SEBAIKNYA PKS DKI BERCERMIN KE ‘NEGERI TETANGGA’

SYARI’AT ISLAM TANPA TABAYYUN, APAKAH ADA?

Apabila seseorang yang cinta syari’ah dan Islam, maka orang tersebut akan mendahulukan bertabayyun sebelum mengeluarkan berita beraroma fitnah kepada publik. Hal ini terkait dengan artikel yang termuat dalam buletin Al-Islam edisi 356, 23 Mei 2007. Mungkin kasus dana DKP bagi sebagian pihak sudah cukup ‘usang’, namun kebenaran kapanpun harus diungkap agar fitnah menjadi hancur. Buletin Al-Islam, yang merupakan salah satu produk utama HTI, disalah satu paragrafnya menyebutkan sebagai berikut:

"… Bahkan tim sukses pasangan calon terpilih SBY-JK juga mendapatkan aliran dana sebesar Rp225 juta. ICW juga mencatat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mendapatkan dana sejumlah Rp 300 juta…."

Berikut ini saya petikkan sebagian dari tanggapan Presiden PKS yang dilansir www.pk-sejahtera.org (Kamis, 24 Mei 2007 ) terkait dengan tuduhan HTI diatas;

“ … PK-Sejahtera Online: JAKARTA—Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ir H Tifatul Sembiring menegaskan tidak pernah menerima dana bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia(DKP RI). Hal tersebut diungkapkannya menanggapi adanya tudingan beberapa partai politik yang menerima dana non bujeter DKP. "PKS tidak pernah menerima dana DKP," tegas Tifatul di Jakarta, Kamis (24/5).

Mengenai Fachry Hamzah yang disebut-sebut oleh Sekjen Rokhmin menerima dana DKP, mengklarifikasi bahwa yayasannya yang bergerak di bidang riset disumbang oleh Rokhmin karena sering konsultasi dengan Fachry dan memberikan tugas-tugas penyusunan konsep.

Mantan Presiden PKS DR Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak ada dana dari DKP masuk ke rekening Bendahara PKS dan hal ini telah diaudit oleh KPU. Sementara Pak Suswono secara pribadi pernah meminjam uang kepada Rokhmin sebesar Rp. 100 juta dan pinjaman itu sudah dilunasi kembali, anehnya catatan sekretaris Rokhmin tidak mencatat pengembalian itu.

Hasil Tim Investigasi yang dibentuk PKS sementara menyimpulkan bahwa beberapa pribadi yang menjadi pengurus yayasan, yang mengelola kelompok tani, nelayan dan mengadakan acara-acara baksos pernah mengajukan proposal (secara perseorangan) yang mungkin diidentifikasi sebagai kader PKS, mereka disumbang Rokhmin. Ada yang menyatakan, waktu disumbang tidak etis menanyakan sumber dana. Catatan sekretaris DKP tidak jelas keakuratannya. Jadi harus ditegaskan dengan gamblang dan dibuktikan di pengadilan kebenarannya…. ”

Berita yang di lansir www.detik.com tanggal 20/05/2007 14:31 WIB dengan judul “PKS Juga Bantah Terima Dana DKP” disebutkan sebagai berikut:

“ …Secara institusi PKS tidak terlibat,” kata Ketua DPP PKS Bidang Ekuintek Dr. Shohibul Iman usai peringatan Milad Pks di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Minggu (20/5/2007).
…

Shohibul menjelaskan dana DKP yang diterima oleh kader PKS sifatnya uang bantuan Idul Adha dan bersifat pinjaman. Ketika dipinjam oleh kader PKS, dana itu dicatat oleh pihak DKP. Namun ketika dikembalikan tidak dicatat. Kader PKS tersebut mempunyai bukti kwitansi mengenai pengembalian pinjaman tersebut. …”

Dan berikut ini adalah petikan dari Surat Klarifikasi Fahri Hamzah Ke Badan Kehormatan DPR yang dilansir oleh situs www.fpks-dpr.or.id Kamis, 07/06/2007);

"… Setelah saya pelajari surat dan seluruh berkas yang dilampirkan, termasuk BAP Rokhmin Dahuri yang dibuat KPK, ternyata ICW melakukan kesalahan karena menyebut saya sebagai salah satu dari 5 (lima) anggota DPR-RI penerima dana DKP (sesuai lampiran tanpa nomor halaman). Di sana disebutkan bahwa saya telah menerima dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2004 dan 9 Juni 2004. Hal tersebut yang dijadikan dasar bagi ICW untuk melaporkan saya kepada Badan Kehormatan DPR-RI karena dianggap telah melanggar Peraturan Tata Tertib DPR-RI pasal 59 ayat (1) dan Pasal 11 Kode Etik DPR RI.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, saya merasa keberatan dan melakukan klarifikasi sebagai berikut:
1. Saya tidak melanggar Peraturan Tata Tertib DPR-RI dikarenakan pada saat itu saya bukan Anggota DPR-RI. Saya baru menjadi anggota DPR-RI sejak tanggal 23 September 2004 sesuai dengan Keputusan Presiden RI nomor 137/M tahun 2004 dan pelantikan saya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004. Jadi jelas telah terjadi kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh ICW terhadap saya.
2. Oleh karena itu, saya mohon agar kiranya Badan Kehormatan segera membuat surat klarifikasi kepada ICW mengenai hal tersebut, guna menjaga kewibawaan institusi DPR RI umumnya dan khususnya saya selaku pihak yang dirugikan. …"

..

Semoga ‘kelompok’ yang selama ini lantang menyuarakan jargon syariah dan khilafah (tentu ini sesuatu yang baik) merasa cukup dengan beberapa kutipan penjelasan ini, dan tidak lagi menjadi harokah yang ikut-ikutan latah menebar fitnah (untuk mendapatkan keuntungan tertentu? mudah-mudahan tidak. Amiin)

Saya tidak sepakat jika Sdr. Muhammad Lazuardi (yang saya hubungi via telp di alamat: Hizbut Tahrir Indonesia Gedung Anakida Lt.7, Jl.Prof.Soepomo No.27 Tebet Jakarta Selatan Telp/Fax: 021-8312111, E-mail: info@hizbut-tahrir.or.id ), jika penulisan artikel bernada ‘tendensius’ itu dikatakan sebagai ‘nasehat’ (jika memang benar adanya). Terus kalo berita itu salah?? Harus dinamakan apa selain dari kata ‘fitnah’?

Apalagi artikel tersebut sudah tersebar melalui masjid-masjid yang didalamnya datang manusia untuk sujud kepada Allah. Apakah saat ini masjid sudah menjadi sarana HTI untuk menebar propaganda dan fitnah? Yang saya yakin pasti akan memunculkan dengki dan mata-rantai fitnah (sekali lagi, mudah-mudahan tidak). Dan lebih parah lagi? Artikel tersebut tidak memenuhi kode etik jurnalistik yang harus mengedepankan ‘klarifikasi’ pihak-pihak yang sangat mungkin dirugikan akibat pemuatan artikel tersebut. Media ‘kafir’ saja paham etika jurnalistik, ee.. harokah yang jargonnya syari’ah dan khilafah ko’ menginjak-injak Islam itu sendiri dengan cara mengesampingkan tabayyun atau klarifikasi. Bukankah tabayyun bagian dari tata nilai dan syari’at Islam?

Pertanyaan besarnya adalah, Apa tanggung jawab HTI kepada kaum muslimin untuk membersihkan fitnah ini dan mengakui kesalahan terhadap apa yang ditulis dalam artikel? Apakah akan diulas kembali dengan mencantumkan permohonan maaf kepada kaum muslimin yang sudah teracuni tulisan dalam buletin Al-Islam tersebut melalui media yang sama? Ditunggu aksi dan nyali HTI untuk berani mengakui kesalahan kepada umat ini.

MEMUTUS RANTAI ‘INFERIORITY’ DAKWAH KAMPUS

Sejak beberapa waktu lamanya penulis merasakan kuatnya benih-benih ‘inferiority’ atau keminderan para Aktivis Da’wah Kampus (ADK) di Kota Tangerang. Minder untuk melakukan langkah besar dan ragu untuk membuat prestasi besar. Selama ini penulis sangsi untuk mencoba mengungkap persoalan ini ke tengah-tengah komunitas da’wah ini, khawatir bahwa ‘temuan’ itu hanya sebatas perasaan penulis saja. Namun, ketika salah seorang narasumber pada sebuah acara Tasqif Mahasiswa mengungkap analisa serupa, penulis memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa inferioritas ADK di Kota Tangerang memang benar adanya.

Beberapa bulan yang lalu, penulis pernah melontarkan sebuah ide baru tentang pola sinergi antara Da’wah Kampus dan Da’wah sekolah dalam sebuah forum yang dihadiri oleh kader-kader senior (baca-ustadz). Dimana untuk mencover tingginya kebutuhan SDM mentor dan supervisor di Da’wah Sekolah yang jumlahnya ratusan dengan pelajar puluhan ribu, penulis mengemukakan tentang methode Kampus Satelit. Kampus Satelit ini berfungsi sebagai gudang SDM mentor, pemonitor dinamika, dan sekaligus pembimbing serta pengevaluasi sekolah-sekolah terdekat yang berada di sekitarnya. Sederhananya, optimalisasi SDM kampus untuk mem-back-up da’wah sekolah yang selalu saja kekurangan SDM.

Dengan nada yang serius, salah seorang kader senior tersebut menanggapi usulan penulis tentang Kampus Satelit. Disampaikannya bahwa prediksi tingkat keberhasilan metode tersebut akan sangat disangsikan, karena dianggap bahwa kader dengan background perguruan tinggi dari kampus-kampus yang ada di Kota Tangerang kurang ‘menjual’ dan dianggap tidak cukup ‘capable’. Tidak se’gagah’ kalau kader yang berasal dari mahasiswa atau alumni UI, ITB, UGM, ITS, UNDIP, UNILA, dan seterusnya. Sehingga ‘turba’nya SDM mahasiswa dari kampus-kampus Kampung Cisadane ini tidak akan memberi pengaruh signifikan dalam membangun interesting para pelajar terhadap tarbiyah. Terlebih di sekolah-sekolah negeri dan swasta elit di Kota Tangerang.

Jauh sebelum penulis memasuki lingkaran da’wah di tingkat daerah, sekitar 3,5 tahun yang lalu, tanpa sadar penulis juga pernah memiliki mindset yang sama dengan kader senior diatas, meski dalam kasus yang berbeda. Ketika itu penulis menyodorkan ‘proposal’ kepada murobbi untuk proses penyempurnaan separuh agama, tanpa tendensi yang negatif penulis mengemukakan salah satu syarat ’sekunder’ yang diajukan adalah "Ustadz, kalo bisa akhwat dari kampus Jakarta. Bandung atau Lampung juga tidak apa-apa." Walaupun penulis sendiri berasal dari salah satu kampus lokal kedinasan, dan pada akhirnya penulis mendapatkan seorang bidadari sholihah mahasiswi dari salah satu kampus di Kota Tangerang, alhamdulillah.

Alasan yang menjadi latar belakang munculnya ’syarat tambahan’ tersebut pada waktu itu adalah adanya kesan dalam benak penulis bahwa kader jebolan kampus ‘lokal’ pada umumnya kurang teruji dan kurang haroki, baik dari sisi skill menelurkan gagasan dan program, dari sisi menyikapi issu-issu sosial dan politik, ataupun dari sisi skill survival ketika menghadapi tekanan-tekanan fisik dan mental dari tribulasi dan ujian da’wah kampus. Simpulan ini muncul dalam benak penulis berangkat dari kesan diam dan ‘adem-ayem’nya kampus-kampus di Kota Tangerang dalam aktivitas da’wah sosial dan tarbawi. Apalagi pada saat yang sama, penulis memiliki sebuah amanah lintas kampus kedinasan yang mengharuskannya sering mondar-mandir di banyak kampus ‘besar’ di Jakarta. Sehingga, dari dekat bisa merasakan jauh bedanya geliat da’wah antara Jakarta dan Tangerang. Dan penulis berasumsi bahwa output di lapangan mencerminkan apa yang ada di dalamnya.

Kisah nyata penulis dan komentar spontan kader senior diatas bukan untuk menjustifikasi bahwa ADK-ADK di Kota Tangerang sungguh-sungguh pada fase keterpurukan dan jauh dari kematangan. Namun, untuk menyadarkan bagi semua pihak (termasuk penulis) bahwa ada ‘bahaya laten’ yang harus diwaspadai dan segera ditemukan jalan keluarnya. Karena sedikit pun tidak akan ada imbas kebaikan dalam da’wah ini, jika para pelaku dakwah dan komunitas besar di Kota Tangerang ini masih termakan monster inferioritas, padahal mereka semua sedang mengusung sebuah tata nilai yang unggul lagi mulia.

Langkah pertama untuk mencoba memutus mata rantai ini adalah hendaknya semua pihak jujur terhadap diri sendiri, bahwa selama ini (meski sedikit) banyak diantara kader yang memandang ’sebelah mata’ terhadap kemampuan dan kapabilitas para ADK di Kota Tangerang. Kita mesti mengakui bahwa kader-kader jebolan kampus-kampus besar (mohon maaf) merasa ‘lebih capable dan teruji’ dibandingkan ADK-ADK lokal. Dan ADK-ADK di Kota Tangerang ini harus menyadari bahwa prestasi dan langkah besar tidak hanya monopoli dan milik kampus-kampus besar di luar sana.

Penulis yakin bahwa kejujuran ini mutlak diperlukan untuk mulai merenovasi ‘mindset’ kita tentang brangkas potensi (ADK dan da’wah kampusnya) yang jika diposisikan dengan baik dan benar akan mampu menggebrak dunia dengan prestasi-prestasi besar.
 

DARI SATELIT UNTUK KEMENANGAN PILKADA JAKARTA

 
Apa yang bisa dilakukan kader diluar Jakarta untuk berpartisipasi memenangkan Pilkada DKI?

Pertanyaan tersebut tentu menggelayut di tengah perasaan antara bangga dan harap-harap cemas menyaksikan peta politik Pilkada Jakarta saat ini. Bagaimana tidak? PKS yang mengusung Adang Daradjatun - Dani Anwar dikeroyok rame-rame oleh pasangan rivalnya Fauzi Bowo - Prijanto yang didukung koalisi 20 Parpol. Angka 24 % tentu terlalu jauh dari angka 76 % kursi DPRD DKI meskipun hal itu tidak sepenuhnya menjadi tolak ukur peta politik real di lapangan.

Namun demikian, angka tersebut mesti menjadi ‘warning’ bagi seluruh kader PKS di seantero wilayah Jakarta khususnya dan wilayah lingkar luar Jakarta yang sering disebut sebagai wilayah Satelit. Yaitu warning kepada semua kader untuk segera pasang kuda-kuda, menarik nafas dalam-dalam, cerdas mengatur waktu, menjaga stamina dan terus bekerja keras untuk waktu yang tidak sedikit.

Sudah barang tentu keseriusan upaya untuk memenangkan hajatan pemilihan pemimpin kota metropolitan itu telah gencar dilakukan oleh kader dan simpatisan PKS di Jakarta. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mulai berjibaku men-sosialisasi-kan Adang-Dani jauh sebelum KPUD DKI menutup pendaftaran calon cagub - cawagub DKI Jakarta pada 7 Juni 2007 yang lalu.

Tanpa harus menunggu ada permintaan bantuan dari mereka, selayaknya kader-kader diluar Jakarta tanggap untuk menyumbangkan andilnya mengingat koalisi lawan yang dihadapinya tidaklah remeh. Disamping itu, nilai strategis kemenangan pilkada DKI Jakarta akan mampu menyuntikkan spirit luar biasa bagi pilkada-pilkada berikutnya di berbagai daerah di seluruh nusantara. Lantas apa yang bisa dan harus dilakukan kader-kader PKS di luar Jakarta untuk turut membantu memenangkan pilkada?

Jakarta adalah kota yang memiliki multi-ikatan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, baik itu ikatan darah, ikatan keluarga, ikatan etnik, pertemanan, komunitas hobi, bisnis, dan lain-lain. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh kader-kader di luar Jakarta untuk memainkan peran dan pengaruhnya melalui bermacam-macam ikatan di atas. Yang memiliki hubungan saudara dan family, manfaatkan. Kader yang memiliki koneksi dan relasi bisnis atau komunitas-kamunitas, manfaatkan. Kader yang memiliki ikatan emosiaonal etnik, juga harus memanfaatkannya.

Oleh karena itu, langakah praktis berikut ini mudah-mudahan dapat sedikit memandu kader dan simpatisan PKS di daerah Satelit Jakarta untuk turut memenangkan Pilkada yang akan digelar 8 Agustus 2007 mendatang.

1. Memanfaatkan Hubungan Keluarga

Tidak sedikit dari kader yang memiliki saudara atau keluarga besar yang menetap di Ibukota Jakarta. Baik saudara kandung maupun saudara kekerabatan. Diantara mereka juga tidak jarang adalah keluarga bukan kader PKS atau minimal simpatisan. Bahkan bisa jadi pada Pemilu 2004 yang lalu merekapun tidak mencoblos PKS di bilik suara.

Langkah baik untuk mempengaruhi mereka adalah dengan jalan mengunjunginya, bersilaturrahim, serta memberikan hadiah. Kunjungan kita tentu bukan semata-mata karena ingin ‘kampanye’, itu hanya efek samping. Yang paling utama adalah menjaga tali silaturrahim antara kita dan mereka, terlebih kita adalah kader-kader da’wah yang sangat memelihara tali silaturrohim.

Selingi pembicaraan kita dengan menyelipkan wacana pilkada Jakarta yang tinggal sebentar lagi. Berikan informasi terbaik tentang Adang-Dani dan arahkan agar mereka muncul perasaan mengenal dan ‘respect’ terhadap ‘jagoan’ PKS itu. Langkah selanjutnya kader bisa berkreatifitas sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

2. Memanfaatkan Hubungan Etnik

Tidak bisa dipungkiri, hubungan etnik memiliki peranan yang sangat strategis. Terlebih etnik-etnik tertentu yang memiliki ikatan atau paguyuban yang sangat kuat seperti etnik Batak dan Bima, contohnya. Sebagaimana pilkada-pilkada di daerah lain, dukungan komunitas etnik seperti ini juga mewarnai pasangan calon kepala daerah tertentu.

Karena itu, alangkah baiknya jika paguyuban atau ikatan etnik yang di beberapa daerah satelit telah berhasil dirangkul PKS, agar ‘disambungkan’ ke struktur partai di Jakarta untuk di follow-up. Etnik Padang, Batak, Bima, Minang, Madura, dan lain-lainnya adalah sendi-sendi kekuatan massa yang strategis di samping etnik Betawi yang menjadi penduduk asli kota yang terkenal dengan lenong dan ondel-ondelnya ini.

3. Memanfaatkan Hubungan Komunitas

Saat ini, tidak hanya kaum elit saja yang gemar membentuk komunitas atau klub-klub hobby di Jakarta. Apalagi keanggotaan komunitas atau klub ini pada umumnya beranggotaan masyarakat lintas daerah, tidak hanya orang Jakarte saja tetapi juga banyak orang luar Jakarta. Sangat mungkin sekali bahwa diantara kader ada yang memiliki link dan ikatan benang merah dengan komunitas-komunitas tersebut.

Klub hoby yang biasa tumbuh bisa berupa klub-klub motor, klub olah raga, klub sosial, klub pendidikan, klub wirausaha, klub dunia maya dan lain-lain. Apalagi kini marak milist-milist di internet yang sudah mulai merambah aktifitas ‘copy darat’ dengan jumlah anggota yang tidak sedikit.

4. Memanfaatkan Hubungan Pertemanan

Kawan yang dipercaya akan menjadi entry point untuk mempengaruhi orang lain. Dan insya Allah, kita adalah orang-orang yang masuk dalam barisan orang yang bisa dipercaya. Teman main masa kecil, teman sekolah, teman kuliah, teman kerjaan, teman ketemu dijalan, dan bahkan teman temannya temen kita layak untuk kita hubungi dan coba interaksi dengan mereka. Minimal melalui telepon atau email jika tidak bisa bertemu langsung.

Satu hal yang penting untuk kita jadikan motivasi adalah bahwa teman-teman yang percaya pada kita, mereka memiliki keluarga yang sangat mungkin sekali untuk bisa ikut ter’sibghoh’ informasi yang telah kita sampaikan kepada teman atau sahabat kita. Untuk itu, jangan sedikit pun melewatkan mereka untuk coba kita ’silaturahimi’.

5. Memanfaatkan Hubungan Bisnis

Bisnis tidak mesti antipati dengan dunia politik. Apalagi fluktuasi peluang bisnis terkadang juga sedikit banyak terpengaruh dengan oleh dunia politik. Manfaatkan forum-forum temu bisnis untuk sedikit menyinggung dan menjajaki sejauh mana interesting mereka terhadap Pilkada Jakarta. Tentu timing yang tepat adalah dalam situasi yang santai atau nonformal.

Jika sedari awal kita sudah menanam benih yang baik pada hubungan bisnis kita dengan orang lain, adalah hal yang tidak mustahil untuk bisa memberikan pengaruh signifikan kepada mereka para rekan bisnis kita.

Itulah beberapa saran yang semoga bisa menjadi pengarah keterlibatan kita membantu kader-kader PKS Jakarta yang sedang menghadapi pasukan yang bersekutu.

Kunci penting untuk sukses berpartisipasi lewat 5 point diatas adalah kader harus memiliki wawasan yang memadai tentang track-record Adang-Dani. Untuk itu, agar menguasai pemahaman yang lebih baik tentang pasangan calon yang diusung PKS ini, kader dan simpatisan dapat mengikuti informasi dan perkembangan penting keduanya di www.adang-dani.com. Semoga dengan partisipasi ini kita dapat membantu membangun tangga-tangga kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Amiin.
 

MENYONGSONG PILKADA DKI JAKARTA

Pada Pemilu 2004 yang lalu, banyak yang mengatakan bahwa pemenang Pemilu 2004 sejatinya adalah PKS, bukan Golkar atau pun PDIP, apalagi Demokrat. Kenapa? Karena PKS telah berhasil memenangkan hajatan per 5 tahunan itu di DKI Jakarta.

DKI Jakarta adalah barometer eksistensi dan dan kredibilitas sebuah partai politik. Karena mayoritas pemilih di kota metropolitan ini adalah para pemilih rasional yang menggunakan hak pilihnya atas dasar pemahaman yang baik terhadap proses demokrasi. Mereka memilih dengan latar belakang pendidikan yang memadai, mereka juga memilih bukan atas dasar desakan ekonomi yang membuat akal sehat tidak lagi dominan, bahkan mereka juga memilih atas dasar objektifitas terhadap partai politik yang benar-benar berpihak dan membela kepentingan rakyat.

Kepemimpinan Sutiyoso dalam menahkodai Jakarta bukan harus dikatakan gagal. Kita harus mengakui bahwa dibawah ‘tangan’nya Jakarta mengalami loncatan prestasi yang tidak sedikit. Keberaniannya menelurkan proyek-proyek yang tidak populer seperti Busway dan Banjir Kanal Timur menunjukkan niat baik dan keseriusannya membangun Jakarta. Namun demikian, beberapa persoalan yang sangat meresahkan Ibukota Negara seperti kriminalitas, kemacetan, pendidikan, pengangguran, dan banjir tidak bisa diabaikan begitu saja.

Satu hal yang ingin penulis catat adalah bahwa kepemimpinan Jakarta yang akan berakhir bulan Oktober tahun ini sangat banyak dipengaruhi oleh gaya dan kepemimpinan Sutiyoso. Iya, Sutiyoso sebagai ’single fighter’. Sementara partisipasi dari Fauzi Bowo sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sangat tidak cukup signifikan jika tidak ingin dianggap tidak ada sama-sekali. Oleh karena itu, sangat aneh apabila ada organisasi massa yang bulat mendukung ‘Foke’ dengan alasan ’sudah berpengalaman’. Pengalaman dalam hal apa? Ini yang patut dipertanyakan.

Menguatnya animo warga Jakarta akan munculnya calon independen tidak bisa di-generalisasi-kan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta ingin Gubernur dari orang non partai. Meski tidak menutup mata bahwa issu tersebut juga kental dengan bau amis politik, namun sebagiannya benar-benar memiliki alasan yang bersih dari muatan politis. Mencuatnya paradigma calon independen dalam Pilkada jakarta tahun 2007 ini menggambarkan betapa pesimisnya warga Jakarta terhadap ‘niat baik’ kebanyakan partai untuk benar-benar memperjuangkan nasib konstituennya.

Disamping itu, wacana tersebut juga membuktikan bahwa partai-partai politik yang bercokol di Jakarta masih carut marut dan jauh dari idealita sebuah partai. Politik dagang sapi masih menjadi ’style’ kebanyakan parpol tanpa ada rasa malu dan gundah. Sangat menyedihkan. Apalagi dengan munculnya Koalisi Jakarta yang rame-rame mengusung Foke-Prijanto, semakin membongkar wajah aslinya yang hanya mementingkan kepentingan elit parpol saja. Takut kalah dan takut tidak dapat ‘jatah’.

Kamis, 7 Juni 2007 ini menjadi sebuah tonggak semangat dan tekad untuk sungguh-sungguh berjuang memenangkan da’wah di Ibukota Negara tercinta. Majunya Adang-Dani pada Pilkada Jakarta yang akan di gelar 8 Agustus nanti, merupakan suatu bentuk komitmen untuk membenahi Ibukota menjadi lebih baik lagi.

Seluruh kader dan simpatisan dituntut bekerja keras untuk memenangkannya agar partai da’wah ini mampu lebih baik lagi dalam membela dan melayani masyarakat DKI. Tidak hanya dari sisi sosial saja, namun akan mampu melayani umat dari banyak sekali sektor kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks sekali.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwicaksana, usai menyerahkan formulir pencalonan Adang-Dani di KPUD DKI Jakarta Kamis malam kemarin, salah satu arti penting kemenangan Pilkada Jakarta adalah tergesernya oligarkhi partai politik yang selama ini hanya bekerja untuk kepentingan elit saja dengan mengabaikan jeritan dan penderitaan masyarakat Jakarta yang semakin membelit.

Genderang ‘perang’ sudah ditabuh. Kemenangan Adang-Dani dan PKS dalam Pilkada Jakarta tidak hanya sebagai kemengan Politik, tetapi lebih jauh lagi sebagai kemenangan moral dan da’wah. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk malas dan berdiam diri. Rapatkan barisan, optimalkan segenap potensi dan maksimalkan pengorbanan sejauh yang kita mampu.

DKI memang ‘daerah khusus’ sebagaimana kekhususan-nya dalam tanggung jawab para aktivis da’wah. Pilkada DKI tidak hanya menjadi tanggung jawab para kader di Jakarta saja, namun seluruh kader khususnya di wilayah satelit Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Banten, dan Jawa Barat, serta seluruh Indonesia pada umumnya, juga harus ikut andil dalam upaya memenangkannya.

Dengan do’a, kerja keras, ikhtiar dan keyakinan yang mantap, semoga kesuksesan Pemilu 2004 akan berulang di Pilkada DKI Jakarta 2007. Yakinlah, Allah beserta orang-orang yang benar. Dan "innallaha ma’ana", insya Allah.