan opini yang beredar dan tak bertanggung jawab ini.
Lebih kurang opini yang di sodorkan wartawan eramuslim.com juga sudah terjawab dengan beberapa ulasan di atas. Hanya yang secara khusus diangkat sang wartawan bahwa dengan penyelenggaraan Mukernas PKS di Bali, PKS sudah hilang empatinya dengan warga Ghaza di Palestina. Dengan mengetengahkan cerita percakapan dengan salah seorang kader PKS yang turut menjadi peserta Mukernas, Rizky Ridyasmara, sang wartawan eramuslim.com itu menggiring opininya seolah tinggal dia sendirian yang masih ‘lurus’. Sementara orang-orang shalih yang berangkat ke Bali sudah tak layak lagi menjadi tauladan dalam dakwah lantaran mereka menyelenggarakan hajat partainya di hotel berbintang di pulau yang terkenal dengan tari kecaknya itu.
Opini yang dituliskan sangat terasa dipaksakan. Dan aneh ketika sang wartawan ini mencoba memposisikan PKS sudah tidak empati lagi dengan rakyat Ghaza. Dari sudut pandang mana? Apakah hanya karena mereka berkumpul ditempat yang relatif mewah? Atau hanya karena mereka jauh-jauh pergi ke Bali? Atau hanya karena pengeluaran yang cukup besar untuk penyelenggaraan Mukernas? Jika persoalannya demikian, maka sdr. wartawan ini mengetengahkan opini bernuansa demarketisasi yang sangat dangkal dan merem dari fakta-fakta di lapangan tentang keseriusan dukungan PKS kepada bangsa Palestina. Penulis sedikit tertarik untuk menelusur siapa sebenarnya sang wartawan ini?
Allah SWT telah mengatur dunia ini dengan sedemikian rupa. Ujian yang Dia berikan kepada hambanya pun bermacam-macam. Ada ujian kefakiran, katakutan, kelaparan, kesakitan, kesengsaraan, begitu pula dengan ujian yang berupa kecukupan, kemampuan, rizki yang berkah, bahkan fasilitas kemudahan yang dalam genggaman tangan. Justru karena sunnatullah inilah dunia ini hidup. Ada sedekah, ada syukur, ada tabah, ada saling tolong menolong, ada zakat, ada do’a, ada sabar, ada ikhlas, ada empati, maupun ada pembelaan terhadap kaum yang lemah.
Mukernas bagi sebuah partai adalah ibarat kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Jika tanpa alat komunikasi dan internet sdr. Rizky Ridyasmara ini tak mampu menuangkan ide-idenya didunia maya. Maka begitu pula Partai. Jika laptop mahal dan HP mewah yang dimiliki sdr. wartawan ini sebuah kewajaran, maka hotel mewah berkapasitas besar yang mampu menampung seluruh peserta Mukernas adalah sebuah kebutuhan pokok. Jika besarnya biaya yang dikeluarkan sdr. Rizky untuk belanja kebutuhan rutin serta biaya pendidikan untuk anak-anaknya dia anggap wajar dikeluarkan ditengah-tengah derita warga Ghaza, maka kebutuhan pokok lah bagi sebuah partai untuk menfasilitasi perumusan agenda-agenda dakwah dan keumatan dengan baik dan pebuh perhitungan. Sebelum berpanjang lebar, penulis batasi ulasan mengenai sdr. Rizky Ridyasmara dalam tulisan ini yang insyaAllah akan dibuat ulasan tersendiri dalam sebuah artikel berjudul "Menghitung Belanja Rizky Ridyasmara di tengah Derita Warga Ghaza".
Kembali kepada thema awal mengenai bekerjasama dengan non-muslim. Tidak dapat dibendung lagi, berangkat dari stigma negatif yang selama ini coba ditimpakan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada partai kader ini, PKS kini telah memantapkan langkah untuk tampil lebih integral. Hasil Mukernas yang mengamanatkan untuk bekerja secara bersih, lebih peduli, dan lebih menguatkan profesionalisme ini, mendorong seluruh jajaran kader PKS untuk mulai menyamakan suhu agar lebih gesit dan intensif dalam menyampaikan dakwah Islam dan pendidikan politik. Tak pelak, partai yang dulunya di cap sangat eksklusif dan di stigmasi beraliran ‘talibanisme’ saat ini mulai merentangkan tangan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak manapun yang cinta kepada kebaikan.
Penulis melihat bahwa PKS benar-benar ingin menerapkan dakwah Islam yang rahmatan lil’alamin. Dakwah yang tidak menempatkan setiap orang-orang non-muslim sebagai golongan yang tak mungkin berbuat kebaikan. Namun sebaliknya, PKS membuka diri untuk bekerjasama dengan siapapun yang setuju dengan prinsip-prinsip dasar perjuangannya dalam membela umat dan bangsa. Tentu tak lepas dar koridor yang tertuang dalam platform organisasinya, sebagai Partai Islam dan Partai Dakwah.







