HTI fitnah PKS
SYARI’AT ISLAM TANPA TABAYYUN, APAKAH ADA?
Apabila seseorang yang cinta syari’ah dan Islam, maka orang tersebut akan mendahulukan bertabayyun sebelum mengeluarkan berita beraroma fitnah kepada publik. Hal ini terkait dengan artikel yang termuat dalam buletin Al-Islam edisi 356, 23 Mei 2007. Mungkin kasus dana DKP bagi sebagian pihak sudah cukup ‘usang’, namun kebenaran kapanpun harus diungkap agar fitnah menjadi hancur. Buletin Al-Islam, yang merupakan salah satu produk utama HTI, disalah satu paragrafnya menyebutkan sebagai berikut:
"… Bahkan tim sukses pasangan calon terpilih SBY-JK juga mendapatkan aliran dana sebesar Rp225 juta. ICW juga mencatat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mendapatkan dana sejumlah Rp 300 juta…."
Berikut ini saya petikkan sebagian dari tanggapan Presiden PKS yang dilansir www.pk-sejahtera.org (Kamis, 24 Mei 2007 ) terkait dengan tuduhan HTI diatas;
“ … PK-Sejahtera Online: JAKARTA—Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ir H Tifatul Sembiring menegaskan tidak pernah menerima dana bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia(DKP RI). Hal tersebut diungkapkannya menanggapi adanya tudingan beberapa partai politik yang menerima dana non bujeter DKP. "PKS tidak pernah menerima dana DKP," tegas Tifatul di Jakarta, Kamis (24/5).
Mengenai Fachry Hamzah yang disebut-sebut oleh Sekjen Rokhmin menerima dana DKP, mengklarifikasi bahwa yayasannya yang bergerak di bidang riset disumbang oleh Rokhmin karena sering konsultasi dengan Fachry dan memberikan tugas-tugas penyusunan konsep.
Mantan Presiden PKS DR Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak ada dana dari DKP masuk ke rekening Bendahara PKS dan hal ini telah diaudit oleh KPU. Sementara Pak Suswono secara pribadi pernah meminjam uang kepada Rokhmin sebesar Rp. 100 juta dan pinjaman itu sudah dilunasi kembali, anehnya catatan sekretaris Rokhmin tidak mencatat pengembalian itu.
Hasil Tim Investigasi yang dibentuk PKS sementara menyimpulkan bahwa beberapa pribadi yang menjadi pengurus yayasan, yang mengelola kelompok tani, nelayan dan mengadakan acara-acara baksos pernah mengajukan proposal (secara perseorangan) yang mungkin diidentifikasi sebagai kader PKS, mereka disumbang Rokhmin. Ada yang menyatakan, waktu disumbang tidak etis menanyakan sumber dana. Catatan sekretaris DKP tidak jelas keakuratannya. Jadi harus ditegaskan dengan gamblang dan dibuktikan di pengadilan kebenarannya…. ”
Berita yang di lansir www.detik.com tanggal 20/05/2007 14:31 WIB dengan judul “PKS Juga Bantah Terima Dana DKP” disebutkan sebagai berikut:
“ …Secara institusi PKS tidak terlibat,” kata Ketua DPP PKS Bidang Ekuintek Dr. Shohibul Iman usai peringatan Milad Pks di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Minggu (20/5/2007).
…
Shohibul menjelaskan dana DKP yang diterima oleh kader PKS sifatnya uang bantuan Idul Adha dan bersifat pinjaman. Ketika dipinjam oleh kader PKS, dana itu dicatat oleh pihak DKP. Namun ketika dikembalikan tidak dicatat. Kader PKS tersebut mempunyai bukti kwitansi mengenai pengembalian pinjaman tersebut. …”
Dan berikut ini adalah petikan dari Surat Klarifikasi Fahri Hamzah Ke Badan Kehormatan DPR yang dilansir oleh situs www.fpks-dpr.or.id Kamis, 07/06/2007);
"… Setelah saya pelajari surat dan seluruh berkas yang dilampirkan, termasuk BAP Rokhmin Dahuri yang dibuat KPK, ternyata ICW melakukan kesalahan karena menyebut saya sebagai salah satu dari 5 (lima) anggota DPR-RI penerima dana DKP (sesuai lampiran tanpa nomor halaman). Di sana disebutkan bahwa saya telah menerima dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2004 dan 9 Juni 2004. Hal tersebut yang dijadikan dasar bagi ICW untuk melaporkan saya kepada Badan Kehormatan DPR-RI karena dianggap telah melanggar Peraturan Tata Tertib DPR-RI pasal 59 ayat (1) dan Pasal 11 Kode Etik DPR RI.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, saya merasa keberatan dan melakukan klarifikasi sebagai berikut:
1. Saya tidak melanggar Peraturan Tata Tertib DPR-RI dikarenakan pada saat itu saya bukan Anggota DPR-RI. Saya baru menjadi anggota DPR-RI sejak tanggal 23 September 2004 sesuai dengan Keputusan Presiden RI nomor 137/M tahun 2004 dan pelantikan saya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004. Jadi jelas telah terjadi kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh ICW terhadap saya.
2. Oleh karena itu, saya mohon agar kiranya Badan Kehormatan segera membuat surat klarifikasi kepada ICW mengenai hal tersebut, guna menjaga kewibawaan institusi DPR RI umumnya dan khususnya saya selaku pihak yang dirugikan. …"
..
Semoga ‘kelompok’ yang selama ini lantang menyuarakan jargon syariah dan khilafah (tentu ini sesuatu yang baik) merasa cukup dengan beberapa kutipan penjelasan ini, dan tidak lagi menjadi harokah yang ikut-ikutan latah menebar fitnah (untuk mendapatkan keuntungan tertentu? mudah-mudahan tidak. Amiin)
Saya tidak sepakat jika Sdr. Muhammad Lazuardi (yang saya hubungi via telp di alamat: Hizbut Tahrir Indonesia Gedung Anakida Lt.7, Jl.Prof.Soepomo No.27 Tebet Jakarta Selatan Telp/Fax: 021-8312111, E-mail: info@hizbut-tahrir.or.id ), jika penulisan artikel bernada ‘tendensius’ itu dikatakan sebagai ‘nasehat’ (jika memang benar adanya). Terus kalo berita itu salah?? Harus dinamakan apa selain dari kata ‘fitnah’?
Apalagi artikel tersebut sudah tersebar melalui masjid-masjid yang didalamnya datang manusia untuk sujud kepada Allah. Apakah saat ini masjid sudah menjadi sarana HTI untuk menebar propaganda dan fitnah? Yang saya yakin pasti akan memunculkan dengki dan mata-rantai fitnah (sekali lagi, mudah-mudahan tidak). Dan lebih parah lagi? Artikel tersebut tidak memenuhi kode etik jurnalistik yang harus mengedepankan ‘klarifikasi’ pihak-pihak yang sangat mungkin dirugikan akibat pemuatan artikel tersebut. Media ‘kafir’ saja paham etika jurnalistik, ee.. harokah yang jargonnya syari’ah dan khilafah ko’ menginjak-injak Islam itu sendiri dengan cara mengesampingkan tabayyun atau klarifikasi. Bukankah tabayyun bagian dari tata nilai dan syari’at Islam?
Pertanyaan besarnya adalah, Apa tanggung jawab HTI kepada kaum muslimin untuk membersihkan fitnah ini dan mengakui kesalahan terhadap apa yang ditulis dalam artikel? Apakah akan diulas kembali dengan mencantumkan permohonan maaf kepada kaum muslimin yang sudah teracuni tulisan dalam buletin Al-Islam tersebut melalui media yang sama? Ditunggu aksi dan nyali HTI untuk berani mengakui kesalahan kepada umat ini.
Saya kira HTI tidak salah, yang salah adalah ICW, dan yang harus klarifikasi adalah ICW. Begitulah logikanya. Jika Republika memuat berita salah, ada jutaan orang yang membaca, dan mungkin juga mencantumkan dalam referensi mereka. Jika ternyata berita tersebut salah, yang wajib klarifikasi adalah Republika, bukan pembaca yang mengutip. Jika Republika sudah klarifikasi, maka pembaca diharap secara langsung tahu dan menyadari kesalahan. Anda tidak bisa mengejar ngejar pembaca untuk meminta maaf kepada Anda.
Berpikirlah yang jernih. Anda sudah berpikir negatif terhadap HTI dan setiap membaca apapun info dari mereka, yang Anda cari adalah kesalahannya. Begitulah watak kita sehari hari.
Anda cukup sebenarnya mempublikasikan permohonan maaf ICW. Al Islam selama ini hanya mengutip berita dan menjadikannya sebagai bahan analis. Maka tindakan itu adalah obyektif dan rasional. jadi, menuduh Al islam menebar fitnah adalah berlebihan.
Sekali lagi, jika Anda ingin mengkritik, kritiklah idenya, bantahlah dengan bukti-bukti ilmiah (pernyataan seseorang di media, melihat/mendengar langsung, penelitiah yang dipublikasikan, dll) yang diakui publik, jangan melontarkan pernyataan-pernyataan yang emosional, karena hal ini membuat orang yang berakal sehat tidak simpati kepada Antum ya Akhi fi Allah.
Salam Ukhuwah dari saudaramy yang tulus (jangan coba tafsirkan maksud menulis ini,karena jika salah, saya akan ambil amal baik antum di akhirat untuk menambal dosa saya yang banyak, Astaghfirullah)
Comment by Khutbah — March 9, 2008 @ 2:11 pm
Siapa bilang HTI ngga salah?
Atau memang begitu ya HTI, asal ada pihak lain yang mengeluarkan opini negatif terhadap PKS, lantas HTI bersegera menyambernya, mengutip dan lantas menyebarluaskannya. Kesempatan kali ya? Yahhh.. itung2 black campign gratis lah. Ntar kalo ada yang menpersoalkan ‘kebodohan tindakan’-nya itu, langsung mengelak dan CUCI TANGAN. Ngga gentle banget….. kasihan kader2nya kalo begitu. Jadi sebetulnya ‘al-islam’ itu ‘bacaan’ atau pembaca?? hehehe.. ente bingung membedakannya ya??
Plus, siapa yang ngejar2 pembacanya, lha wong saya cuma menampar orang yang linglung ko’.
Memang menyedihkan kalo ada gerakan yang ngaku2 memperjuangkan syariah ko menjadikan opini ICW sebagai DALIL yang jelas2 sudah samar dan meragukan. ICW ‘bersabda’, “bla..bla..bla…bla..”, duh. Tabayun dong man tabayun…! Jadi bukan saya yang berfikir negatif terhadap HTI, justru HTI yang berfikir negatif terhadap PKS. So, tidak ada yang berlebihan jika orang2 mengatakan Al-Islam menyebar fitnah.
Kalo ente bilang Al-Islam adalah kumpulan analisis maka tulisan2 saya adalah analisis dari Al-Islam. Tentu dengan versi saya, jika ente2 merasa berhak menulis apapun sesuai versi ente, kenapa orang lain ente persoalkan? Justru tulisan2 disini adalah buah dari pemikiran saya yang jernih melihat sekelompok orang yang mengaku2 aktivis khilafah gemar melontarkan tuduhan tanpa bukti kepada umat Islam. Kan saya menyadarkan mereka agar tidak terjerumus dan keasyikan atas dosa2 fitnahnya, dosanya besar lho.
Kalo HTI megutip kesalahan dianggap ilmiah (asal bisa menohok pihak lain), wah, maaf saya tidak seperti itu.
Sebenernya sederhana saja. Jadikan tulisan2 di webblog ini sebagai NASEHAT. Kalo ngga’ mau, kenapa ente2 merasa berhak mencaci dan fitnah pihak lain terus orang2 yang merasa menjadi korban harus menerima persepsi ente2 bahwa itu semua nasehat?
Waktu yang akan membuktikan sdr org2 yang suka melontarkan fitnah.
Comment by Administrator — March 13, 2008 @ 7:28 am
Bagaimana kalau yg menjelaskan adalah Pak Rohmin Sendiri, dan Beliau mengaku betul ketemu dgn pak hidayat dan pak fachri bahwa dana yg diberikan itu adalah dana untuk kampanye. Jika orang yg dituduh sj selama ini mengaku, apa Anda masih meragukannya. Jika tidak percaya, konfrontir saja dengan Pak Rohmin sendiri, biar antum tidak tutup mata.
Comment by gus rembang — April 5, 2008 @ 1:23 pm
Sebelum bicara memang sebaiknya kita punya ilmu. Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kalau memang sudah ada bukti yang kuat yang membuktikan seseorang atau sebuah organisai itu berbuat kesalahan, maka yang salah harus berani menanggung akibat dari perbuatannya. Bicaralah sesuai fakta dan kenyataan. Kesalahan itu diungkap bukan untuk mempermalukan orang yang salah, tetapi sebagai pelajaran kepada umat/masyarakat, agar kesalahan yang sama tidak terulang. Dan untuk yang salah agar mau berubah dari kesalahan yang dia lakukan. Islam itu satu, jangan terpecah hanya karena beda organisasi. Jangan karena fanatik terhadap organisasi yang kita ikuti membuat kita buta mata kepada kebenaran.
Comment by Ikhwan_IT — April 19, 2008 @ 11:56 am
Halah… HTI-PKS sama saja. Sama2 arogan, fundamentalis!
Klau sesama islam aja otot-ototan, kita jadi bingung, Mas! Islam mana yang mau diterapkan?
Yang lebih utama adalah menerapkan islam secara substansif, ga perlu dibawa-bawa ke politik..
Comment by Moderat — July 19, 2008 @ 8:26 am
Halah… HTI-PKS sama saja. Sama2 arogan, fanatik, fundamentalis.
Klo yang islam aja otot-ototan, kita jadi bingung Mas! Mau menerapkan islam yang mana?
Yang utama saat ini adalah bagaimana menerapkan Islam secara substantif. Bagaimana agar orang Islam bisa beriman tanpa rasa takut.
Comment by Moderat — July 19, 2008 @ 8:35 am
PKS oh PKS. Kini kamu tidak menakutkan. Kamu sama aja dengan partai-partai yang lain. Hwa ha haaaaa.
Lebih dari itu .. bukankah mantan presiden PKS telah koalisi dengan GOLKAR? alias golongan keturunan arab.
Comment by embuh rembang — August 7, 2008 @ 6:01 pm
Assalamu’alaikum
buat para kader2 baru seperti bung admin,
silahkan mampir ke http://pkswatch.blogspot.com
ana juga dulu seperti antum kok
Comment by mantan KI — April 3, 2009 @ 3:44 pm
untuk para kader pks angkatan muda silahkan mampir ke www.pkswatch.blogspot.com
Comment by mantan KI — April 3, 2009 @ 3:48 pm